Penyelundup Palsukan Identitas Kapal untuk Hindari Sanksi Korea Utara
loading...
Pemimpin Korut Kim Jong-un memimpin rapat. Foto/REUTERS
A
A
A
PYONGYANG - Para penyelundup yang diduga menghindari sanksi terhadap Korea Utara (Korut) telah beralih ke skema membuat identitas palsu untuk kapal yang terkena sanksi.
Peringatan itu diungkapkan kelompok penelitian C4ADS yang berbasis di Amerika Serikat (AS) dalam laporan yang dirilis pada Kamis.
“Kapal-kapal yang dicurigai melakukan penyelundupan telah lama mengubah penampilan fisik mereka atau menyiarkan data posisi palsu,” papar laporan kelompok nirlaba C4ADS.
“Tetapi praktik pencucian identitas kapal secara signifikan lebih canggih dan tidak hanya melemahkan sanksi, tetapi juga membahayakan integritas sistem pendaftaran kapal Organisasi Maritim Internasional (IMO),” ungkap laporan itu.
“Mengingat kompleksitasnya, pencucian identitas kapal menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi regulator maritim dan risiko merusak praktik pelayaran global,” papar laporan itu.
Ketika ditanya tentang laporan tersebut, juru bicara badan pelayaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (IMO) mengatakan setiap praktik melanggar hukum tertentu harus dibawa ke organisasi tersebut sehingga dapat ditangani.
“IMO telah bekerja mengatasi masalah yang berkaitan pendaftaran penipuan dan praktik melanggar hukum terkait termasuk pendaftaran kapal tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari administrasi maritim nasional yang relevan. Pekerjaan ini sedang berlangsung,” tambah juru bicara itu.
Korea Utara berada dalam sanksi internasional yang ketat karena program senjata nuklir dan rudal balistiknya. Pembicaraan yang bertujuan membujuk Pyongyang menyerahkan senjata-senjata itu dengan imbalan pencabutan sanksi telah terhenti.
Peringatan itu diungkapkan kelompok penelitian C4ADS yang berbasis di Amerika Serikat (AS) dalam laporan yang dirilis pada Kamis.
“Kapal-kapal yang dicurigai melakukan penyelundupan telah lama mengubah penampilan fisik mereka atau menyiarkan data posisi palsu,” papar laporan kelompok nirlaba C4ADS.
“Tetapi praktik pencucian identitas kapal secara signifikan lebih canggih dan tidak hanya melemahkan sanksi, tetapi juga membahayakan integritas sistem pendaftaran kapal Organisasi Maritim Internasional (IMO),” ungkap laporan itu.
“Mengingat kompleksitasnya, pencucian identitas kapal menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi regulator maritim dan risiko merusak praktik pelayaran global,” papar laporan itu.
Ketika ditanya tentang laporan tersebut, juru bicara badan pelayaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (IMO) mengatakan setiap praktik melanggar hukum tertentu harus dibawa ke organisasi tersebut sehingga dapat ditangani.
“IMO telah bekerja mengatasi masalah yang berkaitan pendaftaran penipuan dan praktik melanggar hukum terkait termasuk pendaftaran kapal tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari administrasi maritim nasional yang relevan. Pekerjaan ini sedang berlangsung,” tambah juru bicara itu.
Korea Utara berada dalam sanksi internasional yang ketat karena program senjata nuklir dan rudal balistiknya. Pembicaraan yang bertujuan membujuk Pyongyang menyerahkan senjata-senjata itu dengan imbalan pencabutan sanksi telah terhenti.
Lihat Juga :
