Pandemi Corona Picu Peningkatan Jumlah Pernikahan Anak di Bangladesh
Selasa, 19 Oktober 2021 - 03:30 WIB
Sementara Farah Kabir, Country Director Action Aid Bangladesh menuturkan, beberapa keluarga telah mengindikasikan bahwa hilangnya mata pencaharian yang menyebabkan krisis keuangan selama pandemi menyebabkan peningkatan terjadinya pernikahan anak.
“Meningkatnya pernikahan anak juga telah dikaitkan dengan penutupan sekolah untuk waktu yang lama. Ini akan menyebabkan banyak anak perempuan putus sekolah dan berdampak parah pada masa depan mereka,” dia memperingatkan.
Sementara itu, Mohiuddin Ahmed, Sekretaris Tambahan Kementerian Perempuan dan Anak Bangladesh mengatakan sangat keberatan dan mempertanyakan data yang diberikan oleh kelompok HAM dan LSM.
Namun, dia mengakui bahwa tidak ada penelitian atau studi pemerintah baru-baru ini yang dilakukan mengenai situasi pernikahan anak di negara tersebut saat ini.
“Kami memiliki sejumlah proyek dan badan resmi di daerah-daerah untuk membangun kesadaran dan melindungi pernikahan anak. Kami terus berupaya untuk mengambil tindakan segera untuk melindungi anak perempuan agar tidak dinikahkan di usia dini," ucap Ahmed.
"Dan para pejabat pemerintah daerah itu merawat anak-anak perempuan yang rentan terhadap pernikahan anak selain memberikan dukungan hukum," tukasnya.
“Meningkatnya pernikahan anak juga telah dikaitkan dengan penutupan sekolah untuk waktu yang lama. Ini akan menyebabkan banyak anak perempuan putus sekolah dan berdampak parah pada masa depan mereka,” dia memperingatkan.
Sementara itu, Mohiuddin Ahmed, Sekretaris Tambahan Kementerian Perempuan dan Anak Bangladesh mengatakan sangat keberatan dan mempertanyakan data yang diberikan oleh kelompok HAM dan LSM.
Namun, dia mengakui bahwa tidak ada penelitian atau studi pemerintah baru-baru ini yang dilakukan mengenai situasi pernikahan anak di negara tersebut saat ini.
“Kami memiliki sejumlah proyek dan badan resmi di daerah-daerah untuk membangun kesadaran dan melindungi pernikahan anak. Kami terus berupaya untuk mengambil tindakan segera untuk melindungi anak perempuan agar tidak dinikahkan di usia dini," ucap Ahmed.
"Dan para pejabat pemerintah daerah itu merawat anak-anak perempuan yang rentan terhadap pernikahan anak selain memberikan dukungan hukum," tukasnya.
(esn)
tulis komentar anda