Bangladesh Minta India Mengekstradisi Sheikh Hasina untuk Diadili
loading...
Bangladesh meminta India mengekstradisi Sheikh Hasina untuk diadili. Foto/AP
A
A
A
DHAKA - Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), oposisi utama di negara Asia Selatan tersebut – yang menyaksikan gelombang protes keras yang menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina – telah meminta New Delhi untuk mengekstradisi mantan pemimpin tersebut.
Pemerintah Hasina yang dipimpin Liga Awami digulingkan awal bulan ini setelah berminggu-minggu protes terhadap kuota pekerjaan yang diskriminatif. Setelah mengundurkan diri, Hasina terbang ke India tempat dia tinggal sejak saat itu. Di Bangladesh, pemerintahan sementara dibentuk, dengan peraih Nobel berusia 84 tahun Muhammad Yunus sebagai pemimpin.
“Rakyat negeri ini telah memberikan keputusan untuk persidangannya. Biarkan dia menghadapi persidangan itu,” kata Sekretaris Jenderal BNP Mirza Fakhrul Islam Alamgir, menurut Daily Star.
Ia mengklaim bahwa saat tinggal di India, Hasina telah “memulai berbagai rencana” untuk “menggagalkan revolusi” yang terjadi di Bangladesh. Sementara New Delhi justru melindungi perdana menteri yang digulingkan, bertentangan dengan komitmennya sendiri terhadap demokrasi.
Perjanjian bilateral antara New Delhi dan Dhaka mengharuskan penyerahan individu yang terhadapnya proses hukum telah dimulai di pengadilan untuk setiap “kejahatan yang dapat diekstradisi.”
Namun, Times of India mencatat pada hari Rabu, mengutip sumber, bahwa perjanjian tersebut tidak berlaku untuk kasus-kasus yang “bersifat politis” dan permintaan ekstradisi yang belum dibuat “dengan itikad baik” dapat ditolak.
Partai BNP dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Khaleda Zia, pesaing politik utama perdana menteri yang digulingkan. Pada tahun 2018, Zia, 79, dijatuhi hukuman 17 tahun penjara atas tuduhan korupsi selama pemerintahan Hasina. Dia dibebaskan dari tahanan rumah setelah jatuhnya Liga Awami dan sedang menjalani perawatan untuk penyakitnya, menurut laporan media.
Sebelumnya, penasihat urusan luar negeri pemerintah sementara, Md. Touhid Hossain, mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah akan memutuskan apakah akan meminta India untuk mengekstradisi mantan perdana menteri tersebut. Dia menambahkan bahwa tinggalnya Hasina di India “menciptakan situasi yang memalukan” bagi New Delhi.
Lebih dari 400 orang, termasuk mahasiswa dan petugas polisi, tewas selama protes selama berminggu-minggu terhadap pemerintahan Hasina selama 15 tahun.
Pemerintah Hasina yang dipimpin Liga Awami digulingkan awal bulan ini setelah berminggu-minggu protes terhadap kuota pekerjaan yang diskriminatif. Setelah mengundurkan diri, Hasina terbang ke India tempat dia tinggal sejak saat itu. Di Bangladesh, pemerintahan sementara dibentuk, dengan peraih Nobel berusia 84 tahun Muhammad Yunus sebagai pemimpin.
“Rakyat negeri ini telah memberikan keputusan untuk persidangannya. Biarkan dia menghadapi persidangan itu,” kata Sekretaris Jenderal BNP Mirza Fakhrul Islam Alamgir, menurut Daily Star.
Ia mengklaim bahwa saat tinggal di India, Hasina telah “memulai berbagai rencana” untuk “menggagalkan revolusi” yang terjadi di Bangladesh. Sementara New Delhi justru melindungi perdana menteri yang digulingkan, bertentangan dengan komitmennya sendiri terhadap demokrasi.
Perjanjian bilateral antara New Delhi dan Dhaka mengharuskan penyerahan individu yang terhadapnya proses hukum telah dimulai di pengadilan untuk setiap “kejahatan yang dapat diekstradisi.”
Namun, Times of India mencatat pada hari Rabu, mengutip sumber, bahwa perjanjian tersebut tidak berlaku untuk kasus-kasus yang “bersifat politis” dan permintaan ekstradisi yang belum dibuat “dengan itikad baik” dapat ditolak.
Partai BNP dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Khaleda Zia, pesaing politik utama perdana menteri yang digulingkan. Pada tahun 2018, Zia, 79, dijatuhi hukuman 17 tahun penjara atas tuduhan korupsi selama pemerintahan Hasina. Dia dibebaskan dari tahanan rumah setelah jatuhnya Liga Awami dan sedang menjalani perawatan untuk penyakitnya, menurut laporan media.
Sebelumnya, penasihat urusan luar negeri pemerintah sementara, Md. Touhid Hossain, mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah akan memutuskan apakah akan meminta India untuk mengekstradisi mantan perdana menteri tersebut. Dia menambahkan bahwa tinggalnya Hasina di India “menciptakan situasi yang memalukan” bagi New Delhi.
Lebih dari 400 orang, termasuk mahasiswa dan petugas polisi, tewas selama protes selama berminggu-minggu terhadap pemerintahan Hasina selama 15 tahun.
Lihat Juga :
