Erdogan Mundur dari Rencana Usir Duta Besar AS dan 9 Dubes Lainnya

ANKARA - Pemerintah Turki telah mundur dari ancamannya untuk menyatakan 10 duta besar (dubes) asing sebagai "personae non gratae". Ancaman pengusiran muncul karena para dubes itu menyerukan pembebasan seorang tokoh oposisi Turki.

Kedutaan Besar negara-negara Barat itu pun secara resmi bersumpah tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri Turki.

Penyelesaian nyata dari pertikaian diplomatik itu diumumkan langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setelah rapat pemerintah membahas kemungkinan pengusiran para duta besar pada Senin malam (25/10/2021).



Sesaat sebelum pertemuan, Kedutaan Besar AS, bersama dengan pihak lain yang terlibat dalam skandal itu, merilis pernyataan yang berjanji mematuhi Pasal 41 Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik yang menyatakan bahwa misi diplomatik tidak boleh mencampuri urusan negara tuan rumah.



Erdogan mengulangi ketidaksenangannya dengan pernyataan asli oleh 10 dubes, menyebutnya sebagai "penghinaan besar" terhadap peradilan Turki yang "tidak menerima perintah siapa pun."



Dia mengakui "langkah mundur" oleh para kedutaan besar itu. Meski demikian, perselisihan telah diselesaikan dengan tanpa pengusiran para dubes.

“Tujuan kami bukan untuk menciptakan krisis, dan kedutaan-kedutaan itu mundur dalam pernyataan kepatuhan mereka terhadap Konvensi Wina. Kami mengharapkan para duta besar untuk bertindak sesuai itu mulai sekarang,” papar Erdogan.

Tak lama setelah pengumuman Erdogan, ajudan paling seniornya, Fahrettin Altun, memperingatkan Turki akan mengambil langkah lebih lanjut terhadap para duta besar yang melanggar jika dianggap perlu.

“Kementerian Luar Negeri kami telah memberikan tanggapan yang diperlukan untuk misi asing ini dan memperingatkan mereka tentang perilaku mereka yang tidak dapat diterima,” ujar Altun di Twitter.

“Pemerintah kami tidak akan menghindar dari langkah lebih lanjut untuk menunjukkan bahwa kami tidak akan pernah mengkompromikan kedaulatan nasional kami,” tegas dia.

Perselisihan diplomatik yang pahit berlangsung pekan lalu, setelah kedutaan besar AS, Kanada, Jerman, Prancis, Finlandia, Swedia, Denmark, Norwegia, Selandia Baru, dan Belanda merilis pernyataan bersama yang mendesak penyelesaian cepat dan adil untuk kasus Osman Kavala, pengusaha dan dermawan Turki.

Kavala ditahan di penjara tanpa vonis pengadilan sejak 2017. Dia menghadapi berbagai tuduhan mulai dari membiayai protes Taman Gezi 2013 hingga ikut serta dalam upaya kudeta 2016 yang gagal.

Meski filantropis itu telah diadili dan dibebaskan dua kali, perintah pembebasannya telah dibatalkan segera setelah diganti dengan tuduhan baru.

Pihak berwenang Turki menuduh Kavala adalah agen miliarder AS George Soros. Para pendukungnya percaya dia menjadi tahanan politik yang ditargetkan karena menentang kekuasaan Erdogan.

Pernyataan para duta besar memicu reaksi marah di Turki, dan mereka dipanggil ke Kementerian Luar Negeri untuk mempertanggungjawabkan perilaku "tidak bertanggung jawab" mereka.

Selama akhir pekan, Erdogan mengatakan dia telah menginstruksikan Kementerian Luar Negeri Turki untuk menyatakan para duta besar itu sebagai 'personae non gratae' sesegera mungkin.

Namun, tidak ada pemberitahuan resmi tentang niat tersebut, yang sebenarnya datang dari Turki, menurut Kementerian Luar Negeri Jerman dan Prancis.