Azerbaijan Panggil Dubes Prancis, Serahkan Nota Protes

Sementara Turki, yang mendukung Azerbaijan, mengatakan resolusi tersebut yang turut menyerukan Azerbaijan untuk menarik diri dari wilayah Nagorno-Karabakh adalah konyol, bias dan jauh dari kenyataan.

"Resolusi yang diadopsi kemarin oleh Senat Prancis tentang sengketa Karabakh Atas adalah kasus yang mengabaikan prinsip-prinsip paling dasar dari hukum internasional, legitimasi dan kesetaraan demi kepentingan politik dalam negeri," kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan.(Baca juga: Turki Nilai Resolusi Senat Prancis Soal Nagorno-Karabkah Konyol )

Armenia dan Azerbaijan terlibat peperangan di Nagorno-Karabakh pada awal 1990-an yang berakhir dengan gencatan senjata. Kekerasan meletus lagi antara dua bekas negara Soviet itu pada 27 September dengan kedua belah pihak saling menyalahkan atas gejolak terbaru - yang terburuk dalam beberapa dekade.

Ratusan orang tewas dan puluhan ribu mengungsi.

Pertempuran berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi Rusia pada 9 November di mana Armenia setuju untuk melepaskan hingga 20 persen wilayah yang direbut dari sisi lain dalam pertempuran baru-baru ini dan menyerahkan kendali atas beberapa daerah di luar wilayah yang dikuasai oleh pasukan Armenia.

Resolusi yang diadopsi oleh majelis tinggi Prancis pada hari Rabu adalah simbolis dan tidak mengikat secara hukum, yang berarti Paris tidak harus mengakui kawasan itu sebagai negara merdeka tetapi menunjukkan dukungan yang kuat kepada komunitas Armenia di Prancis.

Namun demikian, tindakan tersebut menimbulkan kemarahan di Azerbaijan, yang sebelumnya mengkritik Prancis karena mengambil sikap "pro-Armenia" dalam sengketa tersebut.

Namun Kementerian Luar Negeri Armenia menyambut baik langkah itu sebagai "langkah penting menuju pengakuan hak dan penentuan nasib sendiri".