WHO Hapus Perbedaan Negara Endemik dan Non Endemik Monkeypox

Minggu, 19 Juni 2022 - 10:02 WIB
loading...
WHO Hapus Perbedaan Negara Endemik dan Non Endemik Monkeypox
WHO hapus perbedaan negara endemik dan non endemik monkeypox. Foto/Ilustrasi/Metro.co.uk
A A A
JENEWA - Organisasi Kesehatan Dunia, WHO , mengatakan telah menghapus perbedaan antara negara-negara endemik dan non-endemik cacar monyet atau monkeypox dalam datanya untuk lebih menyatukan tanggapan terhadap virus tersebut.

Sampai beberapa bulan terakhir, cacar monyet umumnya hanya terjadi di Afrika Barat dan Tengah, tetapi sekarang telah menyebar di beberapa benua.

“Kami menghapus perbedaan antara negara-negara endemik dan non-endemik, melaporkan negara-negara bersama jika memungkinkan, untuk mencerminkan tanggapan terpadu yang diperlukan,” kata WHO dalam pembaruan situasi wabah tertanggal 17 Juni tetapi dikirim ke media pada hari Sabtu seperti dikutip dari Al Arabiya, Minggu (19/6/2022).

WHO mengatakan antara 1 Januari dan 15 Juni, 2.103 kasus yang dikonfirmasi, kemungkinan kasus dan satu kematian di 42 negara telah dilaporkan ke badan itu.



Badan kesehatan PBB yang berbasis di Jenewa itu akan mengadakan pertemuan darurat pada 23 Juni untuk menentukan apakah akan mengklasifikasikan wabah cacar monyet global sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional.



Status itu adalah peringatan tertinggi yang bisa dibunyikan oleh badan PBB tersebut.

Mayoritas - 84 persen - kasus yang dikonfirmasi berasal dari kawasan Eropa, diikuti oleh Amerika, Afrika, kawasan Mediterania Timur, dan kawasan Pasifik Barat.

WHO percaya jumlah kasus sebenarnya kemungkinan lebih tinggi.

Gejala awal cacar monyet yang normal termasuk demam tinggi, pembengkakan kelenjar getah bening dan ruam seperti cacar air.

Namun, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat mengatakan bahwa kasus saat ini tidak selalu menunjukkan gejala seperti flu, dan ruam terkadang terbatas pada area tertentu.

(ian)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2152 seconds (0.1#10.140)