Abaikan Telepon Guaido, Biden Siap Berbicara dengan Maduro
Minggu, 20 Desember 2020 - 12:03 WIB
Abaikan telepon Juan Guaido (kanan), presiden AS terpilih Joe Biden (tengah) siap berbicara dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro (kiri). Foto/milenio.com
WASHINGTON - Pemerintahan presiden Amerika Serikat (AS) terpilih, Joe Biden , dilaporkan telah menolak untuk berbicara dengan Juan Guaido . Pemimpin oposisi itu dianggap sebagai presiden sah Venezuela oleh pemerintahan Donald Trump.
Tidak hanya itu, pemerintahan Biden juga dilaporkan akan mencabut desakan agar Presiden Nicolas Maduro untuk mundur dari kekuasaan.
Pemerintah Demokrat yang akan datang di AS akan mengambil pendekatan yang agak baru ke Venezuela, negara yang oleh pemerintahan Trump ditetapkan sebagai bagian dari "troika tirani" Amerika Latin dan digempur dengan sanksi tanpa henti. Menurut Bloomberg, Joe Biden bersedia bernegosiasi dengan Presiden Maduro dan tidak menetapkan pengunduran dirinya sebagai prasyarat, tidak seperti Trump.
"Pemerintahan Biden akan menawarkan keringanan sanksi dengan imbalan pemilihan umum yang bebas dan adil serta konsesi lainnya," kata laporan itu seperti disitir dari Russia Today, Minggu (20/12/2020).
Laporan itu menambahkan bahwa AS akan mencari bantuan dari pendukung asing Venezuela, termasuk Rusia, China, Iran dan Kuba.
Perubahan kebijakan ini sangat drastis. Venezuela jarang mendapat sanksi di bawah pemerintahan Obama. Sementara meninjau ulang sanksi, Biden dilaporkan hanya berencana untuk "mengkalibrasi ulang" rezim sanksi AS, mencabut beberapa tindakan hukuman, tetapi mungkin memberlakukan lebih banyak dalam beberapa kasus.
Elliott Abrams, utusan Trump untuk Iran dan Venezuela, menyarankan bahwa pemerintahan Biden harus menghargai pendekatan tangan besi Trump karena itu memperkuat tangan AS dalam semacam permainan polisi baik-buruk melawan negara-negara yang ditargetkan.(Baca juga: Maduro: Intelijen AS Suap Ratusan Pekerja di Perusahaan Minyak Venezuela )
Washington secara signifikan meningkatkan sanksi terhadap Venezuela pada 2017, melumpuhkan pendapatan ekspor minyaknya, memotongnya dari pasar keuangan internasional, dan sebaliknya melemahkan ekonominya. Pada Januari tahun lalu, mereka mendukung Juan Guaido, kepala Majelis Nasional atau parlemen Venezuela yang dikendalikan oposisi. Dia menyatakan dirinya sebagai "presiden sementara" Venezuela, menuduh bahwa terpilihnya kembali Maduro sebagai kepala negara penuh dengan kecurangan.
Perlindungan Amerika memungkinkan Guaido dengan cepat meningkatkan profil internasionalnya, mendapatkan pengakuan Barat atas klaimnya sebagai presiden, dan mengklaim aset asing Venezuela. Dia bahkan diundang sebagai tamu kehormatan ke pidato kenegaraan Trump pada bulan Februari, memenangkan tepuk tangan berdiri bipartisan.
Namun, berbagai upaya Guaido untuk benar-benar merebut kekuasaan di Caracas dengan memicu protes jalanan, melakukan kudeta militer, dan diduga menyewa tentara bayaran untuk menculik Maduro semuanya gagal secara memalukan.
Pembenaran atas upayanya untuk mewakili rakyat Venezuela menjadi semakin goyah setelah pemilihan parlemen bulan ini. Pendukung Maduro memenangkannya dengan telak, sementara beberapa kelompok oposisi memboikot pemungutan suara sama sekali. Oposisi yang dipimpin Guaido mengorganisir pemungutan suara alternatif "konsultasi populer", membakar beberapa surat suara setelahnya untuk melindungi identitas peserta.(Baca juga: Pompeo Tuding Pemilihan Parlemen Venezuela Dicurangi, Hasilnya Tidak Sah )
Di tengah demonstrasi ketidakmampuan yang terus berlanjut dan dalam menghadapi tuduhan korupsi di timnya, bahkan politisi oposisi veteran di Venezuela sekarang secara vokal skeptis terhadap Guaido secara pribadi. Mantan kandidat oposisi untuk jabatan presiden, Henrique Capriles, secara terbuka meminta negara asing bulan ini untuk menyingkirkannya. Sikap ini tampaknya juga dimiliki oleh tim Biden yang menurut Bloomberg telah menolak menerima telepon dari Guaido sejak November lalu.
Sanksi AS telah sangat merugikan Venezuela, memicu eksodus massal pengungsi dan membuat Caracas tidak mungkin mendanai banyak program sosialisnya. Maduro harus mengingkari beberapa kebijakan pendahulunya, Hugo Chavez, dan menawarkan konsesi untuk kepentingan bisnis dalam upaya yang tampaknya berhasil untuk memenangkan faksi-faksi yang kurang radikal di oposisi.
Setelah Biden mengamankan tempatnya di Gedung Putih, Maduro mengatakan bahwa meskipun "ladang ranjau" ditinggalkan oleh Trump, dia siap untuk bekerja dengan pemerintahan AS yang akan datang. Namun dia mengindikasikan bahwa dia memiliki sedikit harapan untuk perubahan besar, mengingat catatan Obama di Venezuela. Usulan memperbaiki hubungan yang diusulkan mungkin agak canggung untuk terwujud, mengingat presiden Venezuela adalah orang yang dicari di AS, dengan hadiah USD15 juta atas kepalanya terkait tuduhan "narkotika terorisme".(Baca juga: AS Dakwa Presiden Venezuela Maduro dalam Kasus Terorisme Narkoba )
Tidak hanya itu, pemerintahan Biden juga dilaporkan akan mencabut desakan agar Presiden Nicolas Maduro untuk mundur dari kekuasaan.
Pemerintah Demokrat yang akan datang di AS akan mengambil pendekatan yang agak baru ke Venezuela, negara yang oleh pemerintahan Trump ditetapkan sebagai bagian dari "troika tirani" Amerika Latin dan digempur dengan sanksi tanpa henti. Menurut Bloomberg, Joe Biden bersedia bernegosiasi dengan Presiden Maduro dan tidak menetapkan pengunduran dirinya sebagai prasyarat, tidak seperti Trump.
"Pemerintahan Biden akan menawarkan keringanan sanksi dengan imbalan pemilihan umum yang bebas dan adil serta konsesi lainnya," kata laporan itu seperti disitir dari Russia Today, Minggu (20/12/2020).
Laporan itu menambahkan bahwa AS akan mencari bantuan dari pendukung asing Venezuela, termasuk Rusia, China, Iran dan Kuba.
Perubahan kebijakan ini sangat drastis. Venezuela jarang mendapat sanksi di bawah pemerintahan Obama. Sementara meninjau ulang sanksi, Biden dilaporkan hanya berencana untuk "mengkalibrasi ulang" rezim sanksi AS, mencabut beberapa tindakan hukuman, tetapi mungkin memberlakukan lebih banyak dalam beberapa kasus.
Elliott Abrams, utusan Trump untuk Iran dan Venezuela, menyarankan bahwa pemerintahan Biden harus menghargai pendekatan tangan besi Trump karena itu memperkuat tangan AS dalam semacam permainan polisi baik-buruk melawan negara-negara yang ditargetkan.(Baca juga: Maduro: Intelijen AS Suap Ratusan Pekerja di Perusahaan Minyak Venezuela )
Washington secara signifikan meningkatkan sanksi terhadap Venezuela pada 2017, melumpuhkan pendapatan ekspor minyaknya, memotongnya dari pasar keuangan internasional, dan sebaliknya melemahkan ekonominya. Pada Januari tahun lalu, mereka mendukung Juan Guaido, kepala Majelis Nasional atau parlemen Venezuela yang dikendalikan oposisi. Dia menyatakan dirinya sebagai "presiden sementara" Venezuela, menuduh bahwa terpilihnya kembali Maduro sebagai kepala negara penuh dengan kecurangan.
Perlindungan Amerika memungkinkan Guaido dengan cepat meningkatkan profil internasionalnya, mendapatkan pengakuan Barat atas klaimnya sebagai presiden, dan mengklaim aset asing Venezuela. Dia bahkan diundang sebagai tamu kehormatan ke pidato kenegaraan Trump pada bulan Februari, memenangkan tepuk tangan berdiri bipartisan.
Namun, berbagai upaya Guaido untuk benar-benar merebut kekuasaan di Caracas dengan memicu protes jalanan, melakukan kudeta militer, dan diduga menyewa tentara bayaran untuk menculik Maduro semuanya gagal secara memalukan.
Pembenaran atas upayanya untuk mewakili rakyat Venezuela menjadi semakin goyah setelah pemilihan parlemen bulan ini. Pendukung Maduro memenangkannya dengan telak, sementara beberapa kelompok oposisi memboikot pemungutan suara sama sekali. Oposisi yang dipimpin Guaido mengorganisir pemungutan suara alternatif "konsultasi populer", membakar beberapa surat suara setelahnya untuk melindungi identitas peserta.(Baca juga: Pompeo Tuding Pemilihan Parlemen Venezuela Dicurangi, Hasilnya Tidak Sah )
Di tengah demonstrasi ketidakmampuan yang terus berlanjut dan dalam menghadapi tuduhan korupsi di timnya, bahkan politisi oposisi veteran di Venezuela sekarang secara vokal skeptis terhadap Guaido secara pribadi. Mantan kandidat oposisi untuk jabatan presiden, Henrique Capriles, secara terbuka meminta negara asing bulan ini untuk menyingkirkannya. Sikap ini tampaknya juga dimiliki oleh tim Biden yang menurut Bloomberg telah menolak menerima telepon dari Guaido sejak November lalu.
Sanksi AS telah sangat merugikan Venezuela, memicu eksodus massal pengungsi dan membuat Caracas tidak mungkin mendanai banyak program sosialisnya. Maduro harus mengingkari beberapa kebijakan pendahulunya, Hugo Chavez, dan menawarkan konsesi untuk kepentingan bisnis dalam upaya yang tampaknya berhasil untuk memenangkan faksi-faksi yang kurang radikal di oposisi.
Setelah Biden mengamankan tempatnya di Gedung Putih, Maduro mengatakan bahwa meskipun "ladang ranjau" ditinggalkan oleh Trump, dia siap untuk bekerja dengan pemerintahan AS yang akan datang. Namun dia mengindikasikan bahwa dia memiliki sedikit harapan untuk perubahan besar, mengingat catatan Obama di Venezuela. Usulan memperbaiki hubungan yang diusulkan mungkin agak canggung untuk terwujud, mengingat presiden Venezuela adalah orang yang dicari di AS, dengan hadiah USD15 juta atas kepalanya terkait tuduhan "narkotika terorisme".(Baca juga: AS Dakwa Presiden Venezuela Maduro dalam Kasus Terorisme Narkoba )
(ber)
tulis komentar anda