Undang Jenderal Kudeta Myanmar ke Jakarta, ASEAN Dicap Tak Bermoral

Kelompok itu ingin anggota ASEAN memutuskan semua hubungan bisnis dengan perusahaan Myanmar yang dikendalikan oleh junta, dan mendesak sanksi internasional dan embargo senjata dijatuhkan pada junta, keluarga dan bisnis mereka.

Banyak pengamat juga meragukan kemungkinan kemajuan yang signifikan dari KTT ASEAN ini, dengan mengutip prinsip-prinsip ASEAN untuk tidak mencampuri urusan anggota dan kebijakan berbasis konsensus.



Tetapi yang lain berpikir bahwa KTT ini mungkin yang terbaik dari beberapa pilihan bagus.

"Duduk untuk berbicara dengan junta Myanmar setidaknya [sebuah langkah] untuk membantu menemukan solusi kemanusiaan dan politik untuk Myanmar," kata Ha Hoang Hop, pakar hubungan internasional di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura.

"Ini adalah saluran yang sangat sempit tetapi langsung untuk memengaruhi junta, meminta Min Aung Hlaing dan junta untuk berhenti membunuh dan memulihkan ketertiban yang sah di Myanmar," imbuh dia.

Tuong Vu, seorang profesor ilmu politik di Oregon University, menyatakan bahwa para pemimpin ASEAN mungkin juga mengeluarkan seruan untuk rekonsiliasi di Myanmar yang secara implisit akan merusak otoritas dan legitimasi rezim militer.

Upaya lain untuk memengaruhi junta belum membuahkan hasil. Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, telah berada di Asia Tenggara sejak awal April tetapi ditolak masuk ke Myanmar.

Dia bertemu dengan Menlu Retno Marsudi di Jakarta pada hari Jumat, dan dikabarkan akan mencoba untuk berbicara dengan pejabat militer Myanmar di sela-sela KTT ASEAN.

Kesibukan diplomasi seputar Myanmar juga termasuk pembicaraan di antara beberapa menteri luar negeri ASEAN pada Jumat malam. Retno Marsudi mengatakan dia telah melakukan panggilan telepon untuk membahas negara yang bermasalah itu dengan mitranya dari Jepang, Toshimitsu Motegi, dan penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan dalam beberapa hari terakhir ini.