Militer Burkina Faso Lakukan Kudeta, Bubarkan Pemerintah dan Parlemen
loading...
Militer Burkina Faso lakukan kudeta, bubarkan pemerintah dan parlemen. FOTO/i24News
A
A
A
OUAGADOUGOU - Militer di Burkina Faso mengumumkan melalui televisi pemerintah pada Senin (24/1/2022), bahwa mereka merebut kekuasaan di negara Afrika Barat itu. Militer juga membubarkan pemerintah dan parlemen.
Sebuah pernyataan tentang masalah ini - yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba dan dibacakan dalam pidato yang disiarkan televisi - mengumumkan bahwa kudeta terjadi tanpa kekerasan dan bahwa orang-orang yang ditahan selama pengambilalihan itu ditahan di lokasi yang aman.
Baca: Sekjen PBB Kecam Serangan KKB di Burkina Faso
Pengumuman itu disampaikan atas nama Gerakan Patriotik untuk Pengamanan dan Pemulihan (MPSR). "MPSR, yang mencakup semua bagian dari tentara, telah memutuskan untuk mengakhiri jabatan Presiden Kabore hari ini," pernyataan itu menjelaskan, seperti dikutip dari Reuters.
Militer juga mengatakan bahwa mereka menutup perbatasan negara dan menjanjikan "kembali ke tatanan konstitusional" dalam "waktu yang wajar,". Kebingungan tetap ada pada status dan lokasi Presiden Roch Kabore, yang telah absen dari mata publik setelah pecahnya baku tembak.
Sebuah laporan awal yang mengutip empat sumber keamanan dan politik mengatakan bahwa pejabat tersebut mengundurkan diri dari jabatannya, menurut Reuters.
Baca: KKB Bantai 30 Warga Sipil dan Tentara di Utara Burkina Faso
Sebelum pengumuman MPSR, baik Uni Afrika dan ECOWAS mengeluarkan pernyataan yang mengecam pengambilalihan militer di negara bagian tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres juga menentang insiden tersebut. “Guterres menyuarakan keprihatinan atas Kabore, yang keberadaannya tetap tidak diketahui setelah kudeta, serta "situasi keamanan yang memburuk" di negara Afrika Barat itu,” kata juru bicara Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan.
"Sekretaris Jenderal sangat mengutuk setiap upaya untuk mengambil alih pemerintahan dengan kekuatan senjata. Dia menyerukan para pemimpin kudeta untuk meletakkan senjata mereka dan untuk memastikan perlindungan integritas fisik Presiden dan lembaga-lembaga Burkina Faso," lanjutnya.
"Sekretaris Jenderal meminta semua aktor untuk menahan diri dan memilih untuk berdialog. Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan kembali komitmen penuhnya terhadap pelestarian tatanan konstitusional dan menegaskan kembali dukungannya kepada rakyat Burkina Faso dalam upaya mereka untuk menemukan solusi atas berbagai aspek. tantangan yang dihadapi negara,” imbuhnya.
Sebuah pernyataan tentang masalah ini - yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba dan dibacakan dalam pidato yang disiarkan televisi - mengumumkan bahwa kudeta terjadi tanpa kekerasan dan bahwa orang-orang yang ditahan selama pengambilalihan itu ditahan di lokasi yang aman.
Baca: Sekjen PBB Kecam Serangan KKB di Burkina Faso
Pengumuman itu disampaikan atas nama Gerakan Patriotik untuk Pengamanan dan Pemulihan (MPSR). "MPSR, yang mencakup semua bagian dari tentara, telah memutuskan untuk mengakhiri jabatan Presiden Kabore hari ini," pernyataan itu menjelaskan, seperti dikutip dari Reuters.
Militer juga mengatakan bahwa mereka menutup perbatasan negara dan menjanjikan "kembali ke tatanan konstitusional" dalam "waktu yang wajar,". Kebingungan tetap ada pada status dan lokasi Presiden Roch Kabore, yang telah absen dari mata publik setelah pecahnya baku tembak.
Sebuah laporan awal yang mengutip empat sumber keamanan dan politik mengatakan bahwa pejabat tersebut mengundurkan diri dari jabatannya, menurut Reuters.
Baca: KKB Bantai 30 Warga Sipil dan Tentara di Utara Burkina Faso
Sebelum pengumuman MPSR, baik Uni Afrika dan ECOWAS mengeluarkan pernyataan yang mengecam pengambilalihan militer di negara bagian tersebut.
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres juga menentang insiden tersebut. “Guterres menyuarakan keprihatinan atas Kabore, yang keberadaannya tetap tidak diketahui setelah kudeta, serta "situasi keamanan yang memburuk" di negara Afrika Barat itu,” kata juru bicara Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan.
"Sekretaris Jenderal sangat mengutuk setiap upaya untuk mengambil alih pemerintahan dengan kekuatan senjata. Dia menyerukan para pemimpin kudeta untuk meletakkan senjata mereka dan untuk memastikan perlindungan integritas fisik Presiden dan lembaga-lembaga Burkina Faso," lanjutnya.
"Sekretaris Jenderal meminta semua aktor untuk menahan diri dan memilih untuk berdialog. Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan kembali komitmen penuhnya terhadap pelestarian tatanan konstitusional dan menegaskan kembali dukungannya kepada rakyat Burkina Faso dalam upaya mereka untuk menemukan solusi atas berbagai aspek. tantangan yang dihadapi negara,” imbuhnya.
(esn)
Lihat Juga :
