Hampir 700 Perusahaan Keuangan Eropa Mendukung Bisnis di Permukiman Ilegal Israel

YERUSALEM - Hampir 700 lembaga keuangan Eropa memiliki hubungan keuangan dengan 50 bisnis yang secara aktif terlibat dengan permukiman ilegal Israel . Demikian laporan laporan yang diterbitkan oleh koalisi lintas wilayah LSM Palestina dan Eropa.

Lembaga-lembaga tersebut ditemukan memiliki hubungan bernilai miliaran dolar dengan bisnis seperti Airbnb, TripAdvisor dan General Mills, yang termasuk di antara perusahaan yang disimpulkan oleh PBB tahun lalu memiliki hubungan dengan permukiman ilegal Israel.

BNP Paribas Prancis, Deutsche Bank Jerman dan HSBC Inggris termasuk di antara lembaga-lembaga yang dikatakan telah memberikan USD114 miliar dalam bentuk pinjaman dan penjaminan emisi, dan mengadakan investasi dengan jumlah USD141 miliar dalam bentuk saham dan obligasi dari bisnis semacam itu.

Laporan tersebut diterbitkan oleh koalisi Don't Buy into Occupation (DBIO), sebuah proyek bersama antara 25 organisasi Palestina, regional dan Eropa yang berbasis di Belgia, Prancis, Irlandia, Belanda, Norwegia, Spanyol, dan Inggris.

Baca juga: Polisi Israel Cegah Warga Palestina Shalat di Al-Aqsa

Koalisi DBIO menemukan bahwa antara Januari 2018, dan Mei 2021, 672 lembaga keuangan Eropa, termasuk bank, manajer aset, perusahaan asuransi, dan dana pensiun, memiliki hubungan keuangan dengan 50 bisnis yang diidentifikasi terlibat dengan permukiman ilegal.

Permukiman Israel di tanah yang diambil oleh Israel dalam perang Timur Tengah 1967 adalah ilegal menurut hukum internasional dan merupakan tindakan yang menimbulkan tanggung jawab pidana individu sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

“Keterlibatan perusahaan-perusahaan ini dengan permukiman - melalui investasi, pinjaman perbankan, ekstraksi sumber daya, kontrak infrastruktur dan peralatan. dan perjanjian pasokan produk - memberi mereka oksigen ekonomi yang sangat diperlukan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang," kata Michael Lynk, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, dalam kata pengantar laporan tersebut seperti dikutip dari Middle East Eye, Kamis (30/9/2021).

Bersama dengan BNP Parabas (USD17,30 miliar), Deutsche Bank (USD12,03 miliar) dan HSBC (USD8,72 miliar) dalam sepuluh kreditur teratas untuk 50 bisnis adalah, Barclays Inggris (USD8,69miliar), Societe Generale Perancis (USD8,20miliar) dan Credit Agricole (USD5,55miliar), Santander Spanyol (USD4,75miliar), ING Group Belanda (USD4,60miliar), Commerzbank Jerman (USD4,37miliar) dan Unicredit Italia (USD3,58miliar).

Baru-baru ini, beberapa lembaga keuangan dan perusahaan telah melakukan divestasi dari perusahaan bisnis yang terkait dengan permukiman Israel.

Baca juga: Biden Tolak Lokasi Alternatif Konsulat AS yang Diajukan PM Israel

Pada bulan Juli, Kommunal Landspensjonskasse (KLP), perusahaan pensiun terbesar Norwegia, melakukan divestasi dari 16 perusahaan tersebut, sementara awal bulan ini Dana Pensiun Pemerintah Norwegia Global (GPFG) mengatakan akan mengecualikan tiga perusahaan tersebut dari investasinya.

"Terlepas dari sifat ilegal permukiman Israel di bawah hukum internasional, lembaga keuangan Eropa terus memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan yang beroperasi di permukiman tersebu," ujar Willem Staes, koordinator koalisi DBIO.

"Lembaga keuangan Eropa harus mengambil tanggung jawab mereka dan mengikuti contoh KLP dan GPFG," imbuhnya.

"Mereka harus mengakhiri semua investasi dan aliran keuangan ke permukiman Israel, dan tidak membeli ke dalam pendudukan Israel," tukasnya.

Baca juga: Geruduk Tepi Barat, Militer Israel Tewaskan 4 Warga Palestina