5 Fakta Pemilu Negara Bagian di Malaysia, antara Mengumbar Janji dan Menjual Retorika Agama-Ras
loading...
Pemilu negara bagian di Malaysia menjadi pertarungan hebat antara koalisi oposisi dan aliansi partai politik yang berkuasa. Foto/CNA
A
A
A
KUALA LUMPUR - Saat upaya kampanye memanas untuk pemilihan negara bagian Malaysia , Aliansi Pakatan Harapan (PH) yang berkuasa mulai mengungkap janji dalam upaya mereka untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih.
Tetapi apakah janji pemilu dan debat kebijakan yang digariskan dalam manifesto tidak akan berpengaruh secara signifikan dalam menggalang dukungan dari pemilih?
Sebaliknya, pemilih, terutama mayoritas di jantung pedesaan, lebih cenderung tertarik pada retorika kampanye dan isu rasial yang emosional.
Penduduk dari enam negara bagian - Selangor, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Kedah dan Penang - akan memilih anggota parlemen di majelis negara bagian pada 12 Agustus 2023.
Aliansi Pakatan Harapan (PH) - Barisan Nasional (BN), yang merupakan bagian dari pemerintah persatuan federal di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim, telah meluncurkan manifesto pemilu untuk Penang dan Selangor. PH adalah pemerintah negara bagian petaha untuk kedua negara bagian ini.
Sementara itu, koalisi Perikatan Nasional (PN), yang menjadi oposisi di pemerintahan federal, juga meluncurkan manifestonya untuk negara bagian pantai timur Kelantan dan Terengganu, keduanya kubu partai komponen PN Parti Islam Se-Malaysia (PAS).
PH-BN dan PN diharapkan mengungkap janji pemilu dan dokumen manifesto untuk negara bagian yang tersisa selama sisa kampanye.
![5 Fakta Pemilu Negara Bagian di Malaysia, antara Mengumbar Janji dan Menjual Retorika Agama-Ras]()
Foto/CNA
Singkatnya, janji-janji tersebut mencakup bantuan ekonomi bagi penduduk berpenghasilan rendah, kesempatan kerja, serta janji untuk meningkatkan konektivitas transportasi serta meningkatkan fasilitas umum seperti akses air bersih.
Direktur BowerGroup Asia Asrul Hadi Abdullah Sani mengatakan kepada CNA bahwa sementara debat kebijakan dan analisis janji pemilu harus menjadi bagian inti dari kampanye, dia mengakui bahwa kenyataannya sangat berbeda.
“Sayangnya, debat dan wacana kebijakan bukanlah norma dalam kampanye pemilu. Itu sebabnya partai politik perlu turun ke lapangan dan memastikan manifestonya diterjemahkan ke setiap lapisan masyarakat,” ujar Asrul.
Tetapi apakah janji pemilu dan debat kebijakan yang digariskan dalam manifesto tidak akan berpengaruh secara signifikan dalam menggalang dukungan dari pemilih?
Sebaliknya, pemilih, terutama mayoritas di jantung pedesaan, lebih cenderung tertarik pada retorika kampanye dan isu rasial yang emosional.
Penduduk dari enam negara bagian - Selangor, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Kedah dan Penang - akan memilih anggota parlemen di majelis negara bagian pada 12 Agustus 2023.
Aliansi Pakatan Harapan (PH) - Barisan Nasional (BN), yang merupakan bagian dari pemerintah persatuan federal di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim, telah meluncurkan manifesto pemilu untuk Penang dan Selangor. PH adalah pemerintah negara bagian petaha untuk kedua negara bagian ini.
Sementara itu, koalisi Perikatan Nasional (PN), yang menjadi oposisi di pemerintahan federal, juga meluncurkan manifestonya untuk negara bagian pantai timur Kelantan dan Terengganu, keduanya kubu partai komponen PN Parti Islam Se-Malaysia (PAS).
PH-BN dan PN diharapkan mengungkap janji pemilu dan dokumen manifesto untuk negara bagian yang tersisa selama sisa kampanye.
Berikut adalah 5 fakta pemilu negara bagian di Malaysia.
1. Janji Adalah Janji
Foto/CNA
Singkatnya, janji-janji tersebut mencakup bantuan ekonomi bagi penduduk berpenghasilan rendah, kesempatan kerja, serta janji untuk meningkatkan konektivitas transportasi serta meningkatkan fasilitas umum seperti akses air bersih.
Direktur BowerGroup Asia Asrul Hadi Abdullah Sani mengatakan kepada CNA bahwa sementara debat kebijakan dan analisis janji pemilu harus menjadi bagian inti dari kampanye, dia mengakui bahwa kenyataannya sangat berbeda.
“Sayangnya, debat dan wacana kebijakan bukanlah norma dalam kampanye pemilu. Itu sebabnya partai politik perlu turun ke lapangan dan memastikan manifestonya diterjemahkan ke setiap lapisan masyarakat,” ujar Asrul.
Lihat Juga :
