Lewat Surat, 37 Negara Bela China Soal Kamp Muslim Uighurs

JENEWA - Duta besar PBB dari 37 negara merilis sebuah surat yang membela perlakuan China terhadap Uighur dan minoritas lainnya di wilayah Xinjiang. Ini adalah tanggapan langsung terhadap kritik Barat awal pekan ini.

Sebelumnya, utusan dari seluruh Uni Eropa - bersama dengan Australia, Kanada, Jepang dan Selandia Baru - telah menandatangani surat yang mengecam tindakan China di Xinjiang, di mana satu juta orang sebagian besar etnir Uighur dilaporkan ditahan di kamp-kamp interniran.

Baca juga: Sebanyak 22 Negara Minta China Hentikan Penahanan Muslim Uighur

Pada hari Jumat sekelompok negara yang beragam - termasuk Rusia, Arab Saudi, Nigeria, Aljazair dan Korea Utara (Korut) - menjawab atas nama Beijing.

"Kami memuji prestasi luar biasa China di bidang hak asasi manusia," bunyi surat itu, yang juga ditandatangani oleh Myanmar, Filipina, Zimbabwe, dan lainnya.

"Kami mencatat bahwa terorisme, separatisme, dan ekstremisme agama telah menyebabkan kerusakan besar pada orang-orang dari semua kelompok etnis di Xinjiang," sambung surat tersebut seperti dikutip dari AFP, Sabtu (13/7/2019).

Kelompok-kelompok hak asasi dan mantan narapidana menggambarkan tempat-tempat interniran di Xinjiang sebagai "kamp konsentrasi" di mana sebagian besar warga Muslim Uighur dan minoritas lainnya secara paksa berasimilasi dengan mayoritas etnis Han di China.

Surat pembelaan itu menggambarkan apa yang disebut oleh Barat sebagai kamp interniran sebagai "pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan."

"Sekarang keselamatan dan keamanan telah kembali ke Xinjiang," bunyi surat itu.

Kelompok duta besar tersebut meminta surat itu dicatat sebagai dokumen resmi Dewan Hak Asasi Manusia, yang mengakhiri sesi ke-41 di Jenewa pada hari Jumat.

Para diplomat Barat telah mengajukan permintaan yang sama. Beijing pada hari Kamis menolak surat Barat dan menyebutnya sebagai "fitnah."

Perang surat terbuka jarang terjadi di badan hak asasi utama PBB, di mana negara-negara biasanya mencoba menuntaskan resolusi formal selama negosiasi tertutup.

Setelah awalnya menyangkal keberadaan mereka, Beijing telah melakukan blitz hubungan masyarakat dalam upaya untuk melawan protes global terhadap apa yang disebutnya sebagai "pusat pendidikan kejuruan" di Xinjiang.

Sejak Oktober lalu, pemerintah setempat juga telah mengadakan tur kamp untuk diplomat dan outlet media.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet telah meminta misi pencarian fakta ke Xinjiang.

Beijing mengatakan dia disambut baik, tetapi kantor hak asasi manusia itu menekankan bahwa kunjungan hanya mungkin dilakukan pada kondisi tertentu - termasuk akses tanpa batas ke situs-situs utama.