Penyelundup Palsukan Identitas Kapal untuk Hindari Sanksi Korea Utara
Jum'at, 10 September 2021 - 05:01 WIB
loading...
Pemimpin Korut Kim Jong-un memimpin rapat. Foto/REUTERS
A
A
A
PYONGYANG - Para penyelundup yang diduga menghindari sanksi terhadap Korea Utara (Korut) telah beralih ke skema membuat identitas palsu untuk kapal yang terkena sanksi.
Peringatan itu diungkapkan kelompok penelitian C4ADS yang berbasis di Amerika Serikat (AS) dalam laporan yang dirilis pada Kamis.
“Kapal-kapal yang dicurigai melakukan penyelundupan telah lama mengubah penampilan fisik mereka atau menyiarkan data posisi palsu,” papar laporan kelompok nirlaba C4ADS.
Baca juga: Diawasi Kim Jong-un, Parade Militer Korut Pakai Jas Hazmat dan Tanpa Senjata Nuklir
“Tetapi praktik pencucian identitas kapal secara signifikan lebih canggih dan tidak hanya melemahkan sanksi, tetapi juga membahayakan integritas sistem pendaftaran kapal Organisasi Maritim Internasional (IMO),” ungkap laporan itu.
Baca juga: Protes Pemerintahan Hanya Diisi Pria, Taliban Pukuli Wanita dengan Cambuk
“Mengingat kompleksitasnya, pencucian identitas kapal menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi regulator maritim dan risiko merusak praktik pelayaran global,” papar laporan itu.
Ketika ditanya tentang laporan tersebut, juru bicara badan pelayaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (IMO) mengatakan setiap praktik melanggar hukum tertentu harus dibawa ke organisasi tersebut sehingga dapat ditangani.
“IMO telah bekerja mengatasi masalah yang berkaitan pendaftaran penipuan dan praktik melanggar hukum terkait termasuk pendaftaran kapal tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari administrasi maritim nasional yang relevan. Pekerjaan ini sedang berlangsung,” tambah juru bicara itu.
Korea Utara berada dalam sanksi internasional yang ketat karena program senjata nuklir dan rudal balistiknya. Pembicaraan yang bertujuan membujuk Pyongyang menyerahkan senjata-senjata itu dengan imbalan pencabutan sanksi telah terhenti.
Pemantau sanksi independen telah melaporkan kepada PBB bahwa Korea Utara terus menghindari sanksi, meskipun pada tingkat yang lebih rendah sejak negara itu memberlakukan penguncian perbatasannya sendiri untuk mencegah wabah virus corona sejak tahun lalu.
“Perintah pengiriman internasional telah beroperasi atas dasar bahwa nomor IMO adalah pengidentifikasi otoritatif dan unik yang dikeluarkan untuk satu kapal, kapal nyata, jika itu perlu dijabarkan,” ungkap laporan C4ADS.
“Namun studi kasus kelompok tersebut terhadap dua kapal yang diduga terlibat penghindaran sanksi Korea Utara menunjukkan bagaimana proses pendaftaran IMO dapat dibajak untuk mengeluarkan identitas terdaftar ke kapal yang tidak ada, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk menyamarkan identitas kapal lain,” papar laporan itu.
C4ADS yang menyediakan analisis dan pelaporan berbasis data tentang konflik global dan masalah keamanan, mengatakan secara keseluruhan telah mengamati 11 kapal terlibat dalam skema rumit untuk membuat pendaftaran kapal palsu dalam beberapa tahun terakhir.
Laporan C4ADS menguraikan cara-cara agar penegak hukum dan regulator sipil dapat mendeteksi dan mengganggu aktivitas kapal-kapal tersebut menggunakan data pelacakan, citra satelit, catatan pendaftaran IMO, dan sumber informasi lain yang tersedia untuk umum.
Peringatan itu diungkapkan kelompok penelitian C4ADS yang berbasis di Amerika Serikat (AS) dalam laporan yang dirilis pada Kamis.
“Kapal-kapal yang dicurigai melakukan penyelundupan telah lama mengubah penampilan fisik mereka atau menyiarkan data posisi palsu,” papar laporan kelompok nirlaba C4ADS.
Baca juga: Diawasi Kim Jong-un, Parade Militer Korut Pakai Jas Hazmat dan Tanpa Senjata Nuklir
“Tetapi praktik pencucian identitas kapal secara signifikan lebih canggih dan tidak hanya melemahkan sanksi, tetapi juga membahayakan integritas sistem pendaftaran kapal Organisasi Maritim Internasional (IMO),” ungkap laporan itu.
Baca juga: Protes Pemerintahan Hanya Diisi Pria, Taliban Pukuli Wanita dengan Cambuk
“Mengingat kompleksitasnya, pencucian identitas kapal menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi regulator maritim dan risiko merusak praktik pelayaran global,” papar laporan itu.
Ketika ditanya tentang laporan tersebut, juru bicara badan pelayaran Perserikatan Bangsa-Bangsa (IMO) mengatakan setiap praktik melanggar hukum tertentu harus dibawa ke organisasi tersebut sehingga dapat ditangani.
“IMO telah bekerja mengatasi masalah yang berkaitan pendaftaran penipuan dan praktik melanggar hukum terkait termasuk pendaftaran kapal tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari administrasi maritim nasional yang relevan. Pekerjaan ini sedang berlangsung,” tambah juru bicara itu.
Korea Utara berada dalam sanksi internasional yang ketat karena program senjata nuklir dan rudal balistiknya. Pembicaraan yang bertujuan membujuk Pyongyang menyerahkan senjata-senjata itu dengan imbalan pencabutan sanksi telah terhenti.
Pemantau sanksi independen telah melaporkan kepada PBB bahwa Korea Utara terus menghindari sanksi, meskipun pada tingkat yang lebih rendah sejak negara itu memberlakukan penguncian perbatasannya sendiri untuk mencegah wabah virus corona sejak tahun lalu.
“Perintah pengiriman internasional telah beroperasi atas dasar bahwa nomor IMO adalah pengidentifikasi otoritatif dan unik yang dikeluarkan untuk satu kapal, kapal nyata, jika itu perlu dijabarkan,” ungkap laporan C4ADS.
“Namun studi kasus kelompok tersebut terhadap dua kapal yang diduga terlibat penghindaran sanksi Korea Utara menunjukkan bagaimana proses pendaftaran IMO dapat dibajak untuk mengeluarkan identitas terdaftar ke kapal yang tidak ada, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk menyamarkan identitas kapal lain,” papar laporan itu.
C4ADS yang menyediakan analisis dan pelaporan berbasis data tentang konflik global dan masalah keamanan, mengatakan secara keseluruhan telah mengamati 11 kapal terlibat dalam skema rumit untuk membuat pendaftaran kapal palsu dalam beberapa tahun terakhir.
Laporan C4ADS menguraikan cara-cara agar penegak hukum dan regulator sipil dapat mendeteksi dan mengganggu aktivitas kapal-kapal tersebut menggunakan data pelacakan, citra satelit, catatan pendaftaran IMO, dan sumber informasi lain yang tersedia untuk umum.
(sya)
Lihat Juga :
