Ikuti Langkah AS, Jerman Terapkan Kebijakan Anti-Islam dengan Mendeportasi Aktivis Pro-Palestina
loading...
Jerman ikuti langkah AS untuk terapkan kebijakan anti-Islam. Foto/X/@jkeaneSDN
A
A
A
BERLIN - Pihak berwenang Jerman berusaha mendeportasi empat penduduk asing karena ikut serta dalam protes pro- Palestina dan anti-genosida. Itu merupakan sebuah keputusan yang mengingatkan pada upaya pemerintahan Trump untuk membungkam aktivis pro-Palestina.
Melansir The Intercept, pemerintahan Senat Berlin mengeluarkan perintah deportasi bagi warga negara dari Amerika Serikat, Polandia, dan Irlandia, meskipun tidak ada yang dihukum karena kejahatan apa pun. Perintah tersebut dijadwalkan akan berlaku dalam waktu satu bulan.
"Apa yang kita lihat di sini benar-benar seperti buku pedoman kaum ekstrem kanan," kata Alexander Gorski, seorang pengacara yang mewakili dua pengunjuk rasa yang terdampak. "Anda juga dapat melihatnya di AS dan Jerman: Perbedaan pendapat politik dibungkam dengan menargetkan status migrasi pengunjuk rasa."
Tuduhan pihak berwenang terhadap Cooper Longbottom, Kasia Wlaszczyk, Shane O'Brien, dan Roberta Murray bermula dari partisipasi mereka dalam demonstrasi pro-Palestina, termasuk pendudukan gedung Universitas Bebas Berlin pada akhir tahun 2024.
Menurut laporan tersebut, perintah deportasi, yang dikeluarkan berdasarkan hukum migrasi Jerman, dikeluarkan meskipun ada keberatan internal dari kepala badan imigrasi negara bagian Berlin dan didorong oleh tekanan politik.
Orang-orang tersebut dituduh mendukung "terorisme dan anti-Semitisme", dengan tuduhan termasuk meneriakkan slogan-slogan terlarang atau konfrontasi kecil dengan polisi. Mereka menentang keputusan tersebut, mengutuk apa yang mereka gambarkan sebagai Jerman yang "mempersenjatai hukum migrasi."
Email internal yang diperoleh The Intercept mengungkap tekanan politik di balik keputusan deportasi, meskipun ada penolakan dari pejabat imigrasi di Berlin.
Perintah tersebut diharapkan berlaku dalam waktu kurang dari sebulan. Keputusan tersebut telah memicu reaksi keras, dengan para kritikus menyebutnya sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara dan bertanya apakah Jerman mengikuti jejak pemerintahan Trump.
Melansir The Intercept, pemerintahan Senat Berlin mengeluarkan perintah deportasi bagi warga negara dari Amerika Serikat, Polandia, dan Irlandia, meskipun tidak ada yang dihukum karena kejahatan apa pun. Perintah tersebut dijadwalkan akan berlaku dalam waktu satu bulan.
"Apa yang kita lihat di sini benar-benar seperti buku pedoman kaum ekstrem kanan," kata Alexander Gorski, seorang pengacara yang mewakili dua pengunjuk rasa yang terdampak. "Anda juga dapat melihatnya di AS dan Jerman: Perbedaan pendapat politik dibungkam dengan menargetkan status migrasi pengunjuk rasa."
Tuduhan pihak berwenang terhadap Cooper Longbottom, Kasia Wlaszczyk, Shane O'Brien, dan Roberta Murray bermula dari partisipasi mereka dalam demonstrasi pro-Palestina, termasuk pendudukan gedung Universitas Bebas Berlin pada akhir tahun 2024.
Menurut laporan tersebut, perintah deportasi, yang dikeluarkan berdasarkan hukum migrasi Jerman, dikeluarkan meskipun ada keberatan internal dari kepala badan imigrasi negara bagian Berlin dan didorong oleh tekanan politik.
Orang-orang tersebut dituduh mendukung "terorisme dan anti-Semitisme", dengan tuduhan termasuk meneriakkan slogan-slogan terlarang atau konfrontasi kecil dengan polisi. Mereka menentang keputusan tersebut, mengutuk apa yang mereka gambarkan sebagai Jerman yang "mempersenjatai hukum migrasi."
Email internal yang diperoleh The Intercept mengungkap tekanan politik di balik keputusan deportasi, meskipun ada penolakan dari pejabat imigrasi di Berlin.
Perintah tersebut diharapkan berlaku dalam waktu kurang dari sebulan. Keputusan tersebut telah memicu reaksi keras, dengan para kritikus menyebutnya sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara dan bertanya apakah Jerman mengikuti jejak pemerintahan Trump.
(ahm)
Lihat Juga :
