Polandia Umumkan Keadaan Darurat di Perbatasan Belarusia

WARSAWA - Presiden Polandia mengumumkan keadaan darurat di dua wilayah yang berbatasan dengan Belarusia . Hal itu diungkapkan juru bicara Presiden Polandia, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara itu mengikuti lonjakan migrasi ilegal.

Uni Eropa (UE) menuduh Presiden Belarusia Alexander Lukashenko menggunakan migran dari negara-negara seperti Irak dan Afghanistan sebagai bagian dari "perang hibrida" yang dirancang untuk menekan blok tersebut atas sanksi yang telah dijatuhkan pada Minsk.





Polandia telah berusaha meningkatkan keamanan di sepanjang perbatasannya dengan membangun pagar dan mengerahkan pasukan.

"Situasi di perbatasan dengan Belarusia sulit dan berbahaya," kata juru bicara kepresidenan Blazej Spychalski dalam konferensi pers.

"Hari ini, kami sebagai Polandia, yang bertanggung jawab atas perbatasan kami sendiri, tetapi juga untuk perbatasan Uni Eropa, harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan Polandia dan (UE)," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (2/9/2021).

Penjaga Perbatasan Polandia mengatakan pada hari Rabu ada sekitar 3.500 upaya untuk melintasi perbatasan secara ilegal pada bulan Agustus saja, 2.500 di antaranya telah berhasil digagalkan.

Pemerintah Polandia juga mengatakan perlu bersiap untuk "provokasi" yang dapat terjadi selama latihan militer yang diselenggarakan oleh tentara Rusia yang akan diadakan di wilayah Rusia dan Belarusia dekat Polandia mulai 10 September mendatang.

Latihan "West-2021" akan melibatkan ribuan prajurit, termasuk dari Kazakhstan, anggota blok pertahanan yang dipimpin Moskow, serta tank, artileri, dan pesawat.

"Alasan kedua untuk memberlakukan keadaan darurat di daerah ini adalah latihan militer yang akan berlangsung di perbatasan kami," kata Menteri Dalam Negeri Polandia Mariusz Kaminski.

"Kami harus siap untuk setiap skenario," ia menambahkan.



Keadaan darurat, yang akan membatasi pergerakan orang dan melarang pertemuan massal, akan diterapkan di daerah seluas 3 km di sepanjang perbatasan selama 30 hari.

Langkah yang diambil Polandia ini mendatangkan kritik dari lembaga non pemerintah terkait pendekatan terhadap para migran. Mereka mengatakan Warsawa harus memberikan lebih banyak bantuan kemanusiaan kepada para migran yang terdampar di perbatasan.

"Keadaan darurat ini adalah solusi nuklir yang akan menjauhkan kita dari perbatasan ini, bukan hanya kita tetapi juga media, dan memastikan tidak ada yang akan mendokumentasikan apa yang terjadi di sana," kata Marianna Wartecka dari badan amal pengungsi Ocalenie Foundation.

Polandia mengatakan para migran adalah tanggung jawab Belarusia dan juga menuduh Minsk menolak konvoi bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk mereka.