Sebanyak 22 Negara Minta China Hentikan Penahanan Muslim Uighur
Kamis, 11 Juli 2019 - 01:51 WIB
Sebanyak 22 Negara Minta China Hentikan Penahanan Muslim Uighur
A
A
A
JENEWA - Sebanyak 22 negara telah meminta China untuk menghentikan penahanan massal etnis minoritas Uighur, termasuk warga Muslim, di wilayah Xinjiang. Seruan puluhan negara itu disampaikan dalam sepucuk surat yang ditujukan kepada pemimpin Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Surat tersebut telah dilihat Reuters dan telah dikonfirmasi sejumlah diplomat PBB. Beberapa negara yang bersuara itu antara lain Australia, Kanada, Jepang dan negara-negara Eropa termasuk Inggris, Prancis, Jerman dan Swiss. Amerika Serikat (AS) tidak ikut bagian dari 22 negara itu.
Para ahli dan aktivis PBB mengatakan setidaknya satu juta warga Uighur dan etnik Muslim lainnya ditahan di pusat-pusat penahanan di wilayah Xinjiang, China bagian barat.
Beijing mengklaim pusat-pusat penahanan itu merupakan pusat pelatihan yang bertujuan untuk menghilangkan ekstremisme dan memberi warga keterampilan baru.
Surat yang diteken 22 negara anggota Dewan HAM PBB itu tertanggal 8 Juli 2019. AS tidak masuk dari bagian negara-negara itu karena telah keluar dari Dewan HAM PBB setahun lalu.
Meski ditandatangani banyak negara, surat itu tidak memenuhi pernyataan resmi yang dibacakan di Dewan atau resolusi yang diajukan untuk pemungutan suara seperti yang diinginkan para aktivis. Menurut para diplomat PBB, surat itu sebagai bentuk kekhawatiran akan potensi reaksi politik dan ekonomi dari China.
"Ini adalah tanggapan kolektif pertama terhadap Xinjiang," kata seorang diplomat Barat kepada Reuters, yang dilansir Kamis (11/7/2019), tanpa disebutkan namanya. "Gagasan resolusi tidak pernah ada di kartu."
"Ini adalah langkah formal karena akan diterbitkan sebagai dokumen resmi Dewan...itu adalah sinyal," imbuh diplomat Barat lainnya.
Surat itu menyentil kewajiban China sebagai anggota dari forum Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 negara untuk mempertahankan standar tertinggi HAM.
"Kami menyerukan China untuk menegakkan hukum nasional dan kewajiban internasionalnya dan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan di Xinjiang dan di seluruh China," bunyi surat tersebut.
"Kami juga menyerukan China untuk menahan diri dari penahanan sewenang-wenang dan pembatasan kebebasan bergerak warga Uighur, dan komunitas Muslim dan minoritas lainnya di Xinjiang."
Surat itu juga mendesak China untuk mengizinkan para pakar independen internasional, termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet, memiliki akses ke Xinjiang.
Bachelet, mantan presiden Chile, telah mendorong China untuk memberikan akses kepada PBB untuk menyelidiki laporan penghilangan paksa dan penahanan sewenang-wenang, khususnya Muslim Xinjiang.
Bulan lalu, duta besar China untuk PBB di Jenewa mengatakan dia berharap Bachelet akan menerima undangan untuk berkunjung. Seorang juru bicara PBB mengatakan pada saat itu bahwa perjalanan itu, termasuk akses penuh ke Xinjiang, sedang dibahas.
Menurut seorang diplomat, delegasi China sangat marah pada langkah 22 negara itu dan sedang mempersiapkan suratnya sendiri sebagi jawaban.
Surat tersebut telah dilihat Reuters dan telah dikonfirmasi sejumlah diplomat PBB. Beberapa negara yang bersuara itu antara lain Australia, Kanada, Jepang dan negara-negara Eropa termasuk Inggris, Prancis, Jerman dan Swiss. Amerika Serikat (AS) tidak ikut bagian dari 22 negara itu.
Para ahli dan aktivis PBB mengatakan setidaknya satu juta warga Uighur dan etnik Muslim lainnya ditahan di pusat-pusat penahanan di wilayah Xinjiang, China bagian barat.
Beijing mengklaim pusat-pusat penahanan itu merupakan pusat pelatihan yang bertujuan untuk menghilangkan ekstremisme dan memberi warga keterampilan baru.
Surat yang diteken 22 negara anggota Dewan HAM PBB itu tertanggal 8 Juli 2019. AS tidak masuk dari bagian negara-negara itu karena telah keluar dari Dewan HAM PBB setahun lalu.
Meski ditandatangani banyak negara, surat itu tidak memenuhi pernyataan resmi yang dibacakan di Dewan atau resolusi yang diajukan untuk pemungutan suara seperti yang diinginkan para aktivis. Menurut para diplomat PBB, surat itu sebagai bentuk kekhawatiran akan potensi reaksi politik dan ekonomi dari China.
"Ini adalah tanggapan kolektif pertama terhadap Xinjiang," kata seorang diplomat Barat kepada Reuters, yang dilansir Kamis (11/7/2019), tanpa disebutkan namanya. "Gagasan resolusi tidak pernah ada di kartu."
"Ini adalah langkah formal karena akan diterbitkan sebagai dokumen resmi Dewan...itu adalah sinyal," imbuh diplomat Barat lainnya.
Surat itu menyentil kewajiban China sebagai anggota dari forum Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 negara untuk mempertahankan standar tertinggi HAM.
"Kami menyerukan China untuk menegakkan hukum nasional dan kewajiban internasionalnya dan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan di Xinjiang dan di seluruh China," bunyi surat tersebut.
"Kami juga menyerukan China untuk menahan diri dari penahanan sewenang-wenang dan pembatasan kebebasan bergerak warga Uighur, dan komunitas Muslim dan minoritas lainnya di Xinjiang."
Surat itu juga mendesak China untuk mengizinkan para pakar independen internasional, termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet, memiliki akses ke Xinjiang.
Bachelet, mantan presiden Chile, telah mendorong China untuk memberikan akses kepada PBB untuk menyelidiki laporan penghilangan paksa dan penahanan sewenang-wenang, khususnya Muslim Xinjiang.
Bulan lalu, duta besar China untuk PBB di Jenewa mengatakan dia berharap Bachelet akan menerima undangan untuk berkunjung. Seorang juru bicara PBB mengatakan pada saat itu bahwa perjalanan itu, termasuk akses penuh ke Xinjiang, sedang dibahas.
Menurut seorang diplomat, delegasi China sangat marah pada langkah 22 negara itu dan sedang mempersiapkan suratnya sendiri sebagi jawaban.
(mas)
