Apa Itu Perisai Manusia? Istilah yang Digunakan Israel di Jalur Gaza
loading...
A
A
A
“Secara sementara, perlindungan terdekat dapat bertahan jauh lebih lama dibandingkan dengan perlindungan sukarela atau tidak, karena dua perlindungan yang terakhir ini dibatasi pada waktu di mana warga sipil bertindak atau dipaksa bertindak sebagai perisai,” kata Gordon seperti dilansir dari Al Jazeera, Selasa (14/11/2023).
Sebaliknya, perisai terdekat akan tetap ada selama pertempuran terus berlanjut.
Israel juga mengklaim bahwa Hamas mencegah warga sipil meninggalkan Gaza utara, menggunakan mereka sebagai tameng, dan pihak lain dengan sengaja tetap tinggal dan oleh karena itu akan dianggap sebagai “kaki tangan dalam organisasi teroris”, menurut pesan audio ponsel dan selebaran yang dijatuhkan dari udara. Israel tidak memberikan bukti bahwa Hamas memaksa warga sipil untuk tetap tinggal.
"Label ini dapat digunakan oleh pihak yang bertikai untuk mengendurkan repertoar kekerasan yang diperbolehkan untuk digunakan di wilayah tersebut”, kata Gordon, yang mengajar hukum internasional di Queen Mary University of London.
Kehadiran perisai manusia tidak membuat suatu situs kebal dari serangan. Meskipun mereka adalah orang-orang yang dilindungi berdasarkan hukum perang, aset militer yang mereka lindungi masih dapat dijadikan sasaran secara sah.
Jika mereka mati, tanggung jawab atas kematian mereka dilimpahkan pada mereka yang menggunakan mereka sebagai tameng manusia, bukan pada mereka yang membunuh mereka.
"Oleh karena itu, di wilayah yang hanya terdapat perisai manusia dan kombatan, kekerasan yang lebih mematikan dapat digunakan," ujar Gordon.
Batasan tersebut ditentukan oleh prinsip pembedaan dan proporsionalitas: Tentara mempunyai kewajiban hanya untuk menargetkan musuh, meskipun hal ini berarti menghadapi risiko yang lebih besar untuk meminimalkan korban sipil; dan untuk mempertimbangkan nilai militer dari setiap serangan terhadap korban sipil yang mungkin diakibatkannya.
Warga sipil non-tempur, meskipun digunakan sebagai tameng manusia, berhak atas perlindungan, kata para ahli.
Marc Weller, ketua hukum internasional dan studi konstitusional internasional di Universitas Cambridge, mengatakan bahwa jika 1.000 orang berlindung di lokasi yang terbukti menyembunyikan kehadiran Hamas, Israel harus mengirim tentara untuk hanya menyerang aset musuh (prinsip pembedaan).
Jika mereka memilih untuk mengebom kompleks tersebut dari udara, maka mereka harus mampu membuktikan keberadaan aset musuh dan berargumentasi bahwa hilangnya nyawa “insiden” adalah sebanding dengan keuntungan militer yang diperoleh (prinsip proporsionalitas).
Sebaliknya, perisai terdekat akan tetap ada selama pertempuran terus berlanjut.
Israel juga mengklaim bahwa Hamas mencegah warga sipil meninggalkan Gaza utara, menggunakan mereka sebagai tameng, dan pihak lain dengan sengaja tetap tinggal dan oleh karena itu akan dianggap sebagai “kaki tangan dalam organisasi teroris”, menurut pesan audio ponsel dan selebaran yang dijatuhkan dari udara. Israel tidak memberikan bukti bahwa Hamas memaksa warga sipil untuk tetap tinggal.
Implikasi Pelabelan Warga Sipil sebagai Perisai Manusia
"Label ini dapat digunakan oleh pihak yang bertikai untuk mengendurkan repertoar kekerasan yang diperbolehkan untuk digunakan di wilayah tersebut”, kata Gordon, yang mengajar hukum internasional di Queen Mary University of London.
Kehadiran perisai manusia tidak membuat suatu situs kebal dari serangan. Meskipun mereka adalah orang-orang yang dilindungi berdasarkan hukum perang, aset militer yang mereka lindungi masih dapat dijadikan sasaran secara sah.
Jika mereka mati, tanggung jawab atas kematian mereka dilimpahkan pada mereka yang menggunakan mereka sebagai tameng manusia, bukan pada mereka yang membunuh mereka.
"Oleh karena itu, di wilayah yang hanya terdapat perisai manusia dan kombatan, kekerasan yang lebih mematikan dapat digunakan," ujar Gordon.
Batasan tersebut ditentukan oleh prinsip pembedaan dan proporsionalitas: Tentara mempunyai kewajiban hanya untuk menargetkan musuh, meskipun hal ini berarti menghadapi risiko yang lebih besar untuk meminimalkan korban sipil; dan untuk mempertimbangkan nilai militer dari setiap serangan terhadap korban sipil yang mungkin diakibatkannya.
Warga sipil non-tempur, meskipun digunakan sebagai tameng manusia, berhak atas perlindungan, kata para ahli.
Marc Weller, ketua hukum internasional dan studi konstitusional internasional di Universitas Cambridge, mengatakan bahwa jika 1.000 orang berlindung di lokasi yang terbukti menyembunyikan kehadiran Hamas, Israel harus mengirim tentara untuk hanya menyerang aset musuh (prinsip pembedaan).
Jika mereka memilih untuk mengebom kompleks tersebut dari udara, maka mereka harus mampu membuktikan keberadaan aset musuh dan berargumentasi bahwa hilangnya nyawa “insiden” adalah sebanding dengan keuntungan militer yang diperoleh (prinsip proporsionalitas).
Lihat Juga :
