Panglima Militer Myanmar Lontarkan Retorika Kudeta terhadap Suu Kyi

Komisi Pemilu merilis pernyataan kemarin yang menyangkal kecurangan pemilih, meskipun mengakui bahwa mereka telah melihat "kelemahan" dalam daftar pemilih pada Pemilu sebelumnya.

“Tidak mungkin ada situasi penipuan pemilih hanya karena kelemahan dalam daftar pemilih yang salah dalam Pemilu ini,” kata komisi tersebut, seperti dikutip AFP, Jumat (29/1/2021). Komisi itu menambahkan bahwa setiap keluhan dapat diajukan dan diselidiki oleh komisi.

Anggota parlemen yang baru terpilih diharapkan mulai duduk di parlemen pada 1 Februari.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan pihaknya mengawasi situasi dengan "prihatin" dan mendesak "semua aktor untuk menghentikan segala bentuk hasutan atau provokasi" dan untuk menghormati hasil Pemilu.

Bukan Hanya Gertakan

Pemungutan suara itu merupakan Pemilu demokratis kedua yang dilakukan Myanmar sejak muncul pada 2011 dari kediktatoran militer selama hampir lima dekade.

Sudah lama menjadi tokoh populer di Myanmar, pencalonan Suu Kyi untuk kekuasaan dalam pemilu 2015 yang bersejarah dibatasi oleh beberapa ketentuan konstitusional.

Salah satunya adalah melarang warga negara yang menikah dengan orang asing untuk menjadi presiden.

Suu Kyi, yang menikah dengan seorang warga negara Inggris, mengabaikan aturan itu setelah kemenangan pemilu 2015 dengan menjadi penasihat negara—peran kepemimpinan de facto yang dibuat oleh pemerintahnya.

NLD juga kemudian mendorong perubahan pada konstitusi di masa jabatan pertama mereka, sebuah proses yang hanya menghasilkan sedikit kemajuan.