Mereka yang Menolak Lupa Jadi Korban Tes Bom Nuklir AS dan Inggris...
Jum'at, 21 Maret 2025 - 11:20 WIB
loading...
Sebuah demonstrasi di New York bulan ini saat para pihak yang terlibat dalam perjanjian pelarangan senjata nuklir bertemu di PBB. Foto/Darren Ornitz/ICAN
A
A
A
NEW YORK - Tumbuh besar di Kiribati, negara kawasan Pasifik, Oemwa Johnson mendengar cerita kakeknya tentang ledakan nuklir yang disaksikannya pada tahun 1950-an. Ledakan itu mengeluarkan panas yang dahsyat dan cahaya yang menyilaukan.
Dia mengatakan kepadanya bahwa orang-orang tidak diajak berkonsultasi atau diberi perlengkapan pelindung terhadap bom nuklir yang diledakkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Inggris di Pulau Kiritimati, yang sekarang menjadi bagian dari Kiribati, beberapa dekade lalu.
Orang-orang di Kiribati menderita konsekuensi kesehatan yang serius akibat paparan radiasi dari uji coba bom nuklir pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, sebuah “warisan” yang menurut mereka berlanjut hingga hari ini.
Baca Juga: Donald Trump: Seluruh Negara Harus Singkirkan Senjata Nuklir, Kekuatannya Gila!
Johnson mengatakan ada kurangnya akuntabilitas dan kesadaran tentang bagaimana uji coba senjata nuklir oleh negara-negara asing telah merugikan rakyat dan tanah airnya.
"Tidak masalah jika mereka adalah negara kepulauan yang sangat kecil, kisah mereka penting," kata pria berusia 24 tahun itu.
Menurut Pace University International Disarmament Institute, antara tahun 1946 hingga 1996, AS, Inggris, dan Prancis melakukan lebih dari 300 uji coba senjata nuklir bawah laut dan atmosfer di wilayah Pasifik.
Kiribati, Polinesia Prancis, dan Republik Kepulauan Marshall termasuk di antara yang paling terdampak.
Selama beberapa dekade, negara-negara tersebut telah menyerukan keadilan atas dampak lingkungan dan kesehatan yang berkelanjutan dari pengembangan senjata nuklir.
Dorongan tersebut semakin intensif bulan ini ketika para pendukung perjanjian PBB tentang pelarangan senjata nuklir (TPNW)—termasuk banyak dari negara-negara Pasifik—bertemu untuk membahas perjanjian tersebut dan menyerukan ratifikasi yang lebih luas.
Perjanjian tersebut memberlakukan larangan pengembangan, pengujian, penimbunan, penggunaan, atau ancaman penggunaan senjata nuklir—atau membantu negara lain dalam kegiatan tersebut.
Perjanjian itu mulai berlaku pada tahun 2021 dan memiliki 98 negara sebagai pihak atau penandatangan. Di kawasan Pasifik, 11 negara telah mendukung perjanjian tersebut.
Dia mengatakan kepadanya bahwa orang-orang tidak diajak berkonsultasi atau diberi perlengkapan pelindung terhadap bom nuklir yang diledakkan oleh Amerika Serikat (AS) dan Inggris di Pulau Kiritimati, yang sekarang menjadi bagian dari Kiribati, beberapa dekade lalu.
Orang-orang di Kiribati menderita konsekuensi kesehatan yang serius akibat paparan radiasi dari uji coba bom nuklir pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, sebuah “warisan” yang menurut mereka berlanjut hingga hari ini.
Baca Juga: Donald Trump: Seluruh Negara Harus Singkirkan Senjata Nuklir, Kekuatannya Gila!
Johnson mengatakan ada kurangnya akuntabilitas dan kesadaran tentang bagaimana uji coba senjata nuklir oleh negara-negara asing telah merugikan rakyat dan tanah airnya.
"Tidak masalah jika mereka adalah negara kepulauan yang sangat kecil, kisah mereka penting," kata pria berusia 24 tahun itu.
Menurut Pace University International Disarmament Institute, antara tahun 1946 hingga 1996, AS, Inggris, dan Prancis melakukan lebih dari 300 uji coba senjata nuklir bawah laut dan atmosfer di wilayah Pasifik.
Kiribati, Polinesia Prancis, dan Republik Kepulauan Marshall termasuk di antara yang paling terdampak.
Selama beberapa dekade, negara-negara tersebut telah menyerukan keadilan atas dampak lingkungan dan kesehatan yang berkelanjutan dari pengembangan senjata nuklir.
Dorongan tersebut semakin intensif bulan ini ketika para pendukung perjanjian PBB tentang pelarangan senjata nuklir (TPNW)—termasuk banyak dari negara-negara Pasifik—bertemu untuk membahas perjanjian tersebut dan menyerukan ratifikasi yang lebih luas.
Perjanjian tersebut memberlakukan larangan pengembangan, pengujian, penimbunan, penggunaan, atau ancaman penggunaan senjata nuklir—atau membantu negara lain dalam kegiatan tersebut.
Perjanjian itu mulai berlaku pada tahun 2021 dan memiliki 98 negara sebagai pihak atau penandatangan. Di kawasan Pasifik, 11 negara telah mendukung perjanjian tersebut.
Lihat Juga :
