White Paper Baru China Hindari Kata Tibet, Diganti dengan Xizang

JAKARTA - China merilis Buku Putih (White Paper) terbarunya tentang Tibet, berjudul “Hak Asasi Manusia di Xizang di Era Baru”, pada 28 Maret lalu. Partai Komunis China (CCP) menyebut tanggal tersebut sebagai "Hari Emansipasi Pekerja”, merujuk pada peringatan pembubaran pemerintah Tibet yang sah oleh CCP pada tahun 1959.

Setelah 70 tahun berkuasa, legitimasi China di Tibet tetap menjadi masalah internasional yang belum terselesaikan. Situasi ini disorot oleh fakta bahwa ini adalah White Paper ke-18 China tentang Tibet.

Itu lebih banyak daripada yang pernah dibuat negara lain tentang wilayah yang diklaimnya. Penerbitan White Paper yang berlebihan hanya memperkuat citra rezim yang rapuh yang menggunakan propaganda serta disinformasi.

Baca Juga: Upaya Sinifikasi China Berlanjut, Agama dan Identitas Tibet Terancam Hilang

“Buku Putih tersebut menunjukkan seberapa jauh CCP akan memaksakan kebohongannya yang terang-terangan kepada rakyatnya dan masyarakat internasional, serta secara keliru menggambarkan Tentara Pembebasan Rakyat China sebagai pembebas Tibet dari pasukan imperialis dan penguasa feodal,” ucap Dr Arya Tsewang Gyalpo, Perwakilan Kantor Penghubung Yang Mulia Dalai Lama untuk Jepang dan Asia Timur, dalam keterangan di Japan Forward, Senin (21/4/2025).

“Beijing telah menyerang dan mendistorsi konsep hak asasi manusia untuk melegitimasi genosida yang dilakukannya—dan terus dilakukan di Tibet dan wilayah pendudukan lainnya,” sambungnya.

“China tidak menjadi negara adikuasa yang dapat menginspirasi karena mendistorsi realitas dan fakta sejarah serta menyebarkan disinformasi,” tutur Arya.

Menghapus Tibet Melalui Bahasa

Kali ini, tidak seperti Buku Putih sebelumnya, China telah melakukan upaya disengaja untuk menghindari penggunaan kata "Tibet”. Sebaliknya, China menggunakan nomenklaturnya sendiri, Xizang, untuk menyebut Tibet.

Ini mencerminkan perubahan kebijakan yang disengaja: menghapus Tibet secara historis—U-Tsang, Amdo, dan Kham—dan menggantinya dengan Daerah Otonomi Tibet, yang kini telah diubah namanya oleh Beijing menjadi Daerah Otonomi Xizang.

Buku Putih terbaru terdiri dari delapan bab dan pernyataan penutup. Buku Putih tersebut berfokus pada tema hak asasi manusia dan perlindungan hak demokrasi, ekonomi, dan sosial, budaya, kebebasan beragama, dan lingkungan hidup rakyat secara efektif. Akan tetapi, ada banyak fakta yang disembunyikannya.

Baca Juga: China Diduga Miliki Agenda Tersembunyi dalam Pengentasan Kemiskinan di Tibet

Bandingkan dengan Buku Putih pertama tentang Tibet yang diterbitkan pada tahun 1992. Buku Putih tersebut berjudul "Tibet—Kepemilikannya dan Situasi Hak Asasi Manusia”. Tidak peduli seberapa muluk dan bohong isinya, setidaknya Buku Putih tersebut masih membahas tentang Tibet.

Kedok Hak

Buku Putih 2025 dibuka dengan pernyataan:

“Merupakan aspirasi manusia yang umum bagi setiap individu untuk sepenuhnya menikmati hak asasi manusia mereka. Ini juga merupakan tujuan masyarakat China dari semua kelompok etnis, termasuk mereka yang berada di Daerah Otonomi Xizang.”

Andai saja itu benar.

Ya, pernyataan tersebut menggemakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang telah ditandatangani oleh China, dan bahkan konstitusi China. Namun, apakah rezim tersebut mempraktikkan apa yang dikhotbahkannya?