Mengapa Hong Kong Ingin Undang Undang Keamanan Nasional yang Baru?

HONG KONG - Pemerintah Hong Kong mengumumkan bahwa mereka berharap untuk segera mengesahkan undang-undang keamanan nasional yang baru. Dokumen konsultasi publik, open tab baru juga dirilis. Batas waktu untuk disahkannya undang-undang tersebut menjadi undang-undang belum diumumkan.

Mengapa Hong Kong Ingin Undang Undang Keamanan Nasional yang Baru?

1. Fokus Melarang Sabotase dan Spionase

Foto/Reuters

Melansir Rueters, paket tersebut, yang dikenal sebagai Pasal 23, dirancang untuk memperbarui atau membuat undang-undang berita untuk melarang pengkhianatan, sabotase, penghasutan, pencurian rahasia negara dan spionase serta memperketat kontrol atas badan dan organisasi politik asing yang beroperasi di kota tersebut.

Perlunya undang-undang khusus tersebut secara singkat diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar, dokumen mini-konstitusional yang menjadi pedoman hubungan Hong Kong dengan kedaulatan China sejak penyerahannya dari pemerintahan kolonial Inggris pada tahun 1997.

Upaya sebelumnya untuk memberlakukan Pasal 23 pada tahun 2003 dibatalkan setelah sekitar 500.000 orang melakukan protes damai terhadap usulan tersebut.

2. Hong Kong Tunduk pada Hukum Keamanan Nasional China

Foto/Reuters

Ya. Negara ini mempunyai beberapa undang-undang lama, tidak jelas dan misterius sejak masa koloni Inggris yang masih berlaku.

Beijing juga memberlakukan undang-undang keamanan nasional di kota paling bebasnya pada tahun 2020, dan para pejabat mengatakan undang-undang tersebut diperlukan untuk menciptakan stabilitas setelah berbulan-bulan protes pro-demokrasi mengguncang Hong Kong pada tahun 2019.

Undang-undang tersebut hanya mengatur beberapa pelanggaran, seperti kolusi dengan pasukan asing, dan juga mengizinkan petugas keamanan nasional daratan untuk ditempatkan di kota tersebut untuk pertama kalinya.

Hal ini juga menciptakan ketentuan di mana tersangka dapat dikirim untuk diadili di Tiongkok daratan, di mana pengadilan berada di bawah kendali Partai Komunis yang berkuasa.

Undang-undang tahun 2020 menyoroti perlunya Hong Kong untuk melanjutkan upayanya dalam menerapkan Pasal 23, sehingga menciptakan undang-undang lokal. Pejabat senior Hong Kong mengatakan perlunya mengisi lubang hukum, terutama untuk menangani apa yang mereka gambarkan sebagai “perlawanan lunak” setelah tahun 2019, dan pengendalian internet.