Presiden Tunisia Saied Tunjuk Perdana Menteri Perempuan Pertama
loading...
Presiden Tunisia Kais Saied telah menunjuk Najla Bouden Romdhane (insert) sebagai perdana menteri. Foto/Kolase/Sindonews
A
A
A
TUNIS - Presiden Tunisia Kais Saied telah menunjuk Najla Bouden Romdhane sebagai perdana menteri. Penunjukan ini menjadikan Najla Bouden Romdhaneperempuanpertama yang memegang posisi itu di Tunisia.
Dalam sebuah pernyataan, kepresidenan Tunisia mengatakan presiden telah menugaskannya untuk membentuk pemerintahan sesegera mungkin.
Romdhane adalah profesor teknik universitas dan koordinator program di Bank Dunia di Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmiah seperti dikutip dari Middle East Eye, Rabu (29/9/2021).
Penunjukan itu dilakukan dua bulan setelah Saied memecat Perdana Menteri Hichem Mechichi, dan menangguhkan parlemen. Sejak saat itu dia mengambil alih kekuasaan eksekutif yang luas, dalam perebutan kekuasaan yang dicap oleh lawan politiknya sebagai kudeta.
Presiden Saied kini berada di bawah tekanan domestik dan internasional yang meningkat untuk membentuk pemerintahan baru.
Saied mengambil langkah-langkah luar biasa Rabu lalu yang memperkuat kekuasaan kantornya dengan mengorbankan pemerintah dan parlemen. Dalam pernyataannya ia mengatakan bahwa ia dapat memerintah dengan dekrit dan mengabaikan bagian dari konstitusi.
Kekuasaan baru yang dikuasainya pekan lalu dituangkan dalam serangkaian dekrit yang diterbitkan dalam lembaran resmi dan muncul dua bulan setelah langkahnya untuk menangguhkan parlemen.
Di bawah dekrit pemerintah, perdana menteri akan bertanggung jawab kepada presiden, yang akan menunjuk anggota kabinet dan menetapkan arah kebijakan dan keputusan dasarnya. Ini berbeda dengan sebelumnya di mana perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.
Dalam sebuah pernyataan, kepresidenan Tunisia mengatakan presiden telah menugaskannya untuk membentuk pemerintahan sesegera mungkin.
Romdhane adalah profesor teknik universitas dan koordinator program di Bank Dunia di Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmiah seperti dikutip dari Middle East Eye, Rabu (29/9/2021).
Penunjukan itu dilakukan dua bulan setelah Saied memecat Perdana Menteri Hichem Mechichi, dan menangguhkan parlemen. Sejak saat itu dia mengambil alih kekuasaan eksekutif yang luas, dalam perebutan kekuasaan yang dicap oleh lawan politiknya sebagai kudeta.
Presiden Saied kini berada di bawah tekanan domestik dan internasional yang meningkat untuk membentuk pemerintahan baru.
Saied mengambil langkah-langkah luar biasa Rabu lalu yang memperkuat kekuasaan kantornya dengan mengorbankan pemerintah dan parlemen. Dalam pernyataannya ia mengatakan bahwa ia dapat memerintah dengan dekrit dan mengabaikan bagian dari konstitusi.
Kekuasaan baru yang dikuasainya pekan lalu dituangkan dalam serangkaian dekrit yang diterbitkan dalam lembaran resmi dan muncul dua bulan setelah langkahnya untuk menangguhkan parlemen.
Di bawah dekrit pemerintah, perdana menteri akan bertanggung jawab kepada presiden, yang akan menunjuk anggota kabinet dan menetapkan arah kebijakan dan keputusan dasarnya. Ini berbeda dengan sebelumnya di mana perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.
(ian)
Explore More