Bangladesh Minta India Mengekstradisi Sheikh Hasina untuk Diadili
Rabu, 21 Agustus 2024 - 22:05 WIB
loading...
Bangladesh meminta India mengekstradisi Sheikh Hasina untuk diadili. Foto/AP
A
A
A
DHAKA - Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), oposisi utama di negara Asia Selatan tersebut – yang menyaksikan gelombang protes keras yang menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina – telah meminta New Delhi untuk mengekstradisi mantan pemimpin tersebut.
Pemerintah Hasina yang dipimpin Liga Awami digulingkan awal bulan ini setelah berminggu-minggu protes terhadap kuota pekerjaan yang diskriminatif. Setelah mengundurkan diri, Hasina terbang ke India tempat dia tinggal sejak saat itu. Di Bangladesh, pemerintahan sementara dibentuk, dengan peraih Nobel berusia 84 tahun Muhammad Yunus sebagai pemimpin.
“Rakyat negeri ini telah memberikan keputusan untuk persidangannya. Biarkan dia menghadapi persidangan itu,” kata Sekretaris Jenderal BNP Mirza Fakhrul Islam Alamgir, menurut Daily Star.
Ia mengklaim bahwa saat tinggal di India, Hasina telah “memulai berbagai rencana” untuk “menggagalkan revolusi” yang terjadi di Bangladesh. Sementara New Delhi justru melindungi perdana menteri yang digulingkan, bertentangan dengan komitmennya sendiri terhadap demokrasi.
Perjanjian bilateral antara New Delhi dan Dhaka mengharuskan penyerahan individu yang terhadapnya proses hukum telah dimulai di pengadilan untuk setiap “kejahatan yang dapat diekstradisi.”
Pemerintah Hasina yang dipimpin Liga Awami digulingkan awal bulan ini setelah berminggu-minggu protes terhadap kuota pekerjaan yang diskriminatif. Setelah mengundurkan diri, Hasina terbang ke India tempat dia tinggal sejak saat itu. Di Bangladesh, pemerintahan sementara dibentuk, dengan peraih Nobel berusia 84 tahun Muhammad Yunus sebagai pemimpin.
“Rakyat negeri ini telah memberikan keputusan untuk persidangannya. Biarkan dia menghadapi persidangan itu,” kata Sekretaris Jenderal BNP Mirza Fakhrul Islam Alamgir, menurut Daily Star.
Ia mengklaim bahwa saat tinggal di India, Hasina telah “memulai berbagai rencana” untuk “menggagalkan revolusi” yang terjadi di Bangladesh. Sementara New Delhi justru melindungi perdana menteri yang digulingkan, bertentangan dengan komitmennya sendiri terhadap demokrasi.
Perjanjian bilateral antara New Delhi dan Dhaka mengharuskan penyerahan individu yang terhadapnya proses hukum telah dimulai di pengadilan untuk setiap “kejahatan yang dapat diekstradisi.”
Lihat Juga :
