Undang Jenderal Kudeta Myanmar ke Jakarta, ASEAN Dicap Tak Bermoral

Aktivis mengatakan Myanmar harus diwakili oleh Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang baru-baru ini dibentuk oleh politisi pro-demokrasi dan anggota parlemen yang digulingkan. Junta militer dengan cepat melarang keberadaan NUG.

Siang ini, puluhan pengunjuk rasa terlihat berkumpul tak jauh dari Sekretariat ASEAN. Mereka berbaris menuju gedung, tetapi polisi bergerak untuk menghentikan mereka, menyebut demo mereka sebagai pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.

Para demonstran dari Urban Poor Consortium mengatakan mereka adalah bagian dari koalisi regional yang disebut "Leaders and Organizers of Community Organizations in Asia", yang jaringannya juga mencakup masyarakat miskin kota dan kelas pekerja di Myanmar.

Mereka menyebut undangan untuk pemimpin junta ke KTT ASEAN "tidak perlu dan tidak bermoral".

"[Ini berarti] dukungan terbuka untuk kudeta ilegal menggunakan kekerasan," kata kelompok tersebut, seperti dikutip Nikkei Asia.

Kelompok itu ingin anggota ASEAN memutuskan semua hubungan bisnis dengan perusahaan Myanmar yang dikendalikan oleh junta, dan mendesak sanksi internasional dan embargo senjata dijatuhkan pada junta, keluarga dan bisnis mereka.

Banyak pengamat juga meragukan kemungkinan kemajuan yang signifikan dari KTT ASEAN ini, dengan mengutip prinsip-prinsip ASEAN untuk tidak mencampuri urusan anggota dan kebijakan berbasis konsensus.



Tetapi yang lain berpikir bahwa KTT ini mungkin yang terbaik dari beberapa pilihan bagus.

"Duduk untuk berbicara dengan junta Myanmar setidaknya [sebuah langkah] untuk membantu menemukan solusi kemanusiaan dan politik untuk Myanmar," kata Ha Hoang Hop, pakar hubungan internasional di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura.