Malaysia Tolak Ancaman Sanksi AS Terkait Pendanaan Hamas

KUALA LUMPUR - Malaysia mengatakan kepada Amerika Serikat (AS) bahwa mereka tidak mengakui sanksi yang dijatuhkan secara sepihak oleh satu negara.

Sikap tersebut ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail pada Kamis (9/5/2024).

“Saya menekankan bahwa kami hanya akan mengakui sanksi jika dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB,” tegas Ismail pada acara setelah pertemuan dengan Brian Nelson, pejabat tinggi sanksi di Departemen Keuangan AS, seperti yang dilaporkan Free Malaysia Today.

Dia menjelaskan, “Delegasi dari AS menghormati pendirian kami.”

Nelson dilaporkan berada di Malaysia untuk membahas isu-isu terkait dana yang disalurkan ke Iran dan proksinya, serta pendanaan untuk gerakan perlawanan Palestina, Hamas, dari sektor keuangan Malaysia.

Menteri tersebut menekankan, “Malaysia berkomitmen memerangi pendanaan teroris dengan rencana strategis yang jelas untuk mengatasi pendanaan ilegal dan pencucian uang.”

Selain itu, dia mengatakan, “Kebijakan dan strategi Malaysia sesuai dengan standar internasional.”

Pertemuan itu terjadi ketika AS mengatakan pihaknya berusaha mencegah Malaysia menjadi wilayah hukum di mana Hamas dapat menggalang dana dan kemudian memindahkan uang.

Washington juga mengatakan kemampuan Iran untuk memindahkan minyaknya disebabkan oleh penyedia jasa yang berbasis di Malaysia.

Namun menteri tersebut menggambarkan pertemuannya dengan Nelson sebagai pertemuan yang “produktif” dan mengatakan Malaysia “selalu terbuka untuk terlibat dengan Amerika.”