Erdogan Dilantik untuk Ketiga Kalinya sebagai Presiden Turki

ANKARA - Recep Tayyip Erdogan dilantik untuk masa jabatan ketiga sebagai Presiden Turki pada Sabtu waktu setempat. Ia berjanji untuk melayani "tanpa memihak" setelah memenangkan pemilihan putaran kedua yang bersejarah guna memperpanjang kekuasaannya selama dua dekade.

Pelantikan di parlemen akan dilanjutkan dengan upacara mewah di istana presiden di Ibu Kota Ankara yang dihadiri puluhan pemimpin dunia.

Pemimpin Turki yang transformatif tetapi memecah belah memenangkan putaran kedua pemilihan pada 28 Mei lalu melawan koalisi oposisi yang kuat, meskipun diterpa krisis ekonomi dan kemarahan atas gempa bumi Februari lalu yang menewaskan lebih dari 50.000 orang.

Erdogan memenangkan 52,18 persen suara sementara saingan sekulernya Kemal Kilicdaroglu mendapatkan 47,82 persen, menurut hasil resmi.

"Sebagai presiden, saya bersumpah atas kehormatan dan integritas saya, di hadapan bangsa Turki yang agung untuk bekerja dengan segenap kekuatan saya untuk melindungi keberadaan dan kemerdekaan negara dan untuk memenuhi tugas saya tanpa memihak," kata Erdogan di parlemen setelah upacara di luar gedung tempat dia memberi hormat kepada tentara di bawah guyuran hujan seperti dikutip dari France 24, Minggu (4/6/2023).

Pendukung di parlemen memberi Erdogan tepuk tangan selama satu menit setelah dia dilantik, sementara beberapa anggota parlemen oposisi menolak untuk berdiri.

Dalam sumpahnya, Erdogan juga berjanji tidak akan menyimpang dari aturan hukum dan prinsip sekuler republik yang didirikan Mustafa Kemal Ataturk 100 tahun lalu.

Pemimpin terlama Turki ini sekarang menghadapi tantangan langsung yang signifikan dalam masa jabatan ketiganya, termasuk ekonomi yang melambat dan ketegangan dengan Barat.

"Dari sudut pandang geopolitik, pemilu akan memperkuat pengejaran kebijakan luar negeri independen Turki baru-baru ini," kata Matt Gertken, kepala ahli strategi geopolitik di BCA Research.

"Kebijakan ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan strategis maksimum dari negara-negara timur dan otokratis sambil tetap mencegah putusnya hubungan permanen dengan demokrasi barat," katanya.