Ribuan Biksu Buddha Tuntut Permintaan Maaf Presiden Korsel
loading...
Ribuan biksu Buddha tuntut permintaan maaf Presiden Korsel. FOTO/Swarajyamag
A
A
A
SEOUL - Ribuan biksu Buddha mengadakan rapat umum di Seoul, Korea Selatan (Korsel) pada Jumat (21/1/2022). Mereka menuntut Presiden Moon Jae-in meminta maaf atas apa yang mereka sebut sebagai sikap bias anti-Buddha pemerintah.
Tuntutan itu muncul setelah seorang anggota parlemen dari partai yang berkuasa menuduh kuil-kuil memungut biaya masuk dari pengunjung ke taman nasional.
Anggota parlemen, Rep. Jung Chung-rai dari Partai Demokrat, mendapat kecaman dari sekte Buddha terbesar Korea Selatan (Korsel), Ordo Jogye, karena ia membandingkan kuil yang mengumpulkan "biaya melihat aset budaya" dengan penipu legendaris yang dikenal menjual air sungai untuk uang.
Kuil yang terletak di taman nasional telah mengumpulkan 3,000-4,000 won per orang sebagai biaya dari semua pengunjung taman, terlepas dari apakah mereka mengunjungi kuil atau tidak. Kuil berpendapat bahwa mereka berhak atas biaya tersebut, karena uang tersebut digunakan untuk merawat aset kuil dan area pribadi milik kuil di dalam taman.
Rapat umum hari Jumat, yang diadakan di markas Ordo Jogye di pusat kota Seoul, menarik perhatian karena terjadi pada saat pemilihan presiden sedang memanas di tengah spekulasi bahwa sentimen anti-pemerintah di kalangan umat Buddha dapat mempengaruhi peluang calon partai berkuasa Lee Jae-myung.
Ini menandai pertama kalinya dalam 28 tahun bahwa Ordo Jogye telah mengorganisir rapat umum besar-besaran para biksu dari seluruh negeri atas nama Konvensi Nasional Biksu, sejak rapat umum tahun 1994 diadakan untuk reformasi sekte tersebut.
"Pemerintah ingin melestarikan warisan budaya, tetapi sekarang berani memicu konflik agama dan mengalihkan tanggung jawab," kata YM. Wonhaeng, ketua Ordo Jogye, mengatakan selama rapat umum yang diadakan di Kuil Jogye, seperti dikutip dari Yonhap.
"Di pemerintahan Moon Jae-in, kesempatan itu tidak sama, prosesnya tidak adil dan hasilnya tidak adil," katanya, memparodikan pidato pelantikan presiden Moon pada 2017.
Tuntutan itu muncul setelah seorang anggota parlemen dari partai yang berkuasa menuduh kuil-kuil memungut biaya masuk dari pengunjung ke taman nasional.
Anggota parlemen, Rep. Jung Chung-rai dari Partai Demokrat, mendapat kecaman dari sekte Buddha terbesar Korea Selatan (Korsel), Ordo Jogye, karena ia membandingkan kuil yang mengumpulkan "biaya melihat aset budaya" dengan penipu legendaris yang dikenal menjual air sungai untuk uang.
Kuil yang terletak di taman nasional telah mengumpulkan 3,000-4,000 won per orang sebagai biaya dari semua pengunjung taman, terlepas dari apakah mereka mengunjungi kuil atau tidak. Kuil berpendapat bahwa mereka berhak atas biaya tersebut, karena uang tersebut digunakan untuk merawat aset kuil dan area pribadi milik kuil di dalam taman.
Rapat umum hari Jumat, yang diadakan di markas Ordo Jogye di pusat kota Seoul, menarik perhatian karena terjadi pada saat pemilihan presiden sedang memanas di tengah spekulasi bahwa sentimen anti-pemerintah di kalangan umat Buddha dapat mempengaruhi peluang calon partai berkuasa Lee Jae-myung.
Ini menandai pertama kalinya dalam 28 tahun bahwa Ordo Jogye telah mengorganisir rapat umum besar-besaran para biksu dari seluruh negeri atas nama Konvensi Nasional Biksu, sejak rapat umum tahun 1994 diadakan untuk reformasi sekte tersebut.
"Pemerintah ingin melestarikan warisan budaya, tetapi sekarang berani memicu konflik agama dan mengalihkan tanggung jawab," kata YM. Wonhaeng, ketua Ordo Jogye, mengatakan selama rapat umum yang diadakan di Kuil Jogye, seperti dikutip dari Yonhap.
"Di pemerintahan Moon Jae-in, kesempatan itu tidak sama, prosesnya tidak adil dan hasilnya tidak adil," katanya, memparodikan pidato pelantikan presiden Moon pada 2017.
Lihat Juga :
