Media Asing Soroti Peran Ganda Prabowo Menhan dan Capres Berisiko Salah Gunakan Wewenang
Sabtu, 03 Februari 2024 - 10:29 WIB
Namun, Prabowo belum membuat pengaturan serupa dan akibatnya, ada keluhan yang diajukan terhadapnya bahwa dia menggunakan posisinya sebagai Menhan untuk keuntungan politik.
Pada 2 Januari, Prabowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena membagikan uang tunai kepada para pendukungnya di Cilincing, wilayah utara Jakarta. Tim kuasa hukum Prabowo berpendapat bahwa dia bertindak sebagai Menhan dan kunjungannya merupakan bagian dari program kementerian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam merenovasi rumah mereka yang bobrok.
Julius Ibrani, dari Persatuan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mempertanyakan apa hubungannya program renovasi dengan tugas resminya sebagai Menhan.
“Mengapa anggaran pertahanan kita digunakan untuk proyek-proyek yang tidak ada hubungannya dengan pertahanan negara?” katanya CNA.
Julius mengatakan beberapa organisasi nirlaba dan lembaga pengawas telah mencatat sejumlah program serupa yang tidak terkait dengan pertahanan yang diprakarsai oleh kementerian pimpinan Prabowo menjelang pemilu, seperti program distribusi air untuk desa-desa terpencil di Jawa Barat.
“Ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan kampanye terselubung yang melibatkan Prabowo Subianto,” klaimnya.
Tim kampanye Prabowo membantah bahwa Menhan telah menyalahgunakan wewenangnya, dan menekankan bahwa tidak ada satu pun tuduhan yang dikuatkan oleh Bawaslu.
“Ke mana pun dia pergi, (Prabowo) menjelaskan kepada hadirin apakah dia datang sebagai kandidat atau sebagai menteri,” kata Budiman Sujatmiko, penasihat tim kampanye Prabowo, kepada CNA.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengakui putusan pengadilan ini memberikan kerja lebih keras bagi timnya.
“Kami selalu waspada sehingga tidak ada yang melanggar aturan,” katanya kepada CNA tetapi menambahkan bahwa dengan tidak adanya persyaratan pengunduran diri, tugas ini tidak mudah.
Pada 2 Januari, Prabowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena membagikan uang tunai kepada para pendukungnya di Cilincing, wilayah utara Jakarta. Tim kuasa hukum Prabowo berpendapat bahwa dia bertindak sebagai Menhan dan kunjungannya merupakan bagian dari program kementerian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam merenovasi rumah mereka yang bobrok.
Julius Ibrani, dari Persatuan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mempertanyakan apa hubungannya program renovasi dengan tugas resminya sebagai Menhan.
“Mengapa anggaran pertahanan kita digunakan untuk proyek-proyek yang tidak ada hubungannya dengan pertahanan negara?” katanya CNA.
Julius mengatakan beberapa organisasi nirlaba dan lembaga pengawas telah mencatat sejumlah program serupa yang tidak terkait dengan pertahanan yang diprakarsai oleh kementerian pimpinan Prabowo menjelang pemilu, seperti program distribusi air untuk desa-desa terpencil di Jawa Barat.
“Ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan kampanye terselubung yang melibatkan Prabowo Subianto,” klaimnya.
Tim kampanye Prabowo membantah bahwa Menhan telah menyalahgunakan wewenangnya, dan menekankan bahwa tidak ada satu pun tuduhan yang dikuatkan oleh Bawaslu.
“Ke mana pun dia pergi, (Prabowo) menjelaskan kepada hadirin apakah dia datang sebagai kandidat atau sebagai menteri,” kata Budiman Sujatmiko, penasihat tim kampanye Prabowo, kepada CNA.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengakui putusan pengadilan ini memberikan kerja lebih keras bagi timnya.
“Kami selalu waspada sehingga tidak ada yang melanggar aturan,” katanya kepada CNA tetapi menambahkan bahwa dengan tidak adanya persyaratan pengunduran diri, tugas ini tidak mudah.
tulis komentar anda