Undang Jenderal Kudeta Myanmar ke Jakarta, ASEAN Dicap Tak Bermoral

JAKARTA - Panglima junta militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing , tiba di Jakarta pada Sabtu (24/4/2021) untuk menghadiri KTT ASEAN tentang krisis di negaranya. Kelompok demonsntran antikudeta mengecam para pemimpin ASEAN dengan menyebut mereka tak bermoral karena mengundang jenderal tersebut.

Jenderal pengkudeta pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi itu terbang dengan pesawat Myanmar Airways International dari Yangon sekitar pukul 11.00 pagi waktu setempat, tepat sebelum KTT ASEAN dimulai pada pukul 13.30 WIB.



Sebuah video yang di-posting oleh pemerintah Indonesia di YouTube menunjukkan dia turun dari pesawat, mengenakan setelan bisnis dan masker wajah.

Partisipasinya disambut dengan protes, tetapi pasukan keamanan di sekitar kompleks Sekretariat ASEAN di Jakarta dijaga ketat dan polisi bergerak cepat untuk mencoba membubarkan para demonstran.

Pertemuan para pemimpin ASEAN ini adalah pertemuan tatap muka pertama sejak awal pandemi COVID-19—sebuah fakta yang dikatakan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi "mencerminkan keprihatinan ASEAN atas situasi di Myanmar dan tekad ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis."

Selain Jenderal Min Aung Hlaing, para pemimpin dari enam negara anggota ASEAN lainnya berada di Jakarta untuk menghadiri KTT tersebut. Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Perdana Menteri Laos Phankham Viphavanh absen dari pertemuan ini dan akan diwakili oleh menteri luar negeri mereka.

Pemimpin Thailand dan Filipina berdalih lonjakan kasus COVID-19 di negara mereka sebagai penyebab tak bisa menghadiri KTT ASEAN di Jakarta, sementara Laos belum memberikan penjelasan.

Menjelang KTT ASEAN, Presiden Indonesia Joko Widodo mengadakan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh pada hari Jumat, di mana mereka membahas situasi Myanmar.

Menlu Retno Marsudi mengatakan kedua pemimpin berbagi harapan mereka bahwa KTT ini akan menghasilkan "kesepakatan terbaik" bagi rakyat Myanmar.

"Presiden menggarisbawahi bahwa pertemuan para pemimpin ASEAN hanya untuk kepentingan rakyat Myanmar," ujarnya.

Sebuah pernyataan yang di-posting di situs web pemerintah Vietnam menyerukan semua pemangku kepentingan di Myanmar untuk menahan diri secara ekstrim. "Jangan menggunakan kekerasan, dan agar menyelesaikan perselisihan melalui dialog damai," bunyi pernyataan pemerintah tersebut.

Pernyataan itu juga menegaskan dukungan Vietnam untuk pendekatan ASEAN terhadap situasi di Myanmar dan berharap bahwa Myanmar akan segera stabil.

Namun KTT ASEAN ini telah memicu kontroversi dan skeptisisme.

Kelompok hak asasi manusia regional telah mempertanyakan keputusan ASEAN untuk mengundang pemimpin junta militer Myanmar, menyebutnya sebagai langkah yang melegitimasi rezim yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 700 orang dalam tindakan keras sejak kudeta 1 Februari menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.

Aktivis mengatakan Myanmar harus diwakili oleh Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang baru-baru ini dibentuk oleh politisi pro-demokrasi dan anggota parlemen yang digulingkan. Junta militer dengan cepat melarang keberadaan NUG.

Siang ini, puluhan pengunjuk rasa terlihat berkumpul tak jauh dari Sekretariat ASEAN. Mereka berbaris menuju gedung, tetapi polisi bergerak untuk menghentikan mereka, menyebut demo mereka sebagai pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.

Para demonstran dari Urban Poor Consortium mengatakan mereka adalah bagian dari koalisi regional yang disebut "Leaders and Organizers of Community Organizations in Asia", yang jaringannya juga mencakup masyarakat miskin kota dan kelas pekerja di Myanmar.

Mereka menyebut undangan untuk pemimpin junta ke KTT ASEAN "tidak perlu dan tidak bermoral".

"[Ini berarti] dukungan terbuka untuk kudeta ilegal menggunakan kekerasan," kata kelompok tersebut, seperti dikutip Nikkei Asia.

Kelompok itu ingin anggota ASEAN memutuskan semua hubungan bisnis dengan perusahaan Myanmar yang dikendalikan oleh junta, dan mendesak sanksi internasional dan embargo senjata dijatuhkan pada junta, keluarga dan bisnis mereka.

Banyak pengamat juga meragukan kemungkinan kemajuan yang signifikan dari KTT ASEAN ini, dengan mengutip prinsip-prinsip ASEAN untuk tidak mencampuri urusan anggota dan kebijakan berbasis konsensus.



Tetapi yang lain berpikir bahwa KTT ini mungkin yang terbaik dari beberapa pilihan bagus.

"Duduk untuk berbicara dengan junta Myanmar setidaknya [sebuah langkah] untuk membantu menemukan solusi kemanusiaan dan politik untuk Myanmar," kata Ha Hoang Hop, pakar hubungan internasional di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura.

"Ini adalah saluran yang sangat sempit tetapi langsung untuk memengaruhi junta, meminta Min Aung Hlaing dan junta untuk berhenti membunuh dan memulihkan ketertiban yang sah di Myanmar," imbuh dia.

Tuong Vu, seorang profesor ilmu politik di Oregon University, menyatakan bahwa para pemimpin ASEAN mungkin juga mengeluarkan seruan untuk rekonsiliasi di Myanmar yang secara implisit akan merusak otoritas dan legitimasi rezim militer.

Upaya lain untuk memengaruhi junta belum membuahkan hasil. Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, telah berada di Asia Tenggara sejak awal April tetapi ditolak masuk ke Myanmar.

Dia bertemu dengan Menlu Retno Marsudi di Jakarta pada hari Jumat, dan dikabarkan akan mencoba untuk berbicara dengan pejabat militer Myanmar di sela-sela KTT ASEAN.

Kesibukan diplomasi seputar Myanmar juga termasuk pembicaraan di antara beberapa menteri luar negeri ASEAN pada Jumat malam. Retno Marsudi mengatakan dia telah melakukan panggilan telepon untuk membahas negara yang bermasalah itu dengan mitranya dari Jepang, Toshimitsu Motegi, dan penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan dalam beberapa hari terakhir ini.