Para Pilot Israel yang Bunuh Nasrallah Takut Dituntut dalam Kejahatan Perang
Jum'at, 04 Oktober 2024 - 19:45 WIB
“Selama 11 bulan, mereka telah bersiaga, terbang sepanjang waktu, dan mereka akan terus melakukannya selama perang berlangsung,” ujar Levine.
Peringatan bahwa reformasi yang merusak independensi sistem peradilan dapat menyebabkan penuntutan personel militer di pengadilan internasional juga terdengar dalam sidang komite Knesset pada Februari 2023.
Gilad Noam, wakil jaksa agung Israel, mengatakan kepada komite konstitusi parlemen bahwa pengadilan tinggi telah berfungsi sebagai "kubah besi" yang melindungi tentara dan pejabat dari potensi pengawasan.
Berdasarkan aturannya sendiri, yurisdiksi ICC hanya mencakup kasus-kasus yang dianggap bahwa sistem peradilan negara itu sendiri telah gagal atau tidak dapat menyelidiki dugaan pelanggaran dengan benar.
Ketika ditanya tentang konsekuensi reformasi bagi tentara Israel, Noam mengatakan, "Prestise pengadilan tinggi, dan sistem peradilan Israel secara keseluruhan, telah membantu kami dalam menangani inisiatif untuk mengajukan tuntutan terhadap Israel dan para pemimpinnya di Pengadilan Pidana di Den Haag."
Kekhawatiran serupa juga disuarakan organisasi-organisasi protes, yang menggambarkan sistem peradilan Israel sebagai "rompi antipeluru bagi perwira IDF terhadap hukum internasional".
Setelah Knesset meloloskan gelombang pertama reformasi peradilan pada Juli 2023, termasuk undang-undang yang disebut “kewajaran” yang mencabut kewenangan pengadilan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap keputusan pemerintah, setidaknya 10.000 anggota cadangan menyatakan niat mereka untuk menangguhkan tugas mereka sebagai bentuk protes.
"Kurangnya sekitar 250 pilot tempur membuat Israel tidak kompeten, itu membuat saya takut," ujar seorang prajurit cadangan, yang berbicara kepada Middle East Eye saat itu dengan syarat anonim.
Undang-undang kewajaran dibatalkan oleh Mahkamah Agung Israel pada bulan Januari.
Peringatan bahwa reformasi yang merusak independensi sistem peradilan dapat menyebabkan penuntutan personel militer di pengadilan internasional juga terdengar dalam sidang komite Knesset pada Februari 2023.
Gilad Noam, wakil jaksa agung Israel, mengatakan kepada komite konstitusi parlemen bahwa pengadilan tinggi telah berfungsi sebagai "kubah besi" yang melindungi tentara dan pejabat dari potensi pengawasan.
Berdasarkan aturannya sendiri, yurisdiksi ICC hanya mencakup kasus-kasus yang dianggap bahwa sistem peradilan negara itu sendiri telah gagal atau tidak dapat menyelidiki dugaan pelanggaran dengan benar.
Ketika ditanya tentang konsekuensi reformasi bagi tentara Israel, Noam mengatakan, "Prestise pengadilan tinggi, dan sistem peradilan Israel secara keseluruhan, telah membantu kami dalam menangani inisiatif untuk mengajukan tuntutan terhadap Israel dan para pemimpinnya di Pengadilan Pidana di Den Haag."
Kekhawatiran serupa juga disuarakan organisasi-organisasi protes, yang menggambarkan sistem peradilan Israel sebagai "rompi antipeluru bagi perwira IDF terhadap hukum internasional".
Setelah Knesset meloloskan gelombang pertama reformasi peradilan pada Juli 2023, termasuk undang-undang yang disebut “kewajaran” yang mencabut kewenangan pengadilan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap keputusan pemerintah, setidaknya 10.000 anggota cadangan menyatakan niat mereka untuk menangguhkan tugas mereka sebagai bentuk protes.
"Kurangnya sekitar 250 pilot tempur membuat Israel tidak kompeten, itu membuat saya takut," ujar seorang prajurit cadangan, yang berbicara kepada Middle East Eye saat itu dengan syarat anonim.
Tuhan Semua Orang
Undang-undang kewajaran dibatalkan oleh Mahkamah Agung Israel pada bulan Januari.
tulis komentar anda