Stabilitas Pemerintah Kerap Terguncang, Muncul Isu Peran dan Posisi Raja Malaysia Diperkuat

KUALA LUMPUR - Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah menyerukan stabilitas pemerintahan, memperingatkan bahwa negara tersebut berisiko kehilangan investor dan tertinggal dari pesaingnya karena kekacauan politik yang berkepanjangan.

Dalam sebuah wawancara yang jarang dan luas dengan media lokal dan asing bulan ini, Al-Sultan Abdullah – yang akan turun tahta pada Selasa (30/1/2024) – juga mengusulkan calon raja memainkan peran yang lebih besar mewakili Malaysia dalam urusan internasional.

Monarki memainkan peran seremonial di Malaysia dan sebagian besar dianggap berada di atas politik.

Namun ketidakstabilan politik pada masa pemerintahan Al-Sultan Abdullah telah menyebabkan pengaruh monarki tumbuh, dengan raja yang jarang menggunakan kekuasaan diskresi untuk menunjuk tiga perdana menteri terakhir negara tersebut.

Kepala sembilan keluarga kerajaan Malaysia bergiliran menjadi raja setiap lima tahun, di bawah sistem monarki yang unik.

Al-Sultan Abdullah, yang naik takhta pada tahun 2019, akan kembali memimpin negara bagian asalnya di Pahang, sementara Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dari Johor akan dinobatkan sebagai raja berikutnya dalam upacara penobatan pada hari Rabu.

Dalam pernyataan yang sangat jujur, Al-Sultan Abdullah menyatakan kekecewaannya terhadap partai-partai politik yang bertikai di Malaysia, dengan mengatakan bahwa seringnya perubahan dalam administrasi dan kebijakan pemerintah dapat membahayakan kemajuan ekonomi.

“Investor asing ingin melihat sebuah negara yang stabil, sehingga mereka dapat berinvestasi dan memaksimalkan keuntungan mereka dengan cepat. Jika kita selalu berganti pemerintahan...hal ini akan menyebabkan penundaan," katanya dilansir Reuters.

“Kita harus tetap kompetitif, jika tidak kita akan tertinggal…kita tidak boleh memiliki pemerintahan yang tidak stabil.”

Al-Sultan Abdullah menyatakan harapannya bahwa pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan mempertahankan masa jabatan lima tahun penuhnya sehingga dapat melakukan reformasi yang sangat dibutuhkan, termasuk perombakan program subsidi Malaysia.

Sebagai bagian dari rencana belanja yang lebih kecil pada tahun 2024, Anwar, yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan, telah mengumumkan peralihan dari subsidi menyeluruh ke sistem yang terutama membantu kelompok berpenghasilan rendah.

Malaysia mensubsidi bensin, minyak goreng, beras, dan barang-barang lainnya dan mengalami kenaikan biaya yang mencapai rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir karena harga komoditas yang lebih tinggi.

Komentar publik Al-Sultan Abdullah yang menyatakan bahwa ia berharap Malaysia akan memiliki pemerintahan penuh setelah pemerintahan Anwar bulan ini menuduh beberapa tokoh oposisi dan blok penguasa berkomplot untuk menggulingkan pemerintah.

Beberapa pemimpin oposisi dan koalisi pemerintah membantah terlibat dalam dugaan rencana tersebut.

Sementara itu, para sultan Malaysia sangat dihormati di negara mayoritas Muslim, karena para bangsawan bertindak sebagai penjaga Islam.

Sebagai raja konstitusional, raja sebagian besar bertindak berdasarkan saran dari perdana menteri dan kabinet, namun ia mempunyai beberapa kekuasaan diskresi, termasuk wewenang untuk menunjuk seorang perdana menteri yang ia yakini memiliki mayoritas di parlemen.



Al-Sultan Abdullah harus menggunakan kekuasaannya sebanyak tiga kali untuk menyelesaikan ketidakpastian politik – yang terakhir pada tahun 2022 ketika ia menunjuk Anwar setelah pemilu yang berakhir dengan parlemen yang digantung.

Al-Sultan Abdullah mengatakan monarki harus diperkuat dan mengusulkan agar raja mewakili Malaysia di luar negeri dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan administrasi pemerintah, seperti advokasi perubahan iklim.

“Kita semua berusaha bertindak sesuai batasan konstitusi. Dan penguasa juga harus tahu perannya…agar kita bisa lebih dekat dengan rakyat,” ujarnya.

Penggantinya, Sultan Ibrahim, juga menyatakan keinginannya untuk menjadi raja yang lebih aktif.

Lebih blak-blakan dibandingkan penguasa lainnya, Sultan Ibrahim memiliki kepentingan bisnis yang luas mulai dari pertambangan hingga real estat, khususnya di negara bagian asalnya, Johor, di utara Singapura.

Dia mengatakan kepada The Straits Times Singapura pada bulan November bahwa dia berencana untuk menghidupkan kembali proyek jalur kereta api berkecepatan tinggi yang terhenti antara Malaysia dan negara kota tersebut, dengan perbatasan melintasi Forest City – sebuah proyek reklamasi dan pembangunan lahan senilai $100 miliar yang didukung Tiongkok. sultan mempunyai kepentingan.

Dia juga mengusulkan agar perusahaan minyak negara Malaysia, Petronas, dan badan antikorupsinya melapor langsung kepada raja.

Perdana Menteri Anwar meremehkan kekhawatiran atas pernyataan Sultan Ibrahim, dengan mengatakan bahwa semua pendapat dapat didiskusikan tetapi tidak mengabaikan konstitusi federal, media pemerintah melaporkan.

Sebagai raja, Sultan Ibrahim juga berhak memberikan grasi kepada terpidana dan dapat memutuskan permohonan pengampunan kerajaan dari mantan perdana menteri Najib Razak yang dipenjarakan.

Najib saat ini menjalani hukuman 12 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas korupsi terkait skandal 1MDB bernilai miliaran dolar. Dia secara konsisten membantah melakukan kesalahan dan tetap menjadi tokoh politik populer.