Kepala HAM PBB Khawatirkan Ketegangan di Sudan

JENEWA - Kepala Hak Asasi Manusia PBB , Volker Turk telah menyuarakan kewaspadaan atas situasi tegang di Sudan . Ia mendesak semua pihak melipatgandakan upaya mereka untuk memulihkan pemerintahan yang dipimpin sipil.

Aktivis pro-demokrasi di Sudan berbaris melawan tentara dan paramiliter pada Kamis (6/4/2023) ketika oposisi sipil menandai peringatan penting dalam perjuangan puluhan tahun melawan pemerintahan militer dengan protes baru.



Penundaan baru untuk penandatanganan kesepakatan guna memulihkan transisi ke pemerintahan sipil, yang telah dijadwalkan ulang pada hari Kamis, mendorong oposisi sipil untuk menyerukan protes nasional. Turki mendesak semua pihak untuk mengurangi ketegangan dan menahan diri dari kekerasan.

“Negara ini berada di titik yang menentukan. Banyak pekerjaan telah dilakukan dan banyak langkah positif diambil menuju penandatanganan kesepakatan akhir – semua upaya sekarang harus dilakukan untuk mengembalikan transisi politik ke jalan yang benar,” ujar Turk, seperti dikutip dari AFP.

Tanggal 6 April adalah tanggal simbolis bagi oposisi sipil Sudan, peringatan pemberontakan pada tahun 1985 dan 2019 yang akhirnya menggulingkan dua pemimpin yang telah merebut kekuasaan melalui kudeta.



Sudan masih diperintah oleh seorang pemimpin militer, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta Oktober 2021, membatalkan transisi ke pemerintahan sipil yang disepakati setelah penggulingan Jenderal Omar Bashir pada 2019, yang merebut kekuasaan dalam kudeta 1989.

Turk mendesak semua pihak untuk bekerja sama untuk menghindari penundaan lebih lanjut dalam penandatanganan kesepakatan untuk transisi ke pemerintahan sipil, sementara juga meminta non-penandatangan untuk bergabung dalam proses tersebut.

“Saya mendesak pihak berwenang untuk memastikan bahwa hak rakyat atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai dihormati sepenuhnya dan bahwa pasukan keamanan secara jelas diinstruksikan untuk menanggapi demonstrasi sesuai dengan hukum dan standar hak asasi manusia,” katanya.