Cara Kim Jong-un Perangi Covid-19, dari Menutup Ibu Kota Hingga Eksekusi

Ha mengatakan NIS mengatakan kepada anggota parlemen Korsel bahwa Korut mengeksekusi penukar uang terkenal di Pyongyang bulan lalu setelah menahan orang yang bertanggung jawab atas penurunan nilai tukar. Korut juga mengeksekusi seorang pejabat penting pada Agustus karena melanggar peraturan pemerintah yang membatasi barang yang dibawa dari luar negeri. Kedua orang itu tidak diidentifikasi namanya.

"Korut baru-baru ini menempatkan Pyongyang dan provinsi Jagang utara di bawah isolasi karena masalah virus. Awal bulan ini, mereka memberlakukan tindakan penguncian di daerah lain di mana para pejabat menemukan barang-barang tidak sah dan mata uang asing yang dibawa masuk," kata Ha mengutip NIS.

Menurut pengarahan NIS, Korut memerintahkan misi diplomatik luar negeri untuk tidak memprovokasi AS, memperingatkan duta besar mereka tentang konsekuensi jika komentar atau tindakan mereka terkait dengan AS menyebabkan masalah dalam hubungan dengan Washington.

"Pemerintah Kim juga memerintahkan para diplomatnya di luar negeri untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat memprovokasi Amerika Serikat karena khawatir tentang pendekatan baru yang diharapkan Presiden terpilih Joe Biden terhadap Korea Utara," kata anggota parlemen kepada wartawan setelah menghadiri briefing pribadi dengan NIS.(Baca juga: AS Berharap Kim Jong-un Tepati Komitmen Lakukan Denuklirisasi Korut )

Pemerintah Korut sendiri tetap bungkam atas kemenangan Joe Biden terhadap Presiden Donald Trump, yang melakukan tiga kali melakukan pertemuan dengan Kim Jong-un sepanjang 2018-2019 mengenai persenjataan nuklir Korut. Sementara diplomasi akhirnya terhenti, pertemuan itu membantu Kim dan Trump membangun hubungan pribadi serta perang kata-kata dan saling ancam yang telah mereka lakukan sebelumnya.

Salah satu anggota parlemen Korsel, Kim Byung-kee, mengutip laporan NIS yang mengatakan bahwa Korut menunjukkan kecemasan karena hubungan persahabatannya dengan Trump menjadi tidak berguna dan harus mulai dari awal dalam menangani pemerintahan Biden yang akan datang.