AS Batasi Pilihan untuk Buat Kesepakatan dengan China
Senin, 13 Juli 2020 - 22:01 WIB
Bendera China dan AS berkibar di Shanghai, China, pada 30 Juli 2019. Foto/REUTERS
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) membatasi pilihan untuk membuat kesepakatan dengan China terkait langkah terbaru Beijing di Hong Kong.
Para pejabat dan pengamat AS menilai langkah China terhadap sistem keuangan Hong Kong berisiko merusak perusahaan dan konsumen AS, Barat dan Hong Kong.
“Berbagai langkah seperti menargetkan sanksi pada para pejabat China dan langkah dagang menolak produk yang dibuat di Hong Kong aka nmemiliki dampak kecil pada integrasi Hong Kong dalam sistem politik dan keamanan China,” papar laporan Wall Street Journal.
AS pekan lalu menerapkan sanksi pada Sekretaris Partai Komunis China di Xinjiang Chen Quanguo, satu anggota Politbiru dan tigas pejabat lainnnya.
China lantas mengumumkan sejumlah sanksi balasan pada para pejabat Amerika Serikat (AS) pada Senin (13/7) setelah AS menghukum beberapa pejabat China terkait perlakuan pada Muslim Uighur di Xinjiang.
Langkah baru China itu semakin memperburuk hubungan bilateral yang telah berada di level terendah akibat berbagai isu. Kedua negara berkonflik dalm isu pandemi virus corona, perdagangan, Huawei dan hukum keamanan di Hong Kong.
Sanksi China itu menargetkan Senator AS Ted Cruz dan Marco Rusia. Anggota parlemen AS Chris Smith, Duta Besar untuk Kebebasan Agama Internasional Sam Brownback dan Komisi Eksekutif Kongres AS untuk China.
Rubio dan Cruz mendukung legislasi yang akan menghukum langkah China di Zinjiang. Smith menjadi pengkritik vokal China dalam berbagai isu mulai dari Xinjiang, Hongkong hingga virus corona.
Semua pejabat yang kena sanksi China itu adalah anggota Partai Republik yang dipimpin Donal Trumps.
“Aksi AS secara serius mencamputi masalah internal China, secara serius melanggar norma dasar hubungan internasional dan secara serius merusak hubungan Sino-/AS,” papar juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Hua Chunying.
“China akan membuat respon lanjutan berdasarkan perkembangan situasi,” ujar Hua.
Para pakar dan aktivis PBB menyatakan sebanyak 1 juta etnik Uighur dan Muslim lainnya ditahan di pusat penahanan di kamp penahanan Xinjiang. (Lihat Infografis: Amerika Ketar-Ketir, Turki Mampu Menguji S-400 pada F-22 dan F-35)
China menyebut kamp itu sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk memberantas terorisme serta ekstremisme dan memberi keterampilan baru pada warga. (Lihat Video: Hari Kependudukan Dunia 2020 , Pandemi COVID-19 Mengancam Bonus Demografi)
Para pejabat dan pengamat AS menilai langkah China terhadap sistem keuangan Hong Kong berisiko merusak perusahaan dan konsumen AS, Barat dan Hong Kong.
“Berbagai langkah seperti menargetkan sanksi pada para pejabat China dan langkah dagang menolak produk yang dibuat di Hong Kong aka nmemiliki dampak kecil pada integrasi Hong Kong dalam sistem politik dan keamanan China,” papar laporan Wall Street Journal.
AS pekan lalu menerapkan sanksi pada Sekretaris Partai Komunis China di Xinjiang Chen Quanguo, satu anggota Politbiru dan tigas pejabat lainnnya.
China lantas mengumumkan sejumlah sanksi balasan pada para pejabat Amerika Serikat (AS) pada Senin (13/7) setelah AS menghukum beberapa pejabat China terkait perlakuan pada Muslim Uighur di Xinjiang.
Langkah baru China itu semakin memperburuk hubungan bilateral yang telah berada di level terendah akibat berbagai isu. Kedua negara berkonflik dalm isu pandemi virus corona, perdagangan, Huawei dan hukum keamanan di Hong Kong.
Sanksi China itu menargetkan Senator AS Ted Cruz dan Marco Rusia. Anggota parlemen AS Chris Smith, Duta Besar untuk Kebebasan Agama Internasional Sam Brownback dan Komisi Eksekutif Kongres AS untuk China.
Rubio dan Cruz mendukung legislasi yang akan menghukum langkah China di Zinjiang. Smith menjadi pengkritik vokal China dalam berbagai isu mulai dari Xinjiang, Hongkong hingga virus corona.
Semua pejabat yang kena sanksi China itu adalah anggota Partai Republik yang dipimpin Donal Trumps.
“Aksi AS secara serius mencamputi masalah internal China, secara serius melanggar norma dasar hubungan internasional dan secara serius merusak hubungan Sino-/AS,” papar juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Hua Chunying.
“China akan membuat respon lanjutan berdasarkan perkembangan situasi,” ujar Hua.
Para pakar dan aktivis PBB menyatakan sebanyak 1 juta etnik Uighur dan Muslim lainnya ditahan di pusat penahanan di kamp penahanan Xinjiang. (Lihat Infografis: Amerika Ketar-Ketir, Turki Mampu Menguji S-400 pada F-22 dan F-35)
China menyebut kamp itu sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk memberantas terorisme serta ekstremisme dan memberi keterampilan baru pada warga. (Lihat Video: Hari Kependudukan Dunia 2020 , Pandemi COVID-19 Mengancam Bonus Demografi)
(sya)
tulis komentar anda