Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Israel Sepakat Gencatan Senjata 4 Hari, Imbalannya Hamas Bebaskan 50 Sandera
loading...
Dua dari empat sandera yang dibebaskan Hamas pada pertengahan Oktober lalu. Kini Israel-Hamas sepakat gencatan senjata 4 hari dengan imbalan pembebasan 50 sandera. Foto/REUTERS
A
A
A
TEL AVIV - Pemerintah Israel pada Rabu (22/11/2023) dilaporkan mencapai kesepakatan dengan Hamas untuk gencatan senjata selama empat hari. Sebagai imbalannya, Hamas akan membebaskan 50 sandera yang terdiri dari anak-anak dan perempuan.
Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan perjanjian itu disepakati kabinet pemerintah dalam pemungutan suara.
Para pejabat dari Qatar--yang menjadi penengah perundingan--serta Amerika Serikat, Israel dan Hamas selama berhari-hari mengatakan bahwa kesepakatan pembebasan sandera akan segera tercapai.
Hamas diyakini menyandera lebih dari 200 orang, yang diculik ketika para milisinya menyerbu Israel pada 7 Oktober. Serangan saat itu menewaskan sekitar 1.200 orang.
Sebuah pernyataan dari Kantor Netanyahu mengatakan 50 perempuan dan anak-anak akan dibebaskan selama empat hari, dan selama itu akan ada jeda dalam pertempuran.
Untuk setiap tambahan 10 sandera yang dibebaskan, kata kantor tersebut, jeda akan diperpanjang satu hari lagi. Namun, kantor Netanyahu tidak menyebutkan perihal pembebasan tahanan Palestina sebagai bagian dari kesepakatan ini.
Seorang pejabat AS yang mendapat penjelasan mengenai diskusi tersebut mengatakan sebelum kesepakatan itu tercapai, perjanjian itu akan mencakup pertukaran 150 tahanan Palestina.
“Pemerintah Israel berkomitmen untuk memulangkan semua sandera. Malam ini, mereka menyetujui kesepakatan yang diusulkan sebagai tahap pertama untuk mencapai tujuan ini,” bunyi pernyataan Kantor PM Netanyahu, yang dirilis setelah berjam-jam musyawarah dan tertutup bagi pers, sebagaimana dikutip Reuters.
Media Israel, Ynet, melaporkan bahwa semua kecuali tiga menteri di partai sayap kanan Jewish Power memberikan suara mendukung kesepakatan tersebut.
Perjanjian tersebut akan menjadi gencatan senjata pertama dalam perang di mana pengeboman Israel telah meratakan sebagian besar wilayah Gaza yang dikuasai Hamas, menewaskan lebih dari 14.000 warga sipil di daerah kantong Palestina tersebut.
Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan perjanjian itu disepakati kabinet pemerintah dalam pemungutan suara.
Para pejabat dari Qatar--yang menjadi penengah perundingan--serta Amerika Serikat, Israel dan Hamas selama berhari-hari mengatakan bahwa kesepakatan pembebasan sandera akan segera tercapai.
Hamas diyakini menyandera lebih dari 200 orang, yang diculik ketika para milisinya menyerbu Israel pada 7 Oktober. Serangan saat itu menewaskan sekitar 1.200 orang.
Sebuah pernyataan dari Kantor Netanyahu mengatakan 50 perempuan dan anak-anak akan dibebaskan selama empat hari, dan selama itu akan ada jeda dalam pertempuran.
Untuk setiap tambahan 10 sandera yang dibebaskan, kata kantor tersebut, jeda akan diperpanjang satu hari lagi. Namun, kantor Netanyahu tidak menyebutkan perihal pembebasan tahanan Palestina sebagai bagian dari kesepakatan ini.
Seorang pejabat AS yang mendapat penjelasan mengenai diskusi tersebut mengatakan sebelum kesepakatan itu tercapai, perjanjian itu akan mencakup pertukaran 150 tahanan Palestina.
“Pemerintah Israel berkomitmen untuk memulangkan semua sandera. Malam ini, mereka menyetujui kesepakatan yang diusulkan sebagai tahap pertama untuk mencapai tujuan ini,” bunyi pernyataan Kantor PM Netanyahu, yang dirilis setelah berjam-jam musyawarah dan tertutup bagi pers, sebagaimana dikutip Reuters.
Media Israel, Ynet, melaporkan bahwa semua kecuali tiga menteri di partai sayap kanan Jewish Power memberikan suara mendukung kesepakatan tersebut.
Perjanjian tersebut akan menjadi gencatan senjata pertama dalam perang di mana pengeboman Israel telah meratakan sebagian besar wilayah Gaza yang dikuasai Hamas, menewaskan lebih dari 14.000 warga sipil di daerah kantong Palestina tersebut.
Explore More