Indonesia Lontarkan Peringatan Keras kepada China soal Laut China Selatan

Badan Keamanan Laut (Bakmla) Indonesia mengatakan kapal coast guard China memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia di lepas pulau Natuna utara bulan lalu. (Baca juga: Debat di Radio, Indonesia Usir Kapal Coast Guard China dari Perairan Natuna )

"Jika tujuannya adalah untuk menjalankan klaimnya dengan (dasar) nine-dash line (sembilan garis putus-putus), tentu saja, itu tidak dapat dibenarkan," tegas Retno, yang dilansir Rabu (7/10/2020).

"Tapi setelah kita berkomunikasi, lewat jalur diplomatik, kapal itu pindah. Saya yakin ini bukan yang terakhir kali terjadi. Mungkin akan terulang lagi."

“Dan kami akan terus berkomunikasi, kami akan terus memegang teguh prinsip-prinsip kami seperti yang kami katakan sebelumnya," ujarnya.

Retno mengatakan Indonesia bebas menjalin kerjasama dengan negara manapun, termasuk dengan China. "Kami berusaha bekerja sama dengan semua negara karena selain banyak sumber, ada banyak kebutuhan," katanya.

“Dan dalam politik Indonesia, jelas kami bebas aktif dan tidak akan memihak satu blok ke blok lainnya. Sangat jelas," katanya. "Dan ini diwujudkan dalam semua kebijakan kami.”

Sementara itu, kebijakan Laut China Selatan Presiden Filipina Rodrigo Duterte menjadi kurang berdamai dengan China menyusul sejumlah pernyataan yang menekankan sengketa maritim yang luas antara Filipina dengan Beijing.

Namun, Duterte telah mencoba untuk mengatasi tekanan yang meningkat dari dalam pemerintahannya untuk merevitalisasi kerjasama keamanan negara dengan Amerika Serikat terhadap kebutuhan untuk menjaga hubungan ekonomi negaranya dengan Beijing.