Panglima Militer Myanmar Lontarkan Retorika Kudeta terhadap Suu Kyi
loading...
Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. Foto/REUTERS
A
A
A
YANGON - Panglima Militer Myanmar melontarkanretorikakudeta terhadap pemerintah berkuasa, yakni kubu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi . Retorika itu muncul di tengah krisis politik terkait dugaan kecurangan Pemilu.
Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing melontarkan isyarat itu dalam pidatonya yang diterbitkan di surat kabar Myawady yang dikelola militer.
Militer selama berminggu-minggu menuduh ketidakberesan pemilih yang meluas dalam Pemilu November, yang dimenangkan oleh NLD.
Pemerintah sipil telah berada dalam perjanjian pembagian kekuasaan yang tidak mudah dengan para jenderal militer sejak pemilu demokratis pertama Myanmar pada tahun 2015, sebagaimana ditentukan oleh konstitusi yang dibuat oleh junta tahun 2008.
Seorang juru bicara militer pada Selasa lalu menolak untuk mengesampingkan kemungkinan militer merebut kekuasaan total untuk menangani apa yang disebutnya sebagai krisis politik.
Selanjutnya, Jenderal Min Aung Hlaing dalam pidatonya kemarin mengatakan konstitusi 2008 adalah "ibu hukum untuk semua hukum" dan harus dihormati. Namun dia memperingatkan bahwa dalam keadaan tertentu mungkin "perlu untuk mencabut konstitusi".
Komentar tersebut menyusul tuntutan berulang oleh tentara agar Komisi Pemilu Myanmar merilis daftar pemilih akhir dari pemungutan suara November, permintaan yang belum terpenuhi.
Militer mengatakan daftar itu diperlukan untuk memeriksa ulang penyimpangan. Diduga ada 8,6 juta kasus kecurangan pemilih secara nasional.
Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing melontarkan isyarat itu dalam pidatonya yang diterbitkan di surat kabar Myawady yang dikelola militer.
Militer selama berminggu-minggu menuduh ketidakberesan pemilih yang meluas dalam Pemilu November, yang dimenangkan oleh NLD.
Pemerintah sipil telah berada dalam perjanjian pembagian kekuasaan yang tidak mudah dengan para jenderal militer sejak pemilu demokratis pertama Myanmar pada tahun 2015, sebagaimana ditentukan oleh konstitusi yang dibuat oleh junta tahun 2008.
Seorang juru bicara militer pada Selasa lalu menolak untuk mengesampingkan kemungkinan militer merebut kekuasaan total untuk menangani apa yang disebutnya sebagai krisis politik.
Selanjutnya, Jenderal Min Aung Hlaing dalam pidatonya kemarin mengatakan konstitusi 2008 adalah "ibu hukum untuk semua hukum" dan harus dihormati. Namun dia memperingatkan bahwa dalam keadaan tertentu mungkin "perlu untuk mencabut konstitusi".
Komentar tersebut menyusul tuntutan berulang oleh tentara agar Komisi Pemilu Myanmar merilis daftar pemilih akhir dari pemungutan suara November, permintaan yang belum terpenuhi.
Militer mengatakan daftar itu diperlukan untuk memeriksa ulang penyimpangan. Diduga ada 8,6 juta kasus kecurangan pemilih secara nasional.
Explore More