Kongo Vonis Mati 51 Orang Atas Pembunuhan Penyelidik PBB

BRAZZAVILLE - Pengadilan militer di Kongo menghukum mati 51 orang atas pembunuhan penyelidik PBB Michael Sharp dan Zaida Catalan. Pemerintah Kongo menyalahkan kematian dua penyelidik PBB itu kepada milisi Kamwina Msapu.

Setelah pengadilan yang berlangsung hampir lima tahun, 51 orang yang dinyatakan bersalah atas pembunuhan penyelidik PBB Michael Sharp dan Zaida Catalan dijatuhi hukuman mati pada hari Sabtu waktu setempat.

Banyak dari vonis itu dijatuhkan secara in absentia, karena tersangka tidak pernah ditangkap atau melarikan diri dari tahanan.

Kongo telah menerapkan moratorium hukuman mati sejak tahun 2003, sehingga mereka yang dijatuhi hukuman mati kemungkinan akan menjalani hukuman seumur hidup.

Sharp dan Catalan dibunuh pada 12 Maret 2017, di wilayah Kasai tengah Kongo. Mereka sedang melakukan kunjungan lapangan dengan perwakilan Kamwina Nsapu, kelompok milisi yang aktif di Kasai di mana kepala adatnya Jean-Pierre Mponde dibunuh oleh pasukan tentara Kongo pada Agustus 2016.



Sharp berasal dari Amerika Serikat dan Catalan dari Swedia. Kedua pakar PBB itu sedang menyelidiki kekerasan di Kasai atas nama Dewan Keamanan PBB.

Pemerintah Kongo menyalahkan pembunuhan tersebut pada anggota milisi Kamwina Nsapu.

Pemerintah awalnya membantah ada agen negara yang terlibat, tetapi kemudian sejumlah pejabat ditangkap.

Kolonel Jean de Dieu Mambweni dijatuhi hukuman 10 tahun pada hari Sabtu karena gagal membantu seseorang dalam bahaya. Seorang pejabat imigrasi setempat, yang telah bertemu dengan Sharp dan Catalan sehari sebelum misi mereka, juga dijatuhi hukuman mati.

Sementara itu pengadilan militer Kongo membebaskan jurnalis Trudon Raphael Kapuku dan petugas polisi Honore Tshimbamba, yang ditangkap secara terpisah pada 2018 dan telah menghabiskan 4 tahun penjara.



Penyelidik senior Human Rights Watch di Kongo Thomas Fessy mengatakan penyelidikan dan persidangan ini gagal mengungkap kebenaran sepenuhnya tentang apa yang terjadi.

"Otoritas Kongo, dengan dukungan PBB, sekarang harus menyelidiki peran penting yang mungkin dimainkan pejabat senior dalam pembunuhan itu," kata Fessy dalam sebuah tweet seperti dilansir dari DW, Minggu (30/1/2022).

Sedangkan Menteri Luar Negeri Swedia Ann Linde mengatakan di Twitter bahwa penyelidikan harus dilanjutkan.

"Penting bahwa penyelidikan mengenai orang lain yang terlibat terus mengungkap kebenaran dan membawa keadilan," kata Linde.

"Kami mendorong pihak berwenang untuk sepenuhnya bekerja sama dengan mekanisme PBB," sambungnya.