Media Asing Soroti Peran Ganda Prabowo Menhan dan Capres Berisiko Salah Gunakan Wewenang

JAKARTA - Media Singapura, Channel News Asia (CNA), telah menyoroti peran ganda Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dan calon presiden (capres) menjelang pemilu Indonesia 2024. Peran ganda itu dinilai berisiko terjadi penyalahgunaan wewenang.

Laporan media asing itu mengutip para pakar dan pengamat Indonesia. Pemilu Indonesia akan digelar pada 14 Februari 2024 atau dalam hitungan hari lagi.

Prabowo merupakan capres nomor urut dua, berpasangan dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka—putra Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rival mereka adalah pasangan capres-cawapres nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan capres-cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD.



Mahfud telah mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Langkahnya telah dipuji banyak kalangan karena perannya saat ini sebagai cawapres.

Laporan CNA yang menyoroti peran ganda Prabowo dimulai dari rutinitasnya sebagai Menhan pada awal Januari lalu.

Setelah setengah hari bekerja sebagai Menhan Prabowo tiba setelah jam makan siang pada 4 Januari di kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta, di mana sekelompok jurnalis senior dan pemimpin redaksi siap mendengar tentang program-programnya sebagai serta komitmen terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di negara ini.

“Saya diundang sebagai calon presiden, bukan?” tanya capres berusia 72 tahun itu kepada Ketua PWI Hendry Bangun.

Untuk menunjukkan bakat dramatisnya, purnawirawan jenderal Angkatan Darat itu kemudian dengan cepat menginstruksikan ajudannya untuk melepas peniti di kemeja putih lengan panjang yang dia kenakan sepanjang hari.

Pin berwarna merah dan putih—yang menampilkan lambang resmi kantor Kementerian Pertahanan—tampaknya menjadi satu-satunya hal yang membedakan Prabowo sebagai pejabat publik senior dan Prabowo sebagai kandidat yang bersaing untuk menduduki jabatan puncak di negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini.

Itu bukan satu-satunya saat Prabowo harus bertukar pikiran dalam satu hari.

Pada 27 Desember 2023, Prabowo bertemu dengan para pendukungnya di Kota Bandung, Jawa Barat sebagai capres pada pagi hari, sementara pada malam harinya, dia terbang sejauh 560 km ke Kota Surabaya, Jawa Timur, untuk merayakan Natal bersama Presiden Jokowi dan anggota kabinet lainnya.

Sehari sebelumnya, Prabowo menghadiri peringatan 19 tahun Tsunami Samudra Hindia di Banda Aceh sebagai menteri sebelum bertemu dengan para pendukungnya sebagai capres di kota yang sama di Sumatra pada sore hari.

"Peralihan topi" yang terus-menerus ini mengkhawatirkan para analis dan aktivis, yang mengatakan kepada CNA, bahwa hal ini membawa risiko penyalahgunaan wewenang dan sumber daya negara demi keuntungan politik selama siklus pemilu.

Indonesia, kata mereka, harus kembali ke masa ketika para menteri dan pejabat tinggi negara diberhentikan dari jabatannya masing-masing setiap kali mereka ingin berpartisipasi dalam pemilihan presiden sebagai kandidat.

Kampanye yang Tidak Efektif

Ini adalah pertama kalinya seorang menteri yang masih menjabat diperbolehkan mencalonkan diri sebagai presiden tanpa mengundurkan diri.

Namun "pergantian topi" yang terus-menerus ini memengaruhi kemampuan Prabowo untuk berkampanye secara luas, dan seorang analis mengatakan bahwa capres tersebut tidak dapat memperluas basis pendukungnya karena hal ini.

Rivalnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, adalah mantan gubernur yang masa jabatannya masing-masing berakhir pada tahun 2022 dan 2023. Dengan demikian, mereka bisa leluasa berkampanye kapan pun dan di mana pun mereka mau.

Dengan lebih banyak waktu luang, Anies dan Ganjar telah mengunjungi pelosok nusantara, terkadang bertemu dengan pemilih di kota-kota kecil dan desa-desa terpencil. Mereka juga mampu menjejali lebih banyak agenda saat berkunjung ke provinsi tertentu dan lebih banyak berinteraksi dengan pendukungnya masing-masing.

Sebaliknya, Prabowo tidak dapat berkampanye di luar Jakarta atau terlalu sering bepergian ke daerah-daerah yang jaraknya lebih dari beberapa jam perjalanan dari ibu kota karena tugas kementeriannya.

Kapanpun dia punya waktu untuk mengunjungi tempat-tempat yang berjauhan, capres tersebut biasanya mengunjungi dua atau tiga provinsi dalam satu hari, sehingga hanya menyisakan sedikit waktu untuk berinteraksi dengan para pendukungnya.

Waktunya yang terbatas juga berarti bahwa Prabowo cenderung melakukan aksi pertemuan massa besar-besaran di dalam gedung olahraga dan ballroom hotel.

Bagi jurnalis yang ingin meliput jejak kampanyenya, jadwal Prabowo juga sulit diprediksi. Agenda Prabowo biasanya terkonfirmasi pada menit-menit terakhir karena tim kampanyenya harus mengoordinasikan keberadaannya dengan Kementerian Pertahanan.

Pemilu tahun ini adalah pemilu ketiga bagi Prabowo untuk meraih jabatan puncak. Namun, pada pemilu 2014 dan 2019, Prabowo tidak memegang jabatan publik.

Saat itu, Prabowo dapat melakukan perjalanan lebih jauh untuk kampanyenya dan memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan para pendukungnya. Dia juga lebih mudah diakses oleh jurnalis, sering memberikan wawancara duduk dan konferensi pers kepada wartawan.

Dalam kedua pemilu tersebut, Prabowo kalah dari Jokowi, yang merupakan presiden petahana Indonesia.

Ketika mantan saingannya dilarang oleh Konstitusi untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, Prabowo telah memimpin jajak pendapat dengan berbagai survei yang menunjukkan popularitasnya di kalangan pemilih lebih dari 45 persen.

Hasil jajak pendapat tersebut, menurut para analis, dapat dikaitkan dengan fakta bahwa Prabowo adalah kandidat paling berpengalaman dan paling dikenal pada pemilu kali ini. Dia juga memiliki basis dukungan yang telah dipupuk sejak pemilu 2014 dan pasangannya kali ini adalah putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Gibran lebih aktif mengampanyekan pasangan ini, mulai dari mengunjungi pesantren di ujung timur Pulau Jawa hingga bertemu dengan raja adat setempat di Kepulauan Maluku.

Karena tugasnya sebagai menteri menghalanginya untuk berkampanye seintensif dua kandidat lainnya, popularitas Prabowo tampaknya tidak menentu akhir-akhir ini.

“Empat puluh lima persen adalah jumlah suara yang sama yang diterimanya pada tahun 2019, ketika dia masih menjadi saingan Jokowi. Fakta bahwa dia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kemitraannya dengan putra Jokowi berarti ada yang salah dengan kampanyenya,” kata Hendri Satrio, pengamat politik di Universitas Paramadina Jakarta, kepada CNA.

Fenomena Baru

Pada pemilu sebelumnya, undang-undang menyatakan bahwa menteri atau pejabat publik dengan pangkat yang sama harus mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing jika ingin mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden.

Presiden, wakil presiden, anggota parlemen, gubernur, dan wali kota yang sedang menjabat dikecualikan dari persyaratan ini karena jabatan mereka dianggap terlalu strategis bagi negara atau provinsi dan kota masing-masing.

Ada empat mantan menteri di Indonesia yang mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono. Yudhoyono beralih dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi presiden keenam Indonesia yang menjabat dari Oktober 2004 hingga Oktober 2014.

Setelah kalah dari Jokowi untuk kedua kalinya, Prabowo bergabung dengan kabinet mantan saingannya pada tahun 2019 sebagai menteri pertahanan.

Ketika Prabowo mengambil alih jabatan publik, sebuah partai politik yang mendukung pencalonan sang menteri untuk menjadi presiden-Partai Gerindra--mengajukan petisi kepada Mahkamah Konstitusi untuk mencabut persyaratan bagi pejabat senior untuk mengundurkan diri sebelum berpartisipasi dalam pemilihan presiden.

Pada 31 Oktober 2022, pengadilan yang saat itu dipimpin oleh saudara ipar presiden, Profesor Anwar Usman, membatalkan persyaratan tersebut.

Setahun kemudian, pengadilan yang sama juga mencabut persyaratan bagi seorang capres atau cawapres untuk berusia minimal 40 tahun, sehingga membuka jalan bagi Prabowo untuk memilih putra Jokowi yang berusia 36 tahun, Gibran, sebagai cawapres pendampingnya.

Gugatan ini antara lain diajukan oleh dua partai pendukung Prabowo: Partai Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Adik Gibran, Kaesang Pangarep, adalah Ketua Umum PSI.

Dua menteri mendapat manfaat dari keputusan tersebut: Prabowo dan Mahfud MD.

Namun, keduanya tetap harus mengajukan cuti kepada Presiden Jokowi setiap kali mereka pergi berkampanye.

Pada bulan November tahun lalu, peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Jokowi mengizinkan para menteri dan kepala daerah yang aktif mencalonkan diri pada pemilu 14 Februari untuk mengambil cuti satu hari dalam seminggu.

Persyaratan untuk mundur masih berlaku bagi personel polisi dan militer aktif serta pejabat perusahaan milik negara.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati menekankan bahwa pengadilan seharusnya tidak mencabut persyaratan tersebut.

“Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan sumber daya negara,” katanya kepada CNA.

Selain kritik yang dilontarkan kepada Prabowo, pasangannya; Gibran, juga menghadapi seruan dari para pemimpin partai politik di Kota Surakarta—tempat dia menjabat sebagai wali kota—untuk mundur dari jabatannya karena seringnya dia cuti untuk berkampanye.

Sebelum mengundurkan diri pada 1 Februari, Mahfud MD berjanji hanya berkampanye pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan menghabiskan sisa pekan itu untuk menjalankan tugasnya sebagai menteri. Pengaturan ini, menurutnya, memudahkan masyarakat membedakan saat dia menjabat sebagai pejabat publik dan sebagai cawapres.

Namun, Prabowo belum membuat pengaturan serupa dan akibatnya, ada keluhan yang diajukan terhadapnya bahwa dia menggunakan posisinya sebagai Menhan untuk keuntungan politik.

Pada 2 Januari, Prabowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena membagikan uang tunai kepada para pendukungnya di Cilincing, wilayah utara Jakarta. Tim kuasa hukum Prabowo berpendapat bahwa dia bertindak sebagai Menhan dan kunjungannya merupakan bagian dari program kementerian untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam merenovasi rumah mereka yang bobrok.

Julius Ibrani, dari Persatuan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mempertanyakan apa hubungannya program renovasi dengan tugas resminya sebagai Menhan.

“Mengapa anggaran pertahanan kita digunakan untuk proyek-proyek yang tidak ada hubungannya dengan pertahanan negara?” katanya CNA.

Julius mengatakan beberapa organisasi nirlaba dan lembaga pengawas telah mencatat sejumlah program serupa yang tidak terkait dengan pertahanan yang diprakarsai oleh kementerian pimpinan Prabowo menjelang pemilu, seperti program distribusi air untuk desa-desa terpencil di Jawa Barat.

“Ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan kampanye terselubung yang melibatkan Prabowo Subianto,” klaimnya.

Tim kampanye Prabowo membantah bahwa Menhan telah menyalahgunakan wewenangnya, dan menekankan bahwa tidak ada satu pun tuduhan yang dikuatkan oleh Bawaslu.

“Ke mana pun dia pergi, (Prabowo) menjelaskan kepada hadirin apakah dia datang sebagai kandidat atau sebagai menteri,” kata Budiman Sujatmiko, penasihat tim kampanye Prabowo, kepada CNA.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengakui putusan pengadilan ini memberikan kerja lebih keras bagi timnya.

“Kami selalu waspada sehingga tidak ada yang melanggar aturan,” katanya kepada CNA tetapi menambahkan bahwa dengan tidak adanya persyaratan pengunduran diri, tugas ini tidak mudah.

Hendri dari Universitas Paramadina mengatakan Bawaslu juga perlu mengawasi sejumlah menteri aktif yang menjadi bagian dari tim kampanye Prabowo dan Ganjar.

“Ada peningkatan program bantuan sosial menjelang pemilu. Apakah ini program pemerintah yang sah ataukah ini merupakan pembelian suara yang terselubung?” paparnya.

Prabowo memiliki lima menteri dan wakil menteri aktif yang bergabung dalam tim kampanyenya termasuk Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Sementara itu Ganjar memiliki satu menteri dan satu wakil menteri di timnya: Menteri Pariwisata Sandiaga Uno dan wakil menterinya Angela Tanoesudibjo.

Khoirunnisa dari Perludem mengatakan kepada CNA bahwa secara etis, para menteri yang mencalonkan diri sebagai kandidat—serta mereka yang bertugas di tim kampanye masing-masing—harus mengundurkan diri dari jabatannya meskipun peraturan menyatakan bahwa mereka tidak harus mengundurkan diri.

“(Mundur) adalah satu-satunya cara menghindari konflik kepentingan dan kecurigaan masyarakat,” ujarnya.

“Pemilu bukan hanya soal hasil, tapi juga prosesnya. Jika masyarakat mempertanyakan proses, hal ini dapat berdampak pada penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilu.”