Ukraina: Referendum Jelang G20 Bukti Rusia Permalukan Diri

JAKARTA - Kedutaan Besar Ukraina untuk Indonesia menilai referendum secara paksa wilayah yang dijajah menjelang kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Bali adalah bukti negara Rusia secara sadar tengah memperlakukan diri.

“Ini bukan kali pertama Rusia memaksakan refendum bagi wilayah Ukraina, tahun 2014 mereka melakukan hal yang sama bagi wilayah Donetsk dan Luhansk dan dunia tidak mengakui hal tersebut. Namun kali ini Rusia melangkah lebih jauh, pemaksaan dilakukan menjelang KTT G-20,” tutur Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin, Jumat (30/9), dalam rilis yang diterima Sindonews.



Pada 23-27 September, Federasi Rusia menggelar “referendum” di wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki sementara, yaitu Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk, dan Donetsk. Rakyat dipaksa memilih untuk sepakat menjadi bagian Rusia.

Pemerintah Ukraina menegaskan berhak untuk memulihkan integritas wilayah kami menggunakan jalur militer maupun diplomasi, dan akan terus berjuang untuk membebaskan wilayah yang berada di bawah pendudukan sementara.

“Ukraina tidak akan pernah tunduk pada satu pun ultimatum rusia. Upaya Moskow untuk membuat garis pemisah baru, atau melemahkan dukungan internasional kepada bangsa Ukraina yang merdeka dan berdaulat pasti akan gagal,” tegasnya

Menurut Vasyl Hamianin dengan menyelenggarakan “referendum” palsu di wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki sementara, Federasi Rusia dengan sengaja menunjukkan bahwa semua sinyal yang mereka tentang upaya negosiasi hanyalah dalih untuk menutupi agresi bersenjatanya.



Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pemeliharaan Perdamaian, Rosemary DiCarlo, pada Selasa (27/9/2022) mengatakan bahwa referendum yang didukung Rusia di wilayah Ukraina yang diduduki "bukanlah ekspresi asli dari keinginan rakyat" atau "legal" di bawah hukum internasional.

DiCarlo mengatakan PBB tetap berkomitmen penuh pada kedaulatan, persatuan, kemerdekaan, dan integritas wilayah Ukraina dan menuntut agar Rusia patuh pada hukum internasional dan menghormati hukum Ukraina.