Perang Israel Gagal Tumpas Hamas, Netanyahu Terancam Digulingkan

TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terancam digulingkan karena perang militer Zionis di Gaza gagal menumpas Hamas seperti yang dijanjikan pemerintahannya.

Perang sudah memasuki hari ke-42 pada Kamis (16/11/2023). Lebih dari 11.000 warga Palestina tewas dibombardir militer Israel, namun para petinggi Hamas yang paling diburu terkait serangan 7 Oktober gagal dilacak dan ditumpas.

Tragisnya, militer Israel justru jadi bulan-bulanan komunitas internasional karena menyerbu Rumah Sakit (RS) al-Shifa dengan dalih bangunan fasilitas medis terbesar di Gaza itu berdiri di atas markas komando Hamas. Tuduhan itu telah dibantah kelompok perlawanan Palestina tersebut.

Baca Juga: Perang 42 Hari, Israel Gagal Lacak 6 Petinggi Hamas Paling Diburu Termasuk Deif

Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid telah meminta PM Netanyahu untuk mengundurkan diri atau dipecat karena buruknya penanganan pemerintah terhadap perang melawan Hamas.

“Netanyahu harus pergi sekarang selama pertempuran,” kata pemimpin Partai Yesh Atid tersebut kepada Channel12.

Ini pertama kalinya Lapid secara terbuka menyerukan pemecatan perdana menteri sejak awal perang.

“Kami akan duduk [di pemerintahan] di bawah kandidat lain dari [Partai] Likud,” katanya, sambil mengeklaim bahwa dia sedang berdiskusi dengan para pemimpin partai yang berkuasa mengenai masalah ini.

“Ada banyak orang di sana yang memahami bahwa negara ini sedang menuju ke arah yang buruk," ujarnya.

“Pemerintahan ini tidak berfungsi,” lanjut dia.

“Kita perlu perubahan—Netanyahu tidak bisa terus menjadi perdana menteri. Kita tidak bisa membiarkan diri kita melakukan kampanye berkepanjangan dengan perdana menteri yang tidak dipercaya oleh masyarakat."

Lapid mengatakan dia siap untuk membentuk “pemerintahan rekonstruksi nasional” yang dipimpin oleh Partai Likud, dengan partai-partai ultra-Ortodoks, Yisrael Beytenu pimpinan Avigdor Liberman, dan Persatuan Nasional pimpinan Benny Gantz.

"Tetapi Netanyahu tidak dapat memimpinnya," tegas Lapid.

Lapid tidak bergabung dengan kabinet perang yang dibentuk enam hari setelah serangan besar Hamas pada 7 Oktober dengan alasan bahwa kabinet tersebut tidak akan dapat berfungsi.

Dia telah berprasyarat untuk bergabung dengan pemerintah setelah tersingkirnya menteri sayap kanan; Bezalel Smotrich, yang memimpin Partai Zionisme Keagamaan, dan Itamar Ben Gvir, pemimpin Partai Otzma Yehudit.

Banyak warga Israel yang menuduh pemerintah Netanyahu melakukan respons yang tidak kompeten dan kacau terhadap krisis ini, termasuk lambatnya reaksi tentara terhadap invasi Hamas, sehingga menyebabkan warga sipil harus membela diri selama berjam-jam.

Kurangnya tindakan pemerintah telah mendorong kelompok masyarakat sipil untuk mengisi kekosongan yang mereka lihat sebagai respons negara yang tidak efektif.

Sementara itu, Partai Likud yang berkuasa mengecam Lapid atas ucapannya, dan menuduhnya berusaha membentuk pemerintahan yang akan mewujudkan negara Palestina.

“Sangat disayangkan dan memalukan bahwa Lapid bermain politik selama perang ketika dia menyarankan untuk menggulingkan perdana menteri yang memimpin kampanye dan menggantinya dengan pemerintahan yang akan mendirikan negara Palestina dan mengizinkan Otoritas Palestina mengendalikan Gaza,” kata partai tersebut dalam sebuah pernyataan.

Menanggapi pernyataan Partai Likud, Partai Yesh Atid mengatakan pihaknya telah melewatkan poin yang disampaikan Lapid, yang tidak pernah menyerukan agar partai berkuasa tersebut diganti dalam peran kepemimpinannya di pemerintahan.

“Lapid menyarankan pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Likud, dengan perdana menteri dari Partai Likud yang bukan Netanyahu. Begitulah cara kita memulai penyembuhan nasional,” bunyi pernyataan Partai Yesh Atid.

Perang pecah setelah Hamas melancarkan serangan dahsyat pada 7 Oktober, di mana mereka mengamuk di wilayah Israel selatan, menewaskan sekitar 1.200 orang dan ratusan lainnya diculik.