Paksa Lakukan Vaksinasi, Biden Dicap Diktator
Jum'at, 10 September 2021 - 16:55 WIB
loading...
Presiden AS Joe Biden dicap diktator setelah menelurkan aturan baru yang memaksa pekerja divaksinasi. Foto/New Zealand Herald
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dicap sebagai diktator dan popularitasnya menurun setelah mengumumkan aturan baru terkait vaksinasi yang "mengerikan" di Amerika.
Presiden AS Joe Biden mengumumkan aturan vaksinasi baru yang ketat dan akan mempengaruhi puluhan juta pekerja. Rencana yang tertuang dalam enam poin itu menargetkan perusahaan dengan lebih dari 100 karyawan, dalam langkah paling agresif yang diambil sejauh ini oleh otoritas AS terhadap kasus varian Delta yang melonjak.
"Minoritas orang Amerika yang berbeda didukung oleh minoritas pejabat berbeda yang terpilih membuat kita tidak bisa melewati periode sulit yang mulai meningkat," kata Biden.
"Mereka yang tidak divaksinasi telah membuat rumah sakit padat, membanjiri ruang gawat darurat dan unit perawatan intensif, tidak meninggalkan ruang bagi seseorang dengan serangan jantung atau pankreatitis atau kanker,” tambahnya seperti dikutip dari News.com.au, Jumat (10/9/2021).
Baca juga: Hampir 70% Warga AS yang Belum Vaksin Pilih Keluar Kerja daripada Divaksin
Tindakan dari rencana ini adalah mewajibkan perusahaan swasta dengan lebih dari 100 pekerja untuk memastikan mereka divaksinasi atau diuji setiap minggu. Tindakan ini akan berdampak pada sekitar 80 juta orang.
Rencana tersebut juga mengamanatkan vaksinasi untuk semua pegawai federal dan kontraktor. Saat ini, pegawai pemerintah perlu memiliki vaksin atau mengikuti tes rutin, sedangkan aturan baru akan memberlakukan vaksinasi total secara virtual.
Sekitar 17 juta petugas kesehatan di fasilitas yang menerima dana program Medicare atau Medicaid dari pemerintah juga akan memerlukan vaksinasi.
Pengecualian atas nama agama atau untuk penyandang disabilitas diizinkan.
Baca juga: Terungkap, AS Danai Penelitian Virus Corona di Wuhan
Keputusan Biden ini pun langsung menuai reaksi dengan Partai Republik mengecam pemerintahan Biden dan mengkalim kebijakan itu telah melampaui otoritasnya.
“Kedengarannya sangat seperti kediktatoran,” cuit Partai Republik di akun resmi mereka.
Sejumlah gubernur negara bagian juga bereaksi dengan marah.
“Presiden tidak memiliki wewenang untuk meminta orang Amerika menyuntik diri sendiri karena pekerjaan mereka di bisnis swasta. Vaksin itu sendiri menyelamatkan nyawa, tetapi langkah inkonstitusional ini menakutkan. Ini masih Amerika, dan kami masih percaya pada kebebasan dari tiran,” Tate Reeves, gubernur Mississippi.
Kecaman juga datang dari gubernur Georgia, Brian Kemp.
“Saya akan mengejar setiap opsi hukum yang tersedia bagi negara bagian Georgia untuk menghentikan penjangkauan yang melanggar hukum secara terang-terangan oleh pemerintahan Biden ini,” ucap Kemp.
“Tim hukum saya siap untuk mengajukan gugatan kami begitu Biden mengajukan aturan inkonstitusionalnya. Contoh kotor dari intrusi federal ini tidak akan bertahan,” kata Kristi Noem dari South Dakota.
Sementara itu Wakil Eksekutif Presiden Kamar Dagang AS Neil Bradley mengatakan: "Kamar Dagang AS akan bekerja untuk memastikan bahwa pengusaha memiliki sumber daya, bimbingan dan fleksibilitas yang diperlukan untuk...mematuhi persyaratan kesehatan masyarakat."
Baca juga: RI Apresiasi Bantuan Australia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19
Untuk diketahui, sekitar 80 juta orang Amerika tetap memilih untuk tidak divaksinasi. Penelitian menunjukkan mereka yang mengambil sikap seperti itu cenderung lebih muda, kurang berpendidikan, dan lebih cenderung menjadi Republikan.
"Orang kulit putih merupakan bagian terbesar dari orang yang tetap tidak divaksinasi, tetapi orang kulit hitam dan Hispanik lebih kecil kemungkinannya daripada rekan kulit putih mereka untuk menerima vaksin," menurut Kaiser Family Foundation.
Presiden AS Joe Biden mengumumkan aturan vaksinasi baru yang ketat dan akan mempengaruhi puluhan juta pekerja. Rencana yang tertuang dalam enam poin itu menargetkan perusahaan dengan lebih dari 100 karyawan, dalam langkah paling agresif yang diambil sejauh ini oleh otoritas AS terhadap kasus varian Delta yang melonjak.
"Minoritas orang Amerika yang berbeda didukung oleh minoritas pejabat berbeda yang terpilih membuat kita tidak bisa melewati periode sulit yang mulai meningkat," kata Biden.
"Mereka yang tidak divaksinasi telah membuat rumah sakit padat, membanjiri ruang gawat darurat dan unit perawatan intensif, tidak meninggalkan ruang bagi seseorang dengan serangan jantung atau pankreatitis atau kanker,” tambahnya seperti dikutip dari News.com.au, Jumat (10/9/2021).
Baca juga: Hampir 70% Warga AS yang Belum Vaksin Pilih Keluar Kerja daripada Divaksin
Tindakan dari rencana ini adalah mewajibkan perusahaan swasta dengan lebih dari 100 pekerja untuk memastikan mereka divaksinasi atau diuji setiap minggu. Tindakan ini akan berdampak pada sekitar 80 juta orang.
Rencana tersebut juga mengamanatkan vaksinasi untuk semua pegawai federal dan kontraktor. Saat ini, pegawai pemerintah perlu memiliki vaksin atau mengikuti tes rutin, sedangkan aturan baru akan memberlakukan vaksinasi total secara virtual.
Sekitar 17 juta petugas kesehatan di fasilitas yang menerima dana program Medicare atau Medicaid dari pemerintah juga akan memerlukan vaksinasi.
Pengecualian atas nama agama atau untuk penyandang disabilitas diizinkan.
Baca juga: Terungkap, AS Danai Penelitian Virus Corona di Wuhan
Keputusan Biden ini pun langsung menuai reaksi dengan Partai Republik mengecam pemerintahan Biden dan mengkalim kebijakan itu telah melampaui otoritasnya.
“Kedengarannya sangat seperti kediktatoran,” cuit Partai Republik di akun resmi mereka.
Sejumlah gubernur negara bagian juga bereaksi dengan marah.
“Presiden tidak memiliki wewenang untuk meminta orang Amerika menyuntik diri sendiri karena pekerjaan mereka di bisnis swasta. Vaksin itu sendiri menyelamatkan nyawa, tetapi langkah inkonstitusional ini menakutkan. Ini masih Amerika, dan kami masih percaya pada kebebasan dari tiran,” Tate Reeves, gubernur Mississippi.
Kecaman juga datang dari gubernur Georgia, Brian Kemp.
“Saya akan mengejar setiap opsi hukum yang tersedia bagi negara bagian Georgia untuk menghentikan penjangkauan yang melanggar hukum secara terang-terangan oleh pemerintahan Biden ini,” ucap Kemp.
“Tim hukum saya siap untuk mengajukan gugatan kami begitu Biden mengajukan aturan inkonstitusionalnya. Contoh kotor dari intrusi federal ini tidak akan bertahan,” kata Kristi Noem dari South Dakota.
Sementara itu Wakil Eksekutif Presiden Kamar Dagang AS Neil Bradley mengatakan: "Kamar Dagang AS akan bekerja untuk memastikan bahwa pengusaha memiliki sumber daya, bimbingan dan fleksibilitas yang diperlukan untuk...mematuhi persyaratan kesehatan masyarakat."
Baca juga: RI Apresiasi Bantuan Australia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19
Untuk diketahui, sekitar 80 juta orang Amerika tetap memilih untuk tidak divaksinasi. Penelitian menunjukkan mereka yang mengambil sikap seperti itu cenderung lebih muda, kurang berpendidikan, dan lebih cenderung menjadi Republikan.
"Orang kulit putih merupakan bagian terbesar dari orang yang tetap tidak divaksinasi, tetapi orang kulit hitam dan Hispanik lebih kecil kemungkinannya daripada rekan kulit putih mereka untuk menerima vaksin," menurut Kaiser Family Foundation.
(ian)
Lihat Juga :
