5 Fakta Pemilu Negara Bagian di Malaysia, antara Mengumbar Janji dan Menjual Retorika Agama-Ras
loading...
Pemilu negara bagian di Malaysia menjadi pertarungan hebat antara koalisi oposisi dan aliansi partai politik yang berkuasa. Foto/CNA
A
A
A
KUALA LUMPUR - Saat upaya kampanye memanas untuk pemilihan negara bagian Malaysia , Aliansi Pakatan Harapan (PH) yang berkuasa mulai mengungkap janji dalam upaya mereka untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih.
Tetapi apakah janji pemilu dan debat kebijakan yang digariskan dalam manifesto tidak akan berpengaruh secara signifikan dalam menggalang dukungan dari pemilih?
Sebaliknya, pemilih, terutama mayoritas di jantung pedesaan, lebih cenderung tertarik pada retorika kampanye dan isu rasial yang emosional.
Penduduk dari enam negara bagian - Selangor, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Kedah dan Penang - akan memilih anggota parlemen di majelis negara bagian pada 12 Agustus 2023.
Aliansi Pakatan Harapan (PH) - Barisan Nasional (BN), yang merupakan bagian dari pemerintah persatuan federal di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim, telah meluncurkan manifesto pemilu untuk Penang dan Selangor. PH adalah pemerintah negara bagian petaha untuk kedua negara bagian ini.
Sementara itu, koalisi Perikatan Nasional (PN), yang menjadi oposisi di pemerintahan federal, juga meluncurkan manifestonya untuk negara bagian pantai timur Kelantan dan Terengganu, keduanya kubu partai komponen PN Parti Islam Se-Malaysia (PAS).
PH-BN dan PN diharapkan mengungkap janji pemilu dan dokumen manifesto untuk negara bagian yang tersisa selama sisa kampanye.
![5 Fakta Pemilu Negara Bagian di Malaysia, antara Mengumbar Janji dan Menjual Retorika Agama-Ras]()
Foto/CNA
Singkatnya, janji-janji tersebut mencakup bantuan ekonomi bagi penduduk berpenghasilan rendah, kesempatan kerja, serta janji untuk meningkatkan konektivitas transportasi serta meningkatkan fasilitas umum seperti akses air bersih.
Direktur BowerGroup Asia Asrul Hadi Abdullah Sani mengatakan kepada CNA bahwa sementara debat kebijakan dan analisis janji pemilu harus menjadi bagian inti dari kampanye, dia mengakui bahwa kenyataannya sangat berbeda.
“Sayangnya, debat dan wacana kebijakan bukanlah norma dalam kampanye pemilu. Itu sebabnya partai politik perlu turun ke lapangan dan memastikan manifestonya diterjemahkan ke setiap lapisan masyarakat,” ujar Asrul.
“Sangat tidak mungkin mayoritas pemilih akan memutuskan berdasarkan manifesto masing-masing melainkan pada kepribadian dan retorika emosional,” tambahnya.
Analis politik James Chin, Profesor Studi Asia di University of Tasmania dan Rekan Senior di Institut Jeffrey Cheah di Asia Tenggara, menggemakan sentimen serupa.
Dia mengatakan kepada CNA: “Manifesto pemilu tidak penting dalam skema keseluruhan dalam politik Malaysia. Orang-orang hanya melihat halaman depan surat kabar dan mempertimbangkan berita utama yang besar tetapi bukan detail spesifik dari manifesto tersebut.
![5 Fakta Pemilu Negara Bagian di Malaysia, antara Mengumbar Janji dan Menjual Retorika Agama-Ras]()
Foto/CNA
Lim Guan Eng, ketua partai komponen PH Partai Aksi Demokratik (DAP), mengakui bahwa berbicara tentang program ekonomi “tidak begitu menarik bagi pemilih dibandingkan dengan pidato berapi-api yang menyentuh ras dan agama”.
Namun, mantan menteri keuangan Malaysia dan mantan kepala menteri Penang menyatakan bahwa itu adalah langkah yang tepat bagi PH-BN untuk mencatat janji pemilu.
“Pada akhirnya, Anda berbicara tentang batu bata dan mortir. Perekonomian, negara dibangun di atas batu bata dan mortir, selangkah demi selangkah, dengan susah payah dan rajin. Jadi ini adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh pemerintah yang bertanggung jawab,” katanya kepada CNA.
![5 Fakta Pemilu Negara Bagian di Malaysia, antara Mengumbar Janji dan Menjual Retorika Agama-Ras]()
Foto/CNA
Di negara bagian Pantai Timur Malaysia, PAS diperkirakan akan menunjukkan hasil yang kuat dalam pemilu mendatang
Analis juga mengatakan pemilih di jantung pedesaan lebih cenderung dibujuk oleh retorika ras dan agama, daripada debat kebijakan.
Dalam pengumuman manifestonya untuk Kelantan, kepala menteri sementara negara bagian Ahmad Yakob mendaftarkan 18 program yang berpusat pada pembangunan sosial-ekonomi dan penyediaan air bersih.
“Yang kami tawarkan juga sesuai dengan kemampuan negara setelah melakukan pembahasan, dan berharap masyarakat tetap mempertahankan aturan PAS di Kelantan,” ujarnya seperti dikutip dari Berita Harian.
Untuk Terengganu, PN meluncurkan manifestonya pada 8 Juli, dengan menteri sementara mereka Ahmad Samsuri Mokhtar menawarkan hadiah seperti pinjaman tanpa bunga, penyelesaian jalan antara dua kota pesisir dan alokasi RM100 juta (USD22,03 juta) untuk membuat negara salah satu produsen makanan terkemuka di Malaysia.
Chin menegaskan, janji-janji yang dilontarkan PN di Kelantan dan Terengganu kebanyakan adalah “pernyataan keibuan” yang tidak memiliki substansi.
“Manifesto tidak memainkan peran penting di daerah pedesaan tetapi mungkin sedikit berpengaruh di daerah perkotaan karena kelas menengah lebih cenderung memeriksa janji-janji tersebut,” kata Chin.
Ia menambahkan, bagi PN, yang basis pemilihnya adalah orang Melayu yang tinggal di daerah pedalaman, “tidak heran” jika manifestonya kurang jelas.
“Di tempat-tempat seperti Kelantan, Terengganu, sentuhan pribadi, serta faktor ras dan agama lebih penting,” tambahnya.
![5 Fakta Pemilu Negara Bagian di Malaysia, antara Mengumbar Janji dan Menjual Retorika Agama-Ras]()
Foto/CNA
Namun, kepala informasi Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) Razali Idris mengatakan kepada CNA bahwa mengatakan bahwa PN tidak memprioritaskan manifesto pemilihan adalah reduktif.
“Kalau tidak punya (manifesto), lalu apa gunanya ikut-ikutan? Namun, penawaran ini harus realistis dan sesuai dengan kemampuan Anda. Itu sebabnya PAS Terengganu bisa memenuhi 20 janjinya di pemilu lalu. Dan sekarang, kami telah menambahkan 10 janji lagi untuk pemilu tahun ini. Tidak terlihat besar tapi kami melakukannya sesuai dengan kemampuan kami,” ujarnya.
Dia juga mengklaim bahwa ketika PH menjadi oposisi, itu juga membuat janji-janji besar di masa lalu seperti menurunkan harga BBM dan harga barang.
“Ini adalah populis dan tidak mungkin dicapai, terlepas dari siapa pun yang memimpin. Jika Anda ingin membuat janji, Anda harus memenuhi semuanya,” kata Razali yang memperebutkan kursi negara bagian Kijal di Terengganu untuk pemilihan mendatang.
![5 Fakta Pemilu Negara Bagian di Malaysia, antara Mengumbar Janji dan Menjual Retorika Agama-Ras]()
Foto/CNA
Dalam sebuah wawancara dengan CNA, analis politik Dr Sivamurugan Pandian dari Universiti Sains Malaysia (USM) menyoroti bahwa di negara bagian perkotaan seperti Selangor, Negeri Sembilan dan Penang, manifesto bisa menjadi poin plus bagi partai politik yang ingin menunjukkan rekam jejak mereka sebagai literasi politik lebih tinggi.
“Di daerah-daerah seperti Selangor, Negeri Sembilan dan Penang, ini bisa memainkan peran penting karena melibatkan pemilih kelas atas dan menengah yang melihat apakah isu-isu tertentu ditangani oleh para kontestan.
“Itulah mengapa saya pikir di Selangor dan Penang, (PH) telah meluncurkan manifesto mereka untuk menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi beberapa hal sementara beberapa masih berjalan,” katanya.
Di Selangor, manifesto PH-BN mencakup penyediaan 100.000 pekerjaan berpenghasilan tinggi bagi kaum muda Selangor, menjadikan negara bagian tersebut sebagai tujuan investasi utama di Asia Tenggara dan sepenuhnya mendigitalkan layanan pemerintah.
Tawaran lain termasuk 200.000 rumah dengan harga di bawah RM250.000, mengurangi kemacetan lalu lintas di negara bagian dan memperluas program kesejahteraan sosialnya.
Direktur BowerGroup Asia Asrul Hadi Abdullah Sani mengatakan kepada CNA bahwa secara keseluruhan, manifesto pemilu lebih penting untuk aliansi PH-BN daripada koalisi PN.
“Manifesto yang mengusung janji-janji sosial, ekonomi, dan pembangunan sangat penting bagi koalisi persatuan untuk mengalihkan kampanye pemilu dari isu ras dan agama yang menjadi andalan Perikatan Nasional,” kata Asrul.
Dia menjelaskan bahwa masalah utama yang mempengaruhi rata-rata pemilih di jantung Melayu adalah akses ke peluang ekonomi, pengangguran, upah yang bersaing, kepemilikan rumah, dan kemiskinan.
Namun, Asrul menekankan bahwa janji manifesto PN bukanlah hal baru dan menggambarkan fokus mereka terutama untuk menciptakan keraguan dan menggerakkan dukungan Melayu terhadap Anwar Ibrahim.
“Jika koalisi persatuan tidak mampu mengatasi realitas yang dihadapi oleh pemilih Melayu pedesaan, maka akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dan memenangkan dukungan dari PN,” tambahnya.
Tetapi apakah janji pemilu dan debat kebijakan yang digariskan dalam manifesto tidak akan berpengaruh secara signifikan dalam menggalang dukungan dari pemilih?
Sebaliknya, pemilih, terutama mayoritas di jantung pedesaan, lebih cenderung tertarik pada retorika kampanye dan isu rasial yang emosional.
Penduduk dari enam negara bagian - Selangor, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Kedah dan Penang - akan memilih anggota parlemen di majelis negara bagian pada 12 Agustus 2023.
Aliansi Pakatan Harapan (PH) - Barisan Nasional (BN), yang merupakan bagian dari pemerintah persatuan federal di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim, telah meluncurkan manifesto pemilu untuk Penang dan Selangor. PH adalah pemerintah negara bagian petaha untuk kedua negara bagian ini.
Sementara itu, koalisi Perikatan Nasional (PN), yang menjadi oposisi di pemerintahan federal, juga meluncurkan manifestonya untuk negara bagian pantai timur Kelantan dan Terengganu, keduanya kubu partai komponen PN Parti Islam Se-Malaysia (PAS).
PH-BN dan PN diharapkan mengungkap janji pemilu dan dokumen manifesto untuk negara bagian yang tersisa selama sisa kampanye.
Berikut adalah 5 fakta pemilu negara bagian di Malaysia.
1. Janji Adalah Janji
Foto/CNA
Singkatnya, janji-janji tersebut mencakup bantuan ekonomi bagi penduduk berpenghasilan rendah, kesempatan kerja, serta janji untuk meningkatkan konektivitas transportasi serta meningkatkan fasilitas umum seperti akses air bersih.
Direktur BowerGroup Asia Asrul Hadi Abdullah Sani mengatakan kepada CNA bahwa sementara debat kebijakan dan analisis janji pemilu harus menjadi bagian inti dari kampanye, dia mengakui bahwa kenyataannya sangat berbeda.
“Sayangnya, debat dan wacana kebijakan bukanlah norma dalam kampanye pemilu. Itu sebabnya partai politik perlu turun ke lapangan dan memastikan manifestonya diterjemahkan ke setiap lapisan masyarakat,” ujar Asrul.
“Sangat tidak mungkin mayoritas pemilih akan memutuskan berdasarkan manifesto masing-masing melainkan pada kepribadian dan retorika emosional,” tambahnya.
Analis politik James Chin, Profesor Studi Asia di University of Tasmania dan Rekan Senior di Institut Jeffrey Cheah di Asia Tenggara, menggemakan sentimen serupa.
Dia mengatakan kepada CNA: “Manifesto pemilu tidak penting dalam skema keseluruhan dalam politik Malaysia. Orang-orang hanya melihat halaman depan surat kabar dan mempertimbangkan berita utama yang besar tetapi bukan detail spesifik dari manifesto tersebut.
2. Permainan Emosi Lebih Utama
Foto/CNA
Lim Guan Eng, ketua partai komponen PH Partai Aksi Demokratik (DAP), mengakui bahwa berbicara tentang program ekonomi “tidak begitu menarik bagi pemilih dibandingkan dengan pidato berapi-api yang menyentuh ras dan agama”.
Namun, mantan menteri keuangan Malaysia dan mantan kepala menteri Penang menyatakan bahwa itu adalah langkah yang tepat bagi PH-BN untuk mencatat janji pemilu.
“Pada akhirnya, Anda berbicara tentang batu bata dan mortir. Perekonomian, negara dibangun di atas batu bata dan mortir, selangkah demi selangkah, dengan susah payah dan rajin. Jadi ini adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh pemerintah yang bertanggung jawab,” katanya kepada CNA.
3. Retorika Agama Jadi Hal Utama
Foto/CNA
Di negara bagian Pantai Timur Malaysia, PAS diperkirakan akan menunjukkan hasil yang kuat dalam pemilu mendatang
Analis juga mengatakan pemilih di jantung pedesaan lebih cenderung dibujuk oleh retorika ras dan agama, daripada debat kebijakan.
Dalam pengumuman manifestonya untuk Kelantan, kepala menteri sementara negara bagian Ahmad Yakob mendaftarkan 18 program yang berpusat pada pembangunan sosial-ekonomi dan penyediaan air bersih.
“Yang kami tawarkan juga sesuai dengan kemampuan negara setelah melakukan pembahasan, dan berharap masyarakat tetap mempertahankan aturan PAS di Kelantan,” ujarnya seperti dikutip dari Berita Harian.
Untuk Terengganu, PN meluncurkan manifestonya pada 8 Juli, dengan menteri sementara mereka Ahmad Samsuri Mokhtar menawarkan hadiah seperti pinjaman tanpa bunga, penyelesaian jalan antara dua kota pesisir dan alokasi RM100 juta (USD22,03 juta) untuk membuat negara salah satu produsen makanan terkemuka di Malaysia.
Chin menegaskan, janji-janji yang dilontarkan PN di Kelantan dan Terengganu kebanyakan adalah “pernyataan keibuan” yang tidak memiliki substansi.
“Manifesto tidak memainkan peran penting di daerah pedesaan tetapi mungkin sedikit berpengaruh di daerah perkotaan karena kelas menengah lebih cenderung memeriksa janji-janji tersebut,” kata Chin.
Ia menambahkan, bagi PN, yang basis pemilihnya adalah orang Melayu yang tinggal di daerah pedalaman, “tidak heran” jika manifestonya kurang jelas.
“Di tempat-tempat seperti Kelantan, Terengganu, sentuhan pribadi, serta faktor ras dan agama lebih penting,” tambahnya.
4. Janji yang Realistis
Foto/CNA
Namun, kepala informasi Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) Razali Idris mengatakan kepada CNA bahwa mengatakan bahwa PN tidak memprioritaskan manifesto pemilihan adalah reduktif.
“Kalau tidak punya (manifesto), lalu apa gunanya ikut-ikutan? Namun, penawaran ini harus realistis dan sesuai dengan kemampuan Anda. Itu sebabnya PAS Terengganu bisa memenuhi 20 janjinya di pemilu lalu. Dan sekarang, kami telah menambahkan 10 janji lagi untuk pemilu tahun ini. Tidak terlihat besar tapi kami melakukannya sesuai dengan kemampuan kami,” ujarnya.
Dia juga mengklaim bahwa ketika PH menjadi oposisi, itu juga membuat janji-janji besar di masa lalu seperti menurunkan harga BBM dan harga barang.
“Ini adalah populis dan tidak mungkin dicapai, terlepas dari siapa pun yang memimpin. Jika Anda ingin membuat janji, Anda harus memenuhi semuanya,” kata Razali yang memperebutkan kursi negara bagian Kijal di Terengganu untuk pemilihan mendatang.
5. Mengandalkan Literasi Politik yang Tinggi
Foto/CNA
Dalam sebuah wawancara dengan CNA, analis politik Dr Sivamurugan Pandian dari Universiti Sains Malaysia (USM) menyoroti bahwa di negara bagian perkotaan seperti Selangor, Negeri Sembilan dan Penang, manifesto bisa menjadi poin plus bagi partai politik yang ingin menunjukkan rekam jejak mereka sebagai literasi politik lebih tinggi.
“Di daerah-daerah seperti Selangor, Negeri Sembilan dan Penang, ini bisa memainkan peran penting karena melibatkan pemilih kelas atas dan menengah yang melihat apakah isu-isu tertentu ditangani oleh para kontestan.
“Itulah mengapa saya pikir di Selangor dan Penang, (PH) telah meluncurkan manifesto mereka untuk menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi beberapa hal sementara beberapa masih berjalan,” katanya.
Di Selangor, manifesto PH-BN mencakup penyediaan 100.000 pekerjaan berpenghasilan tinggi bagi kaum muda Selangor, menjadikan negara bagian tersebut sebagai tujuan investasi utama di Asia Tenggara dan sepenuhnya mendigitalkan layanan pemerintah.
Tawaran lain termasuk 200.000 rumah dengan harga di bawah RM250.000, mengurangi kemacetan lalu lintas di negara bagian dan memperluas program kesejahteraan sosialnya.
Direktur BowerGroup Asia Asrul Hadi Abdullah Sani mengatakan kepada CNA bahwa secara keseluruhan, manifesto pemilu lebih penting untuk aliansi PH-BN daripada koalisi PN.
“Manifesto yang mengusung janji-janji sosial, ekonomi, dan pembangunan sangat penting bagi koalisi persatuan untuk mengalihkan kampanye pemilu dari isu ras dan agama yang menjadi andalan Perikatan Nasional,” kata Asrul.
Dia menjelaskan bahwa masalah utama yang mempengaruhi rata-rata pemilih di jantung Melayu adalah akses ke peluang ekonomi, pengangguran, upah yang bersaing, kepemilikan rumah, dan kemiskinan.
Namun, Asrul menekankan bahwa janji manifesto PN bukanlah hal baru dan menggambarkan fokus mereka terutama untuk menciptakan keraguan dan menggerakkan dukungan Melayu terhadap Anwar Ibrahim.
“Jika koalisi persatuan tidak mampu mengatasi realitas yang dihadapi oleh pemilih Melayu pedesaan, maka akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dan memenangkan dukungan dari PN,” tambahnya.
(ahm)
Explore More