Pakar Hukum: Posting Lelucon di Media Sosial Adalah Kejahatan di Saudi

JEDDAH - Di bawah hukum kejahatan dunia maya Arab Saudi , orang yang iseng dapat menghadapi hukuman SR5 juta (lebih dari USD1,3 juta) dan tiga tahun penjara, menurut seorang pakar hukum.

Dr. Majed Garoub mengatakan kepada Arab News, bahwa memposting lelucon di media sosial adalah kejahatan di Arab Saudi, dan itu diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Kejahatan Anti-Siber negara itu.





“Hukuman untuk kejahatan tersebut berkisar dari SR500.000 hingga SR5 juta atau penjara dari enam bulan hingga tiga tahun. Namun, kedua hukuman tersebut dapat diterapkan, tergantung pada sifat konten yang melanggar,” jelasnya.

Dia menambahkan, bahwa memposting prank di media sosial adalah pelanggaran meskipun itu adalah prank yang memiliki persetujuan.

“Kejahatan adalah kejahatan. Kami sekarang memiliki undang-undang yang mengkriminalisasi kegiatan ini dan menganggapnya sebagai tindakan ofensif. Juga dianggap sebagai kejahatan jika seseorang memposting ulang, menyukai, atau me-retweet sebuah lelucon,” kata Garoub.

Memberikan pendapat pribadinya, pengacara itu percaya bahwa siapa pun yang memposting ulang, menyukai, atau me-retweet konten yang melanggar harus dihukum dengan hukuman maksimal. Namun, dia mengatakan bahwa hukuman hukum mempertimbangkan keadaan setiap pelanggaran.



Garoub membenarkan sudut pandangnya dengan mengatakan bahwa pelanggar pertama mungkin telah melakukan konten di bawah pengaruh faktor emosional tertentu atau tidak menyadari efek negatifnya. Tetapi, orang yang me-retweet atau mem-posting ulang seharusnya menonton konten tersebut, menegaskan kembali keyakinannya pada konten.

Adapun pelanggar remaja, Garoub mengatakan bahwa anak muda diperlakukan berbeda. “Pihak berwenang mengharuskan mereka muncul untuk penyelidikan melalui mekanisme tertentu yang mempertimbangkan usia mereka dan kehadiran wali mereka. Ada pengadilan khusus, rumah tahanan remaja bagi pelaku yang masih di bawah umur,” katanya.

Ia menambahkan, penyidik dan hakim juga mempertimbangkan usia pelanggar dan menerapkan hukuman dan hukuman penjara yang sesuai dengan usia dan perbuatan melawan hukumnya.



Berbicara tentang perbedaan dari perspektif hukum antara lelucon yang diunggah beberapa orang di media sosial dan apa yang kita lihat di televisi, Garoubs mengatakan bahwa lelucon di media sosial berbeda dengan yang ada di TV karena yang terakhir menyajikan acara komedi.

“Secara hukum, keduanya berbeda. Acara TV tunduk pada peraturan Komisi Umum Media Audiovisual sementara pelanggaran yang diposting di platform media sosial tunduk pada Undang-Undang Anti-Cyber Crime,” katanya.