Tidak Ada Oposisi, PM Terlama di Asia Ini Dipastikan Perpanjang Kekuasaan

PHNOM PENH - Pemimpin Kamboja , Hun Sen, hampir pasti akan memperpanjang kekuasaan partainya pada pemilihan umum yang digelar hari ini, Minggu (23/7/2023), di mana tidak ada penantang serius.

Pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara di Phnom Penh mengatakan kepada BBC bahwa mereka mengharapkan Partai Rakyat Kamboja (CPP) untuk menyapu kembali semua 125 kursi di parlemen.

Hun Sen, yang telah berkuasa selama 38 tahun, tidak menghadapi tantangan nyata setelah satu-satunya partai oposisi yang kredibel didiskualifikasi pada Mei.

Para kritikus menyebut pemilu itu palsu.

"Ini pemilihan yang curang karena tidak ada partai oposisi yang benar-benar kuat," kata salah satu pemilih, seorang pekerja bantuan di Phnom Penh, kepada BBC awal pekan ini.

Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat (AS), juga telah menyatakan keprihatinan tentang integritas pemilihan umum Kamboja. Untuk memastikan jumlah pemilih setinggi mungkin ketika orang tidak ditawari pilihan nyata, pemerintah Kamboja telah mengkriminalisasi setiap upaya untuk memboikot pemilu atau merusak surat suara.

Itu terjadi ketika Hun Sen, yang memberikan suaranya di Ibu Kota pada Minggu pagi, menunjukkan sinyal paling jelas bahwa dia berencana untuk menyerahkan kekuasaan kepada putra sulungnya, Hun Manet - mungkin dalam beberapa minggu. Kepala militer telah memimpin kampanye CPP menggantikan ayahnya.

Baca Juga: 5 Fakta tentang Hun Manet, Penerus Kekuasaan PM Kamboja Hun Sen

Anggota parlemen oposisi tahun ini telah melaporkan serangan kekerasan, dengan Human Rights Watch melaporkan pemerintah meningkatkan intimidasi dan penangkapan sewenang-wenang terhadap oposisi politik menjelang pemungutan suara.

Pada bulan Mei, pemerintah melarang partai oposisi utama negara itu, Partai Cahaya Lilin, karena masalah teknis. Komisi Pemilihan Nasional mengatakan partai tersebut kehilangan dokumen, yang tidak diperlukan untuk pemilihan lokal tahun lalu.

Partai Cahaya Lilin telah memenangkan 22% suara tahun lalu dan analis mengatakan Hun Sen melihat mereka sebagai ancaman potensial terhadap pemerintahannya.

Analis politik mengatakan Hun Sen menjadi semakin otoriter dalam pemerintahannya.

Awal tahun ini, tokoh oposisi terkemuka Kem Sokha dijatuhi hukuman 27 tahun penjara atas tuduhan pengkhianatan, dan outlet berita utama Voice of Democracy ditutup.

Ini adalah pemilu kedua berturut-turut di mana Hun Sen menargetkan institusi demokrasi dan melumpuhkan oposisi sebelum hari pemungutan suara, kata para analis.

Pada tahun 2018, Partai Rakyat Kamboja miliknya memenangkan setiap kursi di Majelis Nasional yang beranggotakan 125 kursi setelah aliansi oposisi utama dibubarkan oleh pengadilan yang dikontrol secara politik.

Baca Juga: Belajar dari Perang Vietnam, PM Kamboja Minta Ukraina untuk Tidak Menggunakan Bom Cluster

Tujuh belas partai lain berpartisipasi dalam pemilu tahun ini, tetapi hampir semuanya terlalu kecil, baru, atau bersekutu dengan partai yang berkuasa untuk dianggap sebagai penantang yang kredibel.

Pemilu tahun ini digelar saat ekonomi Kamboja dilanda ketidakpastian dengan penduduk setempat melaporkan tengah berjuang dengan kenaikan harga bahan bakar, upah yang stagnan, dan utang yang meningkat.

Sementara Hun Sen berkampanye untuk terpilih kembali, dia telah menandai bahwa ini mungkin menjadi masa jabatan terakhirnya. Pada 2021, dia mengatakan akan menyerahkan kendali kepada putra sulungnya yang saat ini memimpin Angkatan Darat Kerajaan Kamboja.

Han Manet adalah kandidat pertama kali untuk kursi parlemen pemilihan ini dan memimpin hari terakhir kampanye partai di Phnom Penh pada hari Jumat.

Tidak ada kerangka waktu yang diberikan untuk peralihan kekuasaan hingga Kamis, ketika Hun Sen mengisyaratkan putranya "dapat menjadi" perdana menteri dalam tiga atau empat minggu.

Partai Hun Sen telah memenangkan semua enam pemilihan nasional yang diadakan setiap lima tahun sejak 1990-an, ketika PBB membantu negara Asia Tenggara berpenduduk 16 juta orang itu menjadi negara demokrasi yang berfungsi setelah puluhan tahun perang saudara dan rezim pembunuh Khmer Merah.

Selama empat dekade, dia telah mengkonsolidasikan kekuasaan melalui kendali atas militer, polisi, dan kepentingan uang. Pengamat mengatakan dia telah mengirim lawan melalui kooptasi, memenjarakan atau mengasingkan mereka.

Baca Juga: 5 Pertanyaan Penting tentang Pemilu Kamboja