Serangan Seks Meningkat di Militer AS, Pentagon Sebut Tragis

WASHINGTON - Kasus serangan seksual terhadap wanita di militer Amerika Serikat (AS) meningkat pada 2021. Pentagon pada Kamis menggambarkan laporan itu sebagai temuan tragis, mengecewakan dan menghancurkan.

Militer AS, yang sudah berjuang untuk memenuhi tujuan perekrutan setelah beberapa dekade perang, mengungkapkan data suram hanya beberapa bulan setelah mengumumkan reformasi baru yang menurut para kritikus terlalu lambat dan terlalu terbatas untuk menyelesaikan krisis.

Laporan kekerasan seksual meningkat sekitar 13 persen pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan yang dipaparkan Pentagon mengatakan sebanyak 8,4 persen wanita tugas aktif diperkirakan telah mengalami beberapa bentuk kontak seksual yang tidak diinginkan pada tahun fiskal 2021, sementara angka untuk pria kira-kira dua kali lipat menjadi 1,5



persen.



Sementara laporan itu mengatakan hasilnya tidak dapat dibandingkan secara ilmiah dengan tahun-tahun sebelumnya karena perubahan metrik yang diarahkan oleh pemerintah, seorang pejabat senior Pentagon mengatakan itu adalah tingkat tertinggi untuk wanita sejak 2006 dan tingkat tertinggi kedua untuk pria.

“Angka-angka ini tragis, dan sangat mengecewakan. Pada tingkat individu, sangat menghancurkan untuk mengkonseptualisasikan bahwa angka-angka ini berarti lebih dari 35.000 kehidupan dan karier anggota layanan telah diubah secara permanen oleh kejahatan ini,” kata Elizabeth Foster, direktur eksekutif Kantor KetahananPasukan Pentagon, kepada wartawan.

“Setiap insiden memiliki efek riak di seluruh unit dan berdampak pada kohesi unit, kemampuan untuk mempercayai dan mengalihkan perhatian dari misi kritis yang ada,” ujar Foster, seperti dikutip Reuters, Jumat (2/9/2022).

Menurut laporan tersebut, Korps Marinir memiliki tingkat prevalensi serangan seksual 13,4 persen di kalangan wanita pada tahun 2021, naik dari sekitar 10,7 persen.

Anggota Parlemen AS Jackie Speier, yang juga ketua bersama dari Kaukus Perempuan Demokrat, mengatakan hasilnya mengganggu dan dia akan mengadakan sidang dalam beberapa minggu mendatang untuk jawaban lebih lanjut.

“Pengawasan Kongres diperlukan untuk memastikan bahwa kepemimpinan militer dimintai pertanggungjawaban dan setiap perubahan tambahan yang dianggap perlu untuk mengatasi rasa malu dan krisis nasional ini dibuat,” kata Speier dalam sebuah pernyataan.

Tahun ini Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif untuk menjadikan pelecehan seksual sebagai pelanggaran di bawah Uniform Code of Military Justice.

Pada bulan Desember, anggota Parlemen mengesahkan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional yang mencakup perombakan sistem peradilan militer. Itu akan mengambil keputusan apakah akan menuntut kasus pemerkosaan dan penyerangan seksual dari tangan komandan militer.

Namun, beberapa anggota Parlemen dan aktivis mengatakan itu tidak cukup jauh, terutama mengingat sejauh mana korban kekerasan seksual cenderung kurang percaya pada sistem peradilan militer.

Hanya 39 persen wanita di militer yang mengatakan mereka memercayai sistem untuk memperlakukan mereka dengan bermartabat dan hormat setelah insiden, dibandingkan dengan 66 persen pada 2018. Hanya 34 persen dari mereka memercayai militer untuk melindungi privasi mereka setelah melaporkan insiden, turun dari 63 persen pada 2018.

Enam dari 10 wanita tidak mengungkapkan kepercayaan pada militer untuk memastikan keselamatan mereka setelah insiden.