Myanmar Minta Bantuan Rusia dalam Perang Melawan Pemberontak

MOSKOW - Ketua partai terbesar Myanmar , USDP (Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan), Khin Yi, dalam wawancara dengan Sputnik meminta Rusia untuk mengakui konflik bersenjata di negara itu sebagai manifestasi terorisme dan bergabung dalam perang melawannya.

Politisi itu menegaskan bahwa penegak hukum Rusia dapat mengambil bagian dalam menanggulangi terorisme di negaranya.

"Dukungan utama yang kami harapkan adalah Rusia bekerja sama dengan kami dalam memerangi terorisme. Untuk melakukan ini, pertama-tama kami harus menyadari bahwa apa yang terjadi [di Myanmar] harus dianggap bukan sebagai pertikaian politik internal, tetapi sebagai terorisme. Jika Anda mengenali ini sebagai terorisme, maka departemen dan lembaga Anda yang terlibat dalam perang melawan terorisme dapat bergabung dengan kami dan bersama-sama mencapai tujuan kami," kata Khin Yi.

Menurut politisi tersebut, pemerintah Myanmar saat ini bertujuan untuk memastikan semua tindakan keamanan yang memungkinkan di tingkat nasional. Namun, ia yakin, baru-baru ini masalah keamanan nasional di seluruh dunia "telah bergerak dengan lancar ke regional, dan terkadang bahkan global."



"Oleh karena itu, saya meminta Anda untuk mempelajari kebenaran, kebenaran tentang apa yang terjadi di negara kami, untuk memahami situasi dan mendukung kami dari Rusia. Partai kami hanya menangani masalah politik untuk memastikan keamanan, jadi kami akan berusaha untuk bekerja sama lebih erat di bidang tindakan antiterorisme dengan mitra kami, partai Rusia Bersatu," tambahnya.

Konflik bersenjata antara pemerintah pusat Myanmar dan sejumlah kelompok bersenjata dari minoritas nasional kembali memanas pada tahun 2021. Itu terjadi setelah militer menuduh perwakilan pemerintah melakukan kecurangan dalam pemilihan umum November 2020 dan menggunakan mekanisme konstitusional untuk menyerahkan kekuasaan kepada panglima angkatan bersenjata jika terjadi keadaan darurat yang mengancam keamanan nasional dan integritas negara.

Pada tanggal 31 Juli, Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional Myanmar memutuskan untuk memperpanjang keadaan darurat, yang pertama kali dideklarasikan pada tahun 2021, selama enam bulan lagi.