Undang Jenderal Kudeta Myanmar ke Jakarta, ASEAN Dicap Tak Bermoral

JAKARTA - Panglima junta militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing , tiba di Jakarta pada Sabtu (24/4/2021) untuk menghadiri KTT ASEAN tentang krisis di negaranya. Kelompok demonsntran antikudeta mengecam para pemimpin ASEAN dengan menyebut mereka tak bermoral karena mengundang jenderal tersebut.

Jenderal pengkudeta pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi itu terbang dengan pesawat Myanmar Airways International dari Yangon sekitar pukul 11.00 pagi waktu setempat, tepat sebelum KTT ASEAN dimulai pada pukul 13.30 WIB.



Sebuah video yang di-posting oleh pemerintah Indonesia di YouTube menunjukkan dia turun dari pesawat, mengenakan setelan bisnis dan masker wajah.

Partisipasinya disambut dengan protes, tetapi pasukan keamanan di sekitar kompleks Sekretariat ASEAN di Jakarta dijaga ketat dan polisi bergerak cepat untuk mencoba membubarkan para demonstran.

Pertemuan para pemimpin ASEAN ini adalah pertemuan tatap muka pertama sejak awal pandemi COVID-19—sebuah fakta yang dikatakan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi "mencerminkan keprihatinan ASEAN atas situasi di Myanmar dan tekad ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis."

Selain Jenderal Min Aung Hlaing, para pemimpin dari enam negara anggota ASEAN lainnya berada di Jakarta untuk menghadiri KTT tersebut. Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan Perdana Menteri Laos Phankham Viphavanh absen dari pertemuan ini dan akan diwakili oleh menteri luar negeri mereka.

Pemimpin Thailand dan Filipina berdalih lonjakan kasus COVID-19 di negara mereka sebagai penyebab tak bisa menghadiri KTT ASEAN di Jakarta, sementara Laos belum memberikan penjelasan.

Menjelang KTT ASEAN, Presiden Indonesia Joko Widodo mengadakan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh pada hari Jumat, di mana mereka membahas situasi Myanmar.

Menlu Retno Marsudi mengatakan kedua pemimpin berbagi harapan mereka bahwa KTT ini akan menghasilkan "kesepakatan terbaik" bagi rakyat Myanmar.