Apa yang Membuat Pemerintah Sipil Myanmar Dikudeta? Simak Penjelasan Lengkapnya
Jum'at, 26 April 2024 - 17:15 WIB
loading...
Demonstran memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, 17 Februari 2021. Foto/REUTERS/Stringer
A
A
A
NAYPYIDAW - Pemerintahan sipil Myanmar dikudeta militer pada tahun 2021 silam. Hingga sampai saat ini, militer masih menjadi pemegang kekuasaan di negara tersebut.
Kudeta di Myanmar membuat militer memegang kendali di bawah keadaan darurat. Kudeta ini juga membuat pejabat pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi dan politisi senior lainnya ditahan.
Atas kudeta militer yang dilakukan di Myanmar ini banyak orang bertanya-tanya tentang penyebab sebenarnya terjadinya kudeta.
Sebelum kudeta, sebenarnya pemilu bulan November dimenangkan secara telak oleh partai Suu Kyi. Sedangkan partai yang didukung militer mendapat hasil yang buruk.
Akibatnya pihak militer mengklaim terdapat kecurangan dalam pemungutan suara tersebut, meskipun komisi pemilu mengatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut.
Klaim militer tersebut disokong pengumuman di Myawaddy TV milik militer yang menyebutkan jika pengambilalihan kekuasaan tersebut menyebutkan kegagalan pemerintah.
Militer bersikukuh tindakannya dibenarkan secara hukum, dan pengumuman tersebut mengutip pasal dalam konstitusi yang mengizinkan militer mengambil alih kekuasaan pada saat darurat, meskipun juru bicara partai Suu Kyi dan banyak pihak luar mengatakan tindakan tersebut sebenarnya kudeta.
Kudeta di Myanmar membuat militer memegang kendali di bawah keadaan darurat. Kudeta ini juga membuat pejabat pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi dan politisi senior lainnya ditahan.
Atas kudeta militer yang dilakukan di Myanmar ini banyak orang bertanya-tanya tentang penyebab sebenarnya terjadinya kudeta.
Penyebab Kudeta di Myanmar
Sebelum kudeta, sebenarnya pemilu bulan November dimenangkan secara telak oleh partai Suu Kyi. Sedangkan partai yang didukung militer mendapat hasil yang buruk.
Akibatnya pihak militer mengklaim terdapat kecurangan dalam pemungutan suara tersebut, meskipun komisi pemilu mengatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut.
Klaim militer tersebut disokong pengumuman di Myawaddy TV milik militer yang menyebutkan jika pengambilalihan kekuasaan tersebut menyebutkan kegagalan pemerintah.
Militer bersikukuh tindakannya dibenarkan secara hukum, dan pengumuman tersebut mengutip pasal dalam konstitusi yang mengizinkan militer mengambil alih kekuasaan pada saat darurat, meskipun juru bicara partai Suu Kyi dan banyak pihak luar mengatakan tindakan tersebut sebenarnya kudeta.
Lihat Juga :
