Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Azerbaijan Panggil Dubes Prancis, Serahkan Nota Protes
loading...
Azerbaijan memanggil Dubes Prancis untuk menyerahkan nota protes atas resolusi Senat Prancis yang mendukung kemerdekaan Nagorno Karabakh. Foto/Ilustrasi
A
A
A
BAKU - Kementerian Luar Negeri Azerbaijan memanggil Duta Besar (Dubes) Prancis dan menyerahkan nota protes atas resolusi Senat Prancis tentang pengakuan kemerdekaan wilayah Nagorno Karabakh . Resolusi hampir diterima dengan suara bulat oleh Senat Prancis.
"Pada 26 November 2020, Duta Besar Prancis untuk Azerbaijan Zakari Gross dipanggil ke Kementerian Luar Negeri," kata Kementerian Luar Negeri Azerbaijan dalam sebuah pernyataan.
“Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Azerbaijan menyerahkan nota protes kepada Duta Besar sehubungan dengan disahkannya resolusi 'Perlunya Pengakuan Republik Nagorno-Karabakh' oleh Senat Perancis pada 25 November tahun ini," sambung pernyataan itu.
"Azerbaijan memprotes dengan tegas atas resolusi tersebut, yang bertentangan dengan norma dan prinsip hukum internasional, Piagam PBB, Undang-Undang Final Helsinki dan resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1993 yang relevan dibawa untuk mendapatkan perhatian duta besar Prancis," demikian bunyi pernyataan itu seperti dilansir dari Euronews, Jumat (27/11/2020).
Sebelumnya Senat Prancis dilaporkan telah mengeluarkan resolusi yang berisi seruan pada Paris untuk secara resmi mengakui Republik Nagorno-Karabakh. Dari 306 anggota Senat Prancis, 306 menyetujui resolusi itu.
"Senat mendesak pemerintah Prancis untuk mengakui Republik Nagorno-Karabakh dan menggunakan pengakuan ini sebagai alat dalam pembicaraan untuk membangun perdamaian abadi," bunyi resolusi tersebut.(Baca juga: Senat Prancis Setujui Resolusi Desak Paris Akui Kemerdekaan Nagorno-Karabakh )
Keputusan ini menuai kecaman dari pemerintah Azerbaijan dan Turki. Azerbaijan mengecam resolusi Senat Prancis dengan mengatakan resolusi yang mendesak pengakuan Nagorno-Karabakh sebagai negara merdeka adalah bias dan provokatif.
Pemerintah Azerbaijan mengatakan orang-orang Armenia di Prancis menggunakan konflik Nagorno-Karabakh untuk tujuan pemilihan umum.
"Penerapan resolusi yang sepenuhnya bias oleh Senat hanya dapat dianggap sebagai provokasi," ungkapnya.(Baca juga: Azerbaijan Sebut Resolusi Senat Prancis Soal Nagorno-Karabakh Bisa dan Provokatif )
"Pada 26 November 2020, Duta Besar Prancis untuk Azerbaijan Zakari Gross dipanggil ke Kementerian Luar Negeri," kata Kementerian Luar Negeri Azerbaijan dalam sebuah pernyataan.
“Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Azerbaijan menyerahkan nota protes kepada Duta Besar sehubungan dengan disahkannya resolusi 'Perlunya Pengakuan Republik Nagorno-Karabakh' oleh Senat Perancis pada 25 November tahun ini," sambung pernyataan itu.
"Azerbaijan memprotes dengan tegas atas resolusi tersebut, yang bertentangan dengan norma dan prinsip hukum internasional, Piagam PBB, Undang-Undang Final Helsinki dan resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1993 yang relevan dibawa untuk mendapatkan perhatian duta besar Prancis," demikian bunyi pernyataan itu seperti dilansir dari Euronews, Jumat (27/11/2020).
Sebelumnya Senat Prancis dilaporkan telah mengeluarkan resolusi yang berisi seruan pada Paris untuk secara resmi mengakui Republik Nagorno-Karabakh. Dari 306 anggota Senat Prancis, 306 menyetujui resolusi itu.
"Senat mendesak pemerintah Prancis untuk mengakui Republik Nagorno-Karabakh dan menggunakan pengakuan ini sebagai alat dalam pembicaraan untuk membangun perdamaian abadi," bunyi resolusi tersebut.(Baca juga: Senat Prancis Setujui Resolusi Desak Paris Akui Kemerdekaan Nagorno-Karabakh )
Keputusan ini menuai kecaman dari pemerintah Azerbaijan dan Turki. Azerbaijan mengecam resolusi Senat Prancis dengan mengatakan resolusi yang mendesak pengakuan Nagorno-Karabakh sebagai negara merdeka adalah bias dan provokatif.
Pemerintah Azerbaijan mengatakan orang-orang Armenia di Prancis menggunakan konflik Nagorno-Karabakh untuk tujuan pemilihan umum.
"Penerapan resolusi yang sepenuhnya bias oleh Senat hanya dapat dianggap sebagai provokasi," ungkapnya.(Baca juga: Azerbaijan Sebut Resolusi Senat Prancis Soal Nagorno-Karabakh Bisa dan Provokatif )
Explore More