Taiwan Buka Kantor untuk Bantu Warga yang Kabur dari Hong Kong

TAIPEI - Taiwan membuka kantor untuk membantu warga Hong Kong yang melarikan diri setelah China memberlakukan undang-undangan keamanan nasional di kota itu. Seorang menteri senior Taiwan bahkan mengatakan akan terus mendukung kebebasan dan demokrasi di Hong Kong.

Pembukaan kantor itu dilakukan bertepatan dengan peringatan kembalinya Hong Kong, bekas koloni Inggris, ke pemerintahan China pada 1997.

Berbicara pada pembukaan kantor di pusat kota Taipei, Kepala Dewan Urusan Kebijakan China Daratan Taiwan Chen Ming-tong mengatakan, fasilitas itu menunjukkan tekad mereka untuk membantu warga Hong Kong.



"Ini adalah tonggak penting bagi pemerintah untuk lebih mendukung demokrasi dan kebebasan di Hong Kong," kata Chen seperti dikutip dari Reuters, Rabu (1/7/2020).

Taiwan berbagi antipati yang mendalam untuk Beijing dengan para pemrotes Hong Kong, yang tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya.

Chen memperingatkan Beijing berusaha menargetkan orang di negara lain dengan hukum.

“Ini tidak hanya menargetkan penduduk di Hong Kong. Itu juga merupakan perintah yang dikeluarkan oleh Kekaisaran Surgawi kepada orang-orang di seluruh dunia," tambahnya, merujuk pada pemerintah China.

Namun Chen menolak mengatakan berapa banyak warga Hong Kong yang diharapkan akan datang, atau berapa banyak aplikasi yang telah mereka terima sejauh ini.

Sumber-sumber diplomatik yang berbasis di Taipei mengatakan mereka mengharapkan hanya warga Hong Kong yang paling radikal dan kurang mampu untuk datang ke Taiwan, dengan sebagian besar yang lain lebih suka pergi ke negara-negara Barat seperti Kanada, Inggris dan Amerika Serikat.

Wakil Chen, Chiu Chui-Cheng, mengatakan sekitar dua lusin orang akan bekerja di kantor baru dan bahwa mereka telah menerima "banyak panggilan".

"Mereka yang datang ke Taiwan perlu melakukannya secara legal, dan kantor memiliki setidaknya 20 hotline untuk penyelidikan lapangan," ujar Chiu.

"Bantuan yang diperlukan akan diberikan, termasuk akomodasi," imbuhnya.

Undang-undang keamanan nasional Hong Kong mulai berlaku pada hari ini. Undang-undang tersebut akan menghukum kejahatan pemisahan diri (disintegrasi), subversi, terorisme dan kolusi dengan pasukan asing hingga seumur hidup di penjara, menggembar-gemborkan era yang lebih otoriter untuk pusat keuangan Asia. (Baca: China Sahkan Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong )

Protes anti-pemerintah di Hong Kong telah memenangkan dukungan luas dan lintas-partai di Taiwan yang demokratis dan diklaim oleh China, di mana undang-undang tersebut telah banyak dikutuk. Sekitar 200 warga Hong Kong telah melarikan diri ke pulau itu sejak demonstrasi pro-demokrasi dimulai tahun lalu, kata kelompok HAM. (Baca: Ribuan Warga Hong Kong Mengungsi ke Taiwan )

Presiden Tsai Ing-wen pada Mei menjadi pemimpin pemerintah pertama yang menjanjikan langkah-langkah untuk membantu orang-orang Hong Kong yang pergi karena apa yang mereka lihat sebagai pengetatan kontrol China.

Undang-undang baru itu akan berlaku untuk penduduk tetap dan tidak tetap Hong Kong. Menjadi sorotan, Beijing menyangkal jika undang-undang itu melarang kebebasan di Hong Kong dan mengutuk rencana Taiwan untuk membantu warga Hong Kong.

Selasa malam, Kantor Urusan China Taiwan mengatakan undang-undang baru itu akan "memotong tangan hitam" campur tangan Taiwan di Hong Kong. (Baca: Siap Tampung Warga Hong Kong, China Ancam Taiwan )